Opini

Indonesia Harus Anti Korupsi

 

Oleh : Arifudin*

OPINI, EDUNEWS.ID-Korupsi di negeri ini semakin parah dan sistemik. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa korupsi sudah menjadi penyakit akut di negeri Indonesia, dan tiap tahun pasti ada saja kasus korupsi terjadi di pemerintahan. Dahulu ada kasus korupsi sapi, beras, hingga haji. Semua serba proyek.

Dan, akhir-akhir ini kita disuguhkan lagi dengan “drama” yang tak kunjung usai. Sekarang menimpa Kementerian Dalam Negeri, dan muncul wajah-wajah lama yang kita kenal sebagai aktor dalam drama ini. Kasus KTP elektronik alias e-KTP sudah lama bergulir. Kasus ini diduga merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun. Bahkan, KPK “Komisi Pemberantasan Korupsi” menilai, kasus korupsi ini adalah kasus paling serius. Dua tersangka dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebenarnya kasus e-KTP sudah lama terjadi. Kira-kira awal tahun 2010. Menurut ICW banyak kejanggalan di kasus korupsi, dan itu “terlihat” dari sejak awal. Dalam proses lelang, menurut ICW “Indonesian Corruption Watch” ada “kejanggalan”. Tiga hal yang janggal menurut ICW adalah post bidding, penandatanganan kontrak pada masa sanggah banding, dan persaingan usaha tidak sehat. Padahal, banyak perusahaan yang menawarkan harga lebih murah dibanding pemenang tender.

Nama-nama seperti Gamawan Fauzi mantan Menteri Dalam Negeri, lalu Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, hingga Setya Novanto diduga terlibat, dan di catut namanya dalam kasus e-KTP. Anas Urbaningrum dan banyak politikus lain dari berbagai partai juga dipanggil. Masing-masing berkilah kalau mereka tak terlibat. Tentu, dengan alibi-Nya masing-masing.

Sungguh memprihatinkan, dan hanya mengiris hati saja melihat kasus korupsi bertebaran dimana-mana. Reformasi yang di dengungkan dahulu, tak ada efeknya karena seakan tak mereformasi “hawa nafsu” beberapa pejabat yang korupsi. Bagaimana negara Indonesia mau hebat, jika pejabat internal yang menghancurkan.

Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah “koruptor” yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Sampai saat ini hanya akan terus bertambah, jika tak ada kesadaran sejak dini.

Mari berubah agar Indonesia lebih baik, tentram, dan tanpa korupsi. Mari berdoa agar para koruptor sadar akan perbuatannya. Bagi yang belum, kita doakan jangan sampai.

Mataram, 28/10/2018

Anas Purnawirawan, Komunitas Pemuda Madani (KPM)

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!