Literasi

Dinamika Demokrasi Indonesia di Era Kontemporer

Oleh: Syahrul Rudolf Edison, S.sos., M.A (IR)*

OPINI,EDUNEWS.ID – Kemerdekaan Indonesia diraup sejak tahun 1945, dengan menempuh jalur diplomasi terhadap pemerintah Jepang. Namun berselang beberapa waktu setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami goncangan politik atas keterlibatan Sukarno dalam politik internasional, yang bertujuan untuk menengahi perselisihan antara blok barat dan timur (Komunis dan Kapitalis).

Kehadiran Sukarno sebagai aktor baru di kancah internasional dengan bekal konsep “Nasakom” diprediksi mampu menengahi kedua kubu, sayangnya itu gagal, akibat kecerdasan Amerika dalam menciptakan Containment Policy Strategy di skala ASEAN, termasuk Indonesia di awal tahun 1960-an.

Di era tahun 1990-an, dikenal sebagai fase dunia baru atas berakhirnya perang dingin antara Soviet dan Amerika. Kemenangan Amerika Serikat telah melahirkan sistem demokrasi yang digunakan di seluruh belahan dunia. Keberhasilan tersebut, mampu melahirkan dunia tatanan baru, dimana tatanan monarki dan komunis mulai runtuh atas dominasi dan hegemoni dari Amerika Serikat dalam mempromosikan sistem demokrasi kapitalis.

Kasus yang sama menimpa Indonesia pada tahun1997-1998, krisis global yang bermula di Asia Timur sampai menjalar keseluruh dunia, melibatkan Amerika turut membuat kebijakan bersama IMF untuk memberikan pinjaman modal bagi negara berkembang. Jatuhnya Indonesia ke dalam lubang krisis menciptakan perubahan sistem atas mundurnya Suharto dari tahta kepemimpinan sekaligus melahirkan titik nilai demokrasi ditangan BJ. Habibie.

Kecerdasan AS dan sekutuhnya telah mengurung Indonesia dengan menggunakan instrumen pinjaman modal telah berhasil karena pada saat itu, sistem keuangan negara semakin parah dan mengharapkan bantuan asing, namun IMF, dan World Bank enggan memberikan bantuan setelah Indonesia bersedia menganut sistem kapitalis dan demokrasi sebagai konsep perdagangan negara.

Karenanya, melihat kondisi negara yang semakin parah, pemerintah Indonesia bersedia menjalankan aturan tersebut sebagai suatu sistem internasional.
Pincangnya demokrasi negara ini, disebabkan atas pemaksaan dua sistem yaitu domokrasi dan kapitalis. Kedua sistem sangat lah berbeda, lantas Indonesia dipaksa untuk mengadopsi kedua sistem dalam waktu yang bersamaan.

Pada saat itu, negara mengalami “depresi sistem” dimana masyarakat Indonesia baru saja mengenal sistem demokrasi, kemudian dipaksa untuk menjalankan sistem kapitalis. Hal tersebut, membuat demokrasi kita semakin kabur atas pemahaman terhadap demokrasi yang belum tuntas, lantas dipaksa untuk menjalankan sistem ekonomi kapitalis sebagai sistem perdagangan.

Berbicara tentang demokrasi tidak terlepas dari konsep Abraham Lincoln yang menyebut bahwa “kekuasaan atau kedaulatan pada negara demokrasi sepenuhnya berada di tangan rakyat”, dengan semboyan “demokrasi sebagai kekuasaan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”. Kendatipun, demokrasi diartikan sebagai “kedaulatan rakyat” sehingga esensi pemerintah merupakan perpanjangan tangan dari politik rakyat.

Minimnya pemahaman terhadap nilai demokrasi membuat domestik Indonesia semakin di warnai oleh konflik, seperti halnya konflik Ambon dan Poso dipenghujung 1999 an serta bom Bali 2001-2002, bom Hotel JW Marriot, 5 Agustus 2003. Aksi kekerasan tersebut disebabkan atas kebebasan untuk melakukan aktifitas dan menentukan nasip sendiri. Sehingga pelaku aksi bom bunuh diri (sucide bomber) melakukan aktivitas kejahatan sesuai dengan pemahaman terhadap ham dan demokrasi.

Namun, mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hak asasi dan milik orang lain. Mungkinkah aktivitas tersebut merupakan kelemahan dari pasal 28 E ayat 3, (Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Mengeluarkan Pendapat). Ataukah kesalahan pemerintah dalam menerima tawaran IMF dan World Bank pada tahun 1998 silam.

Hadirnya HAM dan demokrasi membuat negara semakin terkotak-kotakan, dimana nilai kebebasan yang tertuang dalam batang tubuh demokrasi serta nilai asasi terhadap HAM, membuat masyarakat semakin bebas sehingga diklaim merusak nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom).

Kebebasan dalam pembetukan organisasi, berpendapat serta melakukan sesuatu seperti (homo dan lesbian) merupakan wujud dari hak untuk menentukan nasip sendiri, diatur dalam hukun internasional pasal 1 ayat 2, piagam PBB pasal 1 ayat 1. “International Convenant On Civil And Political Right dan “International Convenant On Economic, Social And Culture Right”, resolusi majelis umum PBB, Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960. Dan juga dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 28 C ayat 2.

Melihat pemahaman masyarakat terhadap nilai demokrasi masih sangat minim, maka dibutuhkan pemimpin, baik dalam skala pusat maupun daerah yang memiliki pemahaman terhadap konsep demokrasi sebagai sistem yang paling baik, seperti yang dijelaskan oleh Prancis Fukuyama lewat bukunya yang berudul: “The End Of History And Last Man. Mengasumsikan bahwa demokrasi sebagai sistem yang paling baik karena mampu meliputi seluruh dunia dan menengahi perbedaan antara ideologi komunis dan kapitalis.

Mengingat Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di dunia, sepatutnya mampu mengenali nilai-nilai kebebasan serta persamaan hak setiap manusia sehingga mampu mencapai tingkat perdamaian yang bersifat positive peace dan peace building. Capaian tersebut hanya mampu di raih ketika pemerintah di negara ini memiliki jiwa akuntabilitas, kredibilitas dan transparasi terhadap masyarakat (Civil Society). Karena masyarakat merupakan peniru yang paling baik terhadap aktivitas pemerintah (Good Governance).

Syahrul Rudolf Edison, S.sos., M.A (IR). Peneliti Pusaran Indonesia & Alumni Pasca Sarjana UGM.

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close