Opini

Bushido, Harakiri dan Nurdin Abdullah

Muzakkir Djabir

 

 

Oleh : Muzakkir Djabir*

OPINI, EDUNEWS.ID- Diskursus relasi antara kebudayaan dan politik selalu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Bagaimana ‘nilai’ yang diderivasikan dari ‘local wisdom’ menjadi pilar dalam kebudayaan suatu ras atau bangsa. China, Korea Selatan dan Jepang sebagai bagian dari kelompok ‘ras kuning’ menunjukkan betapa substantifnya kebudayaan sebagai penopang kemajuan negara-negara tersebut. Modernisasi boleh jadi telah mendrive mereka untuk bermetamorfosis menjadi ‘kapitalis’. Namun, faktanya kapitalisme tak sepenuhnya bisa ‘mengangkangi’ spirit kebudayaan mereka. Akar moralitas serta visi kolektif sebagai sebuah bangsa masih terjaga dari generasi ke generasi. Maka dalam konteks ini, terbaca bahwa visi politik kebangsaan yang dimiliki ‘ras kuning’ ini, selalu ditopang oleh narasi-narasi kebudayaan yang kuat.

Jepang yang porak-poranda secara politik-ekonomi akibat kekalahan pada perang dunia ke-2 oleh sekutu, bisa bangkit dalam lompatan waktu yang sangat cepat, bahkan melejit sebagai kelompok raksasa ekonomi serta berpengaruh secara signifikan dalam percaturan politik global. Hal ini, kembali menegaskan bahwa kebudayaan sesungguhnya menopang dengan kokoh akselerasi kemajuan mereka. Jepang merupakan bangsa dengan kebudayaan tua yang bersendikan spirit para samurai. Klan Yamato merupakan peletak dasar kelompok samurai (saburau) yang maknanya ‘melayani’. Kelompok Samurai ini memiliki pengaruh politik pada dekade abad 12 – 19 Masehi hingga lahirnya gerakan restorasi Meiji. Para samurai ini pulalah merumuskan sistem etika atau aturan moral bagi para samurai yang disebut ‘Bushido’ yang maknanya ‘Jalan Kesatria’.

Nilai-nilai Bushido yang meliputi; Gi, Yu, Jin, Rei, Shin, Meiyo, Chugo dan Tei. Gi menegaskan pentingnya senantiasa mempertahankan etika,moralitas, dan kebenaran, integritas merupakan nilai Bushido yang paling utama, kata integritas mengandung arti keutuhan meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
“Pemimpin yang sesungguhnya memahami bahwa tindakan mereka harus ditentukan oleh integritasnya, untuk menarik pengikut, lakukan ketulusan dan hargai komitmenmu”

Nilai-nilai Bushido seperti Kejujuran, pantang menyerah, rela berkorban, solidier, berani, peduli, penyayang, ikhlas dan loyal, terinternalisasi menjadi spirit dan kesadaran kolektif. Dan menjadi Kompas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Prinsip seorang samurai tetap dipraktekkan di era jepang modern sekarang ini, baik dalam konteks kebudayaan maupun politik. Integritas menjadi tolak ukur utama dalam menilai sosok pemimpin. Tak heran, dalam banyak pengalaman, pejabat setingkat perdana menteri pun akan memutuskan mengundurkan diri jika menilai dirinya gagal atau melakukan tindakan yang menyalahi komitmen atau janji yang pernah diucapkannya kepada publik. Hatta, nyawa pun akan dipertaruhkan demi menjaga kehormatan dan martabat mereka dengan cara melakukan seppuku atau harakiri.

Cacat Komitmen?
Dalam konteks Pilgub Sulsel 2018. Menjadi relevan membincang antara Bushido, Harakiri dengan personalitas Nurdin Abdullah sebagai sosok pemimpin yang ada di sulsel. Mengapa? Jawabnya karena NA diidentikkan sangat dekat dengan nilai-nilai atau tradisi jepang sebab NA cukup lama berinteraksi secara psiko-sosio-kultural masyarakat jepang ketika menempuh studi bahkan hubungan itu terus terjaga hingga saat ini. Maknanya, publik mempersepsikan internalisasi nilai-nilai komitmen atau integritas seorang NA akan tetap terbangun kokoh. Terlebih, NA adalah seorang Professor, pencapain akademik tertinggi, simbol intelektualitas yang mestinya mengedepankan kejujuran dan pemihakan pada nilai-nilai kebenaran. Pada tradisi Bugis-Makassar pun hidup nilai-nilai serupa yang berlaku dan dipraktekkan masyarakat Jepang sebagaimana dijelaskan diatas. Semisal ; nilai lempu (jujur atau berintegritas), acca (pandai atau cerdas), getteng (ketegasan), assitinajang (kepatutan), reso (kerja keras) dan siri’ ( rasa malu). Artinya, dalam filosofi atau pappaseng kepemimpinan di sulsel, soal integritas menjadi keniscayaan. Muara dari filosofi yang disebutkan di atas adalah formula sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge.

Nilai -nilai kepemimpinan yang sungguh paripurna dan transenden. Nilai-nilai yang mensyaratkan integritas, komitmen, gagasan dan aksi dalam menjalankan roda kepemimpinan, minimal memimpin diri sendiri. Taro ada taro gau (keselarasan antara perkataan dan perbuatan).

Dalam catatan penulis, NA sebagai seorang pemimpin dan akan mengikuti kontestasi pilgub sulsel 2018, melakukan ‘blunder’ besar yang hal tersebut dikaitkan dengan nilai integritas personal NA. Mengapa tidak, di awal berhembusnya wacana pencalonan pilgub, dengan sangat jelas dan tegas NA menyampaikan ke publik soal bakal calon pendampingnya sebagai Wagub adalah sosok Tanribali Lamo (TBL), seorang Mayjend purnawirawan dengan segudang portfolio. NA sering mengutarakan ke masyarakat bahwa antara dirinya dengan TBL merupakan dwi tunggal, mungkin ingin mengasosiasikan paket mereka seperti Soekarno-Hatta, bahkan publik menangkap intensitas pernyataan NA bahwa dia rela tidak ikut dalam kontestasi pilgub sulsel jika tidak atau cerai dengan sosok TBL. Pernyataan yang menunjukkan kesatuan yang kokoh. Faktanya kemudian, dwitunggal ini menjadi dwitanggal, TBL ditanggalkan dan digantikan sosok Sudirman Sulaeman. Publik kemungkinan tidak memberikan respon negatif atas pergantian mendadak tersebut, jikalau argumentasi atas keputusan NA itu didasari dengan argumentasi yang relevan dan masuk akal.

Coba bandingkan dalam variabel popularitas, elektabilitas dan rekam jejak, apa kalahnya TBL dibandingkan dengan Sudirman Sulaeman? Dengan demikian publik tidak menemukan sistem penjelas atas alasan substantif soal pergantian bakal cagub NA kecuali pertimbangan pragmatisme politik. Publik tentu mahfum bahwa dalam dunia politik selalu berlaku logika ‘take and give’, bahwa politik itu sangat dinamis, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang ‘unpredictable’. Problemnya adalah konteks personifikasi seorang NA yang dinilai pemimpin dengan integritas dan komitmen yang teruji, berhasil dalam mewujudkan ‘kemajuan’ di kabupaten Bantaeng yang dipimpinnya dan tak kalah penting posisinya sebagai seorang professor.

Pernyataan seorang publik figur, apatah lagi pemimpin politik pernyataannya merupakan milik publik dan jamak jika publik kemudian menagih atas penyataan, janji atau komitmen yang sudah dilemparkan ke area publik.
Jikalau di Jepang Harakiri dilakukan atas nama menjaga marwah dan kehormatan, di sulsel NA melakukan ‘harakiri’ atas pengingkaran nilai-nilai yang selama ini dipahami dan dipraktekkannya sendiri.
apa yang terjadi pada dirimu Prof?

Wallahu ‘alam bishawwab

 

Muzakkir Djabir. 
Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Transformasi (PUSARAN) Indonesia

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close