Opini

‘Hanya Jadi Saluran Syahwat Politik, Kementerian BUMN Layak Dibubarkan’

Oleh : Ferdinand Hutahaen

Ratusan BUMN dibentuk oleh negara dan awalnya berada dibawah kordinasi kementrian keuangan dan kementrian teknis.Tidak terlihat masa itu BUMN cuma jadi sekedar lapangan kerja bagi para pencari kerja politik, akan tetapi mengedepankan profesionalitas dan kapasitas serta kapabilitas seseorang hingga bisa menduduki jabatan direktur atau komisaris di BUMN katena BUMN dibentuk untuk menjadi tulang punggung ekonomi.

Awalnya kementrian ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Periode 1973 sampai dengan 1993, BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Pada periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).

Baca juga :  2 Tahun Jokowi, Energi Sumber Daya Mineral Masih Gamang

Pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.

Namun, pada tahun 2001, dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009,menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Melihat dari perjalanannya bahwa Kementrian ini hanya menjadi penyaluran syahwat para pencari kerja politik, sangat layak keberadaan kementrian ini untuk dievaluasi. Kinerjanya jeblok, malah kementrian BUMN menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pencari hutang dengan berupaya menjadikan aset BUMN sebagai jaminan. Ini sangat berbahaya karena BUMN harusnya menjadi motor ekonomi bukan jadi motor hutang.

Baca juga :  Kata Siapa Perempuan itu Tiang Negara?

Coba kita telisik nasib BUMN kita sekarang, seratus lebih BUMN hanya jadi tempat penampungan para pendukung presiden sejak era Presiden SBY. Sekarang, para pendukung Jokowi mulai gerah dan mempertanyakan mengapa BUMN belum diganti direksi dan komisarisnya dengan pendukung Jokowi?

Kinerja BUMN dari tahun ketahun semakin menurun, banyak BUMN yang nasibnya hidup segan mati tak mau. Ini terjadi karena mentri BUMN memang tidak melakukan pembinaan tapi hanya mengurus BUMN yang besar nilai kapitalnya dan membiarkan BUMN lainnya tidak terurus. Kementrian BUMN juga tidak pernah bertanggung jawab kepada publik bila terjadi polemik atas BUMN seperti PLN dan Pertamina yang berhadapan langsung dengan publik. Yang selalu disalahkan adalah Kementrian teknis khususnya kementrian ESDM. Jadi fungsi kementrian BUMN apa? cuma jadi calo jabatan BUMN?

Baca juga :  Ahok dan Reaksi 'Barbar' Terhadap Mahasiswa GEMA UI

Kami usulkan kepada Presiden dan DPR agar segera menghapus Kementrian BUMN dari nomenklatur pemerintahan. Tidak berguna dan hanya jadi saluran syahwat pencari kerja para pendukung presiden. Kembalikan BUMN ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Teknis. Untuk apa ada kementrian BUMN kalau kinerja BUMN malah makin merosot?

Ferdinand Hutahaean

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!