Opini

Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Muzakkir Djabir

Oleh : Muzakkir Djabir*

 

OPINI, EDUNEWS.ID-Wacana tentang pengembangan desa kian menjadi mainstream dalam diskursus pembangunan nasional. Desa sebagai entitas kewilayahan, dipandang sangat strategis dalam mengakselerasi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa dan PDT, 2017) terdapat sekitar 74.954 desa di seluruh pelosok nusantara, dan dihuni hanya sekitar 46% persen dari total populasi penduduk secara nasional, maknanya penduduk perkotaan lebih besar dari masyarakat yang hidup dipedesaan (Lembaga Demografi UI, 2012).

Berdasarkan grafik yang disampaikan oleh Lembaga Demografi UI tersebut, dapat disimpulkan terjadi arus urbanisasi yang massif sehingga desa ditinggalkan warganya menuju perkotaan yang dianggap menjanjikan masa depan yang lebih baik.

Baca juga :  Aksi Sporadis dan Salah Tafsir Nilai Perjuangan Aktivis Masa Lalu

Urbanisasi merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara berkembang di Asia maupun Amerika Selatan. Tetapi urbanisasi yang terjadi di Indonesia lebih kompleks karena terkait dengan kultur yang lebih beragam. Hal ini, menuntut kesiapan pemerintah kota yang lebih baik karena penanganan urbanisasi tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tapi juga sosial dan budaya. Olehnya itu, dalam banyak kasus dipelbagai kota, urbanisasi menimbulkan banyak problem baru bagi pemerintah kota setempat.

Memajukan Desa

Memajukan desa merupakan kata kunci dalam menahan laju urbanisasi. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah untuk mendorong pembangunan di pedesaan, kebijakan pemerintah dalam penganggaran melalui ADD sebesar satu milyar setiap desa merupakan terobosan yang cukup bagus untuk mendorong geliat kemajuan desa, khususnya infrastruktur.  Program memajukan desa tentu tidak ansich soal infrastruktur semata, tetapi meliputi banyak variabel, diantaranya mengenai akses ekonomi, pendidikan, kesehatan serta sosial keagamaan.

Baca juga :  Renungan Bagi Generasi Muda
Advertisement

Alasan soal ketimpangan (akses) ekonomi menjadi pemantik bagi warga desa untuk menetap ke kota, dalam pandangan mereka di kota akses mendapatkan penghidupan yang layak lebih mudah diperoleh, meskipun faktanya berbanding terbalik dengan kenyataan yang mereka jalani.

Dalam konteks Sulawesi Selatan yang sebentar lagi menghelat pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, menjadi penting untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan program yang utuh serta relevan dengan tantangan kekinian.

Sulawesi Selatan berdasarkan data yang dilansir BPS (2016) termasuk propinsi yang gini rationya ‘buruk’. Sulawesi Selatan dengan angka gini ratio 0,43, berikutnya Yogyakarta 0,42, Gorontalo 0,42, DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing 0,41. Kelima propinsi di atas gini rationya di atas rata-rata nasional yakni 0,30. Fakta ini menegaskan bahwa grafik ketimpangan antara kota dan desa masih sangat jauh.

Kedepan, pembangunan pedesaan harus menjadi skala prioritas, pedesaan harus dimodernisasi dengan tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Untuk mewujudkan ekspektasi pembangunan dikawasan pedesaan, tentu hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki sense, visi dan program dalam memajukan desa. Wallahu’alam bisshawwab

 

Muzakkir Djabir, Pegiat Sosial Media

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com