Literasi

Hantu Mutasi Mulai Gentayangan

Oleh: Sopian Tamrin, S.Pd., M.Pd.*

OPINI, EDUNEWS.ID – Satu lagi hantu yang mulai muncul akhir-akhir ini. Ya, hantu mutasi. Siapa aparatur sipil negara (ASN) yang tak mengenal hantu yang menghampiri setiap momentum pilkada ini.

Hantu ia bukan mandiri atau independen melainkan ciptaan oknum. Biasanya ia dikendalikan dalam sarang birokrasi. Pada umumnya gejala ini muncul dari situasi politik di mana kepala daerah ingin kembali bertarung atau keluarga dan klan politik kembali berkontestasi.

Memang ini bukan soal baru, tentu membacanya pun kita tak kaget. Karena yang kaget adalah oknum terlibat yang sedang membaca ini. Hantu ini sudah berlangganan bagi ASN di setiap Pilkada. Tak heran kalau wacana ini selalu mujarab sebagai strategi yang berhasil menakut-nakuti seorang aparatur sipil negara, khususnya yang berprofesi sebagai guru.

Ya, inilah yang membuat saya gelisah. Siapa yang tak tersentuh jika profesi mulia ini dirundung masalah seperti ini. Sangat disayangkan, boro-boro mereka maksimal dalam mengembangkan model belajar dan profesionalitasnya, malah harus terbebani dengan tugas politik senyap dari bisikan atasan.

Hmm. Mutasi ini seperti jelangkung saja datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mungkin lebih horor lagi dari hantu yang tayang di bioskop. Kalau masalah menakutkan, maka anda perlu bertanya sendiri kepada guru yang bersangkutan.

Indonesia memang sepertinya hobi menakut-nakuti. Tapi bukankah yang ditakut-takuti cuma anak kecil? Atau memang kelompok pengendali hantu menganggap guru sebagai profesi kecil? “Sungguh terlalu,” kata Bang Haji Rhoma. Bukan di tangan guru kita menggantungkan anak didik kita. Entah apa yang dipikiran pengedali hantu.

Gejala ini semakin nyata setelah kita melihat beberapa gambar yang beredar di mana guru dengan pakaian dinasnya bangga memperagakan simbol salam kandidat tertentu. Lebih parah lagi dengan guru yang melakukan pengumpulan KTP untuk calon tertentu.

Guru bukan tidak tahu menahu tentang larangan ASN terlibat dalam kegiatan Politik. Namun ketakutan mereka pada atasan, jauh lebih nyata dibanding ketundukan pada undang-undang.

Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir setidaknya melindungi independensi dan netralitas ASN agar mereka fokus bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawabnya.

Kembalinya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah koirdinasi Diknas Provinsi tenyata belum cukup. Hal ini bisa kita lihat bahwa Sekokah Dasar (SD) pun tak luput dari target operasi politik semacam ini. Itupun bisa juga termanfaatkan dalam kontestasi politik tingkat Provinsi dalam hal ini pilgub.

Setidaknya ini bisa jadi bahan evaluasi kementerian jika kalau memungkinkan, bisa dipertimbangkan bahwa semua sekolah untuk dikoordinasi langsung oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Kami berharap ketika sudah di bawah koordinasi kementerian, sudah tidak ada lagi bentuk intervensi politik dalam tubuh pendidikan kita. Sebab bila itu terjadi juga, itu berarti guru keluar dari mulut singa masuk dalam mulut buaya.

Selain itu, jalan lain yang bisa kita tempuh di antaranya adalah dengan memperkuat proses pengawasan oleh struktur politik (Panwas), LSM dan masyarakat itu sendiri. Hal ini dibutuhkan agar ada proses advokasi hukum baik bagi oknum maupun pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini ASN, khususnya guru.

Hidup Guru… Stop intervensi Politik… Stop Mutasi Politik..

Sopian Tamrin, S.Pd., M.Pd. Dosen pada Jurusan Sosiologi FIS Universitas Negeri Makassar.

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close