Opini

Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia

Deni Febrian. Mahasiswa European Studies, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan Peneliti di European Partnership and Research Center

 

Oleh : Deni Febrian

 OPINI, EDUNEWS.ID-Perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa melalui mekanisme Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) masih terus berlangsung dan telah memasuki tahap perundingan yang ke-5 sejak disepakati pada 18 Juli 2016. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa I-UE CEPA adalah perjanjian perdagangan yang paling modern dan FTA (Free Trade Agreement) paling modern yang pernah dilakukan.

Kesepakatan ini juga didasari oleh semakin eratnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. Pada tahun 2016, UE merupakan tujuan ekspor dan asal impor nonmigas terbesar ketiga bagi Indonesia dengan nilai masing-masing 14,4 miliar dollar AS dan 10,7 miliar dollar AS. Sementara total perdagangan Indonesia dengan UE mencapai 25,2 miliar dollar AS (Kompas, 6/10/2017). Kemudian Pada tahun yang sama, Uni Eropa tercatat sebagai mitra investor ke-4 terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 2,6 miliar dan jumlah proyek sebanyak 2.813 (Kemdag RI, 2017).

Menurut laporan dari Kementerian Perdagagan Republik Indonesia, cakupan dalam perjanjian I-EU CEPA meliputi perdagangan barang, ketentuan asal barang, bea cukai dan fasilitasi perdagangan, perdagangan obat-obatan, sanitary dan phytosanitary, hambatan teknis perdagangan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, perdagangan jasa, investasi, pengadaan pemerintah, hak kekayaan intelektual (termasuk indikasi geografis), persaingan, penyelesaian sengketa dan mediasi, usaha kecil dan menengah, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan kapasitas. Cakupan ini masih terus mengalami penyesuaian seiring dengan perundingan yang belum sampai pada tahap subtansi hingga saat ini.

Menjadi relevan jika I-EU CEPA harus dikaji secara mendalam dampak positif dan negatif serta peluang dan tantangannya, karena scoope yang komprehensif dalam I-UE CEPA akan berimplikasi secara luas terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Kemudian belajar dari beberapa kesepakatan perdagangan bebas trans-regional sebelumnya, seperti North American Free Trade Agreement (NAFTA), China-ASEAN FTA dan APEC, alih-alih bisa mengambil keuntungan dari kerjasama-kerjasama tersebut, Indonesia justru cenderung merugi.

Peluang

 Di tengah gempuran perang dagang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dengan merestriksi perdagangan melalui peningkatan tarif impor, I-EU CEPA bisa menjadi alternatif solusi untuk tidak terlalu bergantung kepada aturan AS tersebut. Indonesia dan Uni Eropa dapat terus mengakselerasi perdagangan dengan mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional.

Selain itu, I-EU CEPA diprediksi akan memberikan beberapa peluang dan keuntungan kepada Indonesia. Pertama, kesepakatan CEPA dapat meningkatkan transaksi ekonomi kedua negara yang dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya secara domestik namun juga Kawasan. Indonesia merupakan mitra strategis bagi UE begitu juga sebaliknya.

Kedua, sebagai negara yang mewakili 60-70% ekonomi yang ada di ASEAN, Indonesia diharapkan dapat menjadi regional-hubnya Uni-Eropa di Kawasan Asia Tenggara. Selain itu, CEPA akan membuka akses yang lebih luas bisnis Indonesia ke Uni Eropa tidak hanya dalam urusan perdagangan barang tapi juga jasa dan investasi.

Ketiga, I-EU CEPA didesain untuk perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing bagi produk pertanian, perikanan, industri, kehutanan, dan tenaga kerja Indonesia.

Keempat, melalui berbagai perundingan yang sudah dilaksanakan selama ini, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan untuk menegosiasikan mengenai proposal regulasi terkait energi terbarukan yang melarang penggunaan minyak sawit oleh parlemen Eropa. Hal ini penting karena Indonesia merupakan produsen terbesar produk minyak kelapa sawit. Kemudian, industri minyak kelapa sawit ikut berperan bagi perekonomian nasional sebagai upaya menangani kemiskinan.

Tantangan

Pertemuan civil society dari Asia dan Eropa beberapa waktu lalu dalam pertemuan tematik Asia-Europe People Forum (AEPF) di Universitas Indonesia (19-21 Pebruari 2018), mereka mengkaji secara komprehensif dampak-dampak yang akan diakibatkan dari I-UE CEPA. Hasil diskusi dan kajian tersebut mengindikasikan bahwa I-EU CEPA cenderung memiliki dampak negatif bagi Indonesia terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang lebih massif. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Dalam forum tersebut dibahas terkait dengan laporan komisi Uni Eropa pada putaran pertama perundingan yang menunjukkan bahwa UE akan mendorong penghapusan pembatasan perdagangan raw material. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan UE pada bahan baku industri, termasuk sumberdaya mineral bumi yang langka sangat tinggi. Kebutuhan impor raw material digunakan diberbagai sektor industri UE diantaranya adalah konstruksi, industri kimia, otomotif, energi dan industri ruang angkasa.

Laporan SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations), yang perwakilannya juga hadir dalam AEPF, menyebutkan perusahaan energi Eropa seperti BP (Inggris), Total E&P (Prancis), GDF Suez (Prancis), Lundin (Swedia), Repsol (Spanyol) dan ENI (Italia) telah bergabung dengan kemitraan untuk eksplorasi dan eksploitasi konsesi minyak dan gas di Papua Barat. I-UE CEPA didesain untuk memberikan akses yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Uni Eropa ke sumber daya alam di daerah tersebut.

Eksploitasi sumber daya mineral di Papua memiliki catatan hitam mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Sejak tahun 1960-an, selama bertahun-tahun, Indonesia telah berulang kali dituduh melakukan pembunuhan, diperkirakan bahwa puluhan atau mungkin ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa mereka sebagai akibat kekerasan. Kemudian, izin pertambangan dan konsesi telah mengakibatkan perampasan tanah publik di Kalimantan dan genosida terhadap suku Dayak etnis yang menghuni pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan (SOMO, 2018).

Di sisi lain, deforestasi hutan untuk kepentingan ekspansi penanaman kelapa sawit juga menjadi ancaman bagi eksistensi hutan sebagai pelindung umat manusia dari bencana alam. Ancaman bencana seperti banjir, erosi, angin puting beliung hingga perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan jika penggundulan hutan terus terjadi. Isu ini tidak dapat dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup dan pemberantasan kemiskinan untuk masyarakat. Karena yang melakukan ekspansi besar-besaran untuk penanaman sawit adalah perusahaan skala besar yang mendapat investasi asing.

Lebih jauh, Rekson Silaban, analis Indonesia Labor Institute dalam tulisannya di harian Kompas (23/11/2017) juga menyebutkan bahwa I-UE CEPA bisa membahayakan Indonesia di antaranya (1) CEPA akan menghapus perundangan Indonesia tentang adanya ketentuan menggunakan kandungan lokal (local content); (2) larangan pembatasan impor dan ekspor, khususnya bahan mentah; (3) tidak ada keharusan transfer teknologi; dan (4) penghapusan penggunaan tenaga kerja lokal. Yang paling berat adalah dimungkinkannya mekanisme International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID), yang memberikan kesempatan kepada swasta menggugat pemerintah atas kebijakan domestik ke lembaga arbitrase internasional.

Maka dari itu perlu dicatat bahwa Indonesia perlu berhati-hati dalam setiap perumusan kebijakan terkait dengan cakupan dalam CEPA. Jangan sampai peluang yang ada tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia karena ketidaksiapan dalam menghadapi berbagai tantangan yang juga akan membersamai dalam kemitraan ini.

Sumber:

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional RI, Facsheet Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Kementerian Perdagangan RI, 2016. Available from: Website Kemendag RI. (diakses 16 September 2018).

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) and the Transnational Institute (TNI), Human Rights As A Key Issue In The Indonesia – Eu Comprehensive Economic Partnership Agreement, Briefing Paper, 2017. Available from: TNI Website (diakses 16 September 2018).

Kompas, edisi 06 Oktober 2017

Kompas, edisi 23 Pebruari 2017

 

Deni Febrian. Mahasiswa European Studies, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan Peneliti di European Partnership and Research Center

 

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!