Opini

Dinamika Kekuasaan Dalam Proses Penganggaran BLT Tepat Sasaran di Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Sri Muliani*

Opini, EDUNEWS.ID – Kekusaan menjadi salah-satu variabel penting dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, pertarungan antar aktor pemilik kekuasaan biasanya menjadi salah-satu bahasan menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan sangat beragam, mulai dari proses pengambilan keputusan yang bersifat mikro maupun yang bersifat makro.

Pada proses penganggaran, biasanya yang dibahas merupakan keputusan-keputusan yang berpengaruh signifikan terhadap masyarakat dan juga berhubungan dengan proses pendistribusian sumberdaya pada kelompok kepentingan yang terdapat di wilayah tertentu.

Beberapa kajian tentang penganggaran biasanya berada pada tingkat yang lebih tinggi seperti provinsi/kota, kabupaten bahkan pusat sekalipun. Di sini saya akan membahas tentang penganggaran dalam tingkat yang lebih rendah yaitu di desa.

Baca juga :  Dwi Hari Cahyono Khawatir New Normal Picu Penambahan Pasien Covid-19 di Jatim

Di Indonesia, dalam sejarahnya, desa belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pembangunan. Bahkan desa selama ini cenderung menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah yang ada di atasnya. Orang-orang yang merupakan kepanjangan tangan dari Negara yang biasa disebut istilah tri tunggal.

Kebijakan yang disahkan pada level desa tidak serta merta dapat diimplementasikan, tetapi perlu mendapatkan persetujuan dari pihak tri tunggal kecamatan.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa selama pandemik Covid-19. Anggarannya diambil dari alokasi dana desa di masing-masing wilayah.

Pemerintah menargetkan penyaluran BLT dana desa kepada 12,3 juta kepala keluarga (KK) di seluruh Indonesia. Besaran manfaat yang diterima Rp 600.000 per KK per bulan selama tiga bulan dimulai dari April 2020.

Baca juga :  Trumpisme di Rumah Kita
Advertisement

Total anggaran yang disediakan Rp 22,4 triliun atau 31% dari total anggaran dana desa Rp 71,19 triliun.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat, sudah mencairkan bantuan langsung tunai dana desa kepada 167.676 kepala keluarga (KK) di 8.157 desa yang tersebar di 76 kabupaten se-Indonesia. Artinya, masih ada 12 juta KK yang belum dapat BLT dana desa.

Kriteria penerima BLT dana desa adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19. Kemudian data itu dikonsultasikan atau dicek dengan data terpadu kesejahteraan nasional. Jika nama calon penerima ada dan belum dapat bantuan maka yang bersangkutan akan menerima BLT dana desa.

Jika perangkat desa tidak menemukan warga dengan kriteria yang dimaksud, maka tidak diwajibkan untuk mengalokasikan dana desa untuk BLT tersebut.

Di Gresik misalnya, Pemerintah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah memilih tidak mencairkan BLT dari Kementrian Desa, penyebabnya, Pemdes Sekapuk menilai banyak warganya tidak masuk dalam kriteria yang dimaksud dalam menerima bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) terdampak covid-19.

Selain kehilangan pekerjaan, kriteria penerima BLT dana desa adalah seseorang yang belum mendapatkan dana program keluarga harapan (PKH), kartu prakerja, dan belum menerima bantuan jaring pengaman sosial lainnya.

Sri Muliani. Mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Makassar

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com