Opini

Cara Lain Menangani Konflik SARA

 

 

Oleh : Ansharullah Tasri*

OPINI, EDUNEWS.ID – Indonesia sebagai bangsa multikultural sudah dikenal masyarakat dunia. Di satu sisi, aspek multikultural membuat kita dikenal sebagai bangsa yang unik. Namun disisi lain praktek kehidupan bermasyarakat terdapat kekhawatiran karena keberadaan agama, suku dan ras (SARA) menjadi pemicu konflik horizontal masih mengemuka di negeri ini.

Kita menyaksikan fenomena sosial akhir-akhir ini, di mana muncul kecenderungan sektarianisme, eksklusivisme, dan komunalisme yang mengancam nilai-nilai kebersamaan, bahkan semakin memperlemah kohesi sosial dalam suatu masyarakat.

Pada jajak pendapat Litbang Kompas dengan melibatkan 512 responden di 14 kota besar di Indonesia pada 17-19 Mei 2017, memperlihatkan cukup banyak responden yang menjawab bahwa, saat ini relasi sosial masyarakat semakin lemah saat ditanya soal solidaritas sosial, toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku/etnis, serta toleransi antar golongan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mencatat pada tahun 2015-2016 konflik SARA mencapai 1.568 kejadian (Kompas, 16/3/17). Laporan ini mengindikasikan penanganan masalah-masalah sosial masih jauh dari harapan. Akibatnya kondisi kebhinekaan ditengah arus globalisasi dan pembanganan bangsa menuai ancaman yang tidak bisa dipandang sepele.

Baca juga :  Pendidikan Tinggi yang Berbiaya Tinggi

Konflik SARA merupakan konflik identitas dan mungkin semakin marak lagi bila penanganannya hanya bersifat reaktif, seperti kerap dilakukan selama ini. Pada tataran tertentu, kehadiran media sosial dengan pengguna yang tidak mengenal usia, status, jabatan, profesi, agama dan lain-lain patut diperhitungkan sebagai ruang dimana wacana konflik diproduksi.

Apalagi sekarang berita-berita hoax banyak mengisi ruang-ruang komunikasi dalam masyarakat multikultural yang bisa jadi menciptakan sentimen-sentimen keagamaan maupun kesukuan di Indonesia. Di tambah lagi dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) selama ini yang banyak mengorbankan hak-hak masyarakat.

Kondisi saat ini membutuhkan cara lain yang lebih mengakar, menyentuh di masyarakat dalam upaya menjaga kestabilan bangsa. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan kedepannya:

1) pemerintah perlu menegaskan ketua-ketua RT/RW di seluruh Indonesia untuk berperan aktif mengontrol kehidupan multikultural di lingkungan masing- masing. Proteksi kebijakan ini harus didahului dengan peraturan daerah (perda) tentang peran ketua-ketua RT/RW yang nanti dalam pelaksanaannya bersinergi dengan tokoh-tokoh agama, pemuda dan masyarakat.

Baca juga :  Kebangkitan Pendidikan (Nonton Tivi) Nasional

2) Di lingkungan RT/RW sendiri harus dilakukan pertemuan atau diskusi aktif setiap bulan, terutama di tempat-tempat ibadah, guna memberi proses pendidikan kepada masyarakat khususnya kelompok remaja perihal kehidupan multikultural yang sudah lama terjalin di tanah air. Untuk itu perlu mempertimbangkan kebutuhan akan hal ini di dalam RAPBN maupun RAPBD setiap tahun di seluruh Indonesia.

Alokasi dana dari pemerintah serta agenda seperti ini di lingkungan RT/RW merupakan langkah antisipasi dini agar kedudukan warga yang berbeda identitas mampu saling memahami dan menerima satu sama lain.

3) Penguatan kembali peran lembaga- lembaga negara seperti Polri dan TNI terutama di wilayah-wilayah kaya SDA.

4) Mata kuliah atau pelajaran mengenai muktikultural harus digalangkan di seluruh lembaga pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi untuk memproduksi wawasan generasi mendatang yang lebih toleran.

Baca juga :  Mitos Santa Claus dan Pelestarian Penjajahan

5). Pemerintah harus menekan operasi perusahaan-perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber penghidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kedudukan pejabat negara atau elit politik maupun korporasi membutuhkan kesadaran akan hak-hak masyarakat. Boleh dicermati, penguasaan wilayah dan SDA bisa jadi memicu konflik antar elit yang nantinya berdampak pada kelompok-kelompok masyarakat.

Jangan sampai keberadaan kelompok radikalisasi keagamaan sangat bersinggungan dengan kepentingan elit di Indonesia. Konflik SARA harus dilihat lebih dalam sampai pada aspek kepentingan ekonomi dan politik di negara kita. Upaya merajut keharmonisan bangsa yang multikultural bukanlah jalan mudah.

Oleh karena itu kesadaran akan hak-hak masyarakat berbeda identitas sangat diperlukan, terutama oleh elit politik maupun korporasi. Pemerintah harus pro aktif sekaligus sebagai fasilitator menuju bangsa Indonesia damai dan harmonis.

Ansharullah Tasri, Mahasiswa Magister Sains Akuntansi FEB UGM

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com