Opini

Jalur Independen & Kegagalan Partai Politik

Taufik Hidayat

 

Oleh : Taufik Hidayat*

OPINI, EDUNEWS.ID-Musim politik dan pesta demokrasi lokal di tahun 2018 mendatang merupakan momentum bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang representatif dan mempunyai legitimate power karena pemimpin tersebut lahir melalui sistem pemilihan umum yang demokratis. Euforia demokrasi lokal dibeberapa daerah melahirkan ‘tensi’ politik yang cukup tinggi, hal tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai figur atau calon kandidat kepala daerah baik yang berasal dari partai politik maupun yang berasal dari jalur independen atau jalur perseorangan untuk berkompetisi secara ‘sehat’ dan berusaha menarik perhatian pemilih dengan ‘segala cara’ agar terpilih sebagai kepala daerah.

Namun, dalam perkembangan demokrasi modern dewasa ini partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik di negara demokratis tidak lagi ampuh untuk dapat melahirkan kader-kader pemimpin yang berkualitas. Implementasi fungsi-fungsi partai politik secara umum di Indonesia belum terealisasi dengan baik salah satu diantaranya adalah fungsi kaderisasi kepemimpinan politik. Oleh karena itu, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa partai politik belum berperan aktif dalam melahirkan kader-kader pemimpin politik, begitu banyak ‘kader karbitan’, isu ‘beli partai’, isu ‘pindah partai’ dan ‘tidak adanya’ proses kaderisasi yang berkesinambungan yang dilakukan di internal partai politik. Selain itu, partai politik hanya dijadikan ‘perahu’ bagi calon kandidat kepala daerah dalam proses pemilihan sebagai syarat untuk lolos dalam tahapan pemilukada.

Baca juga :  Telaah Kritis Mahasiswa Kontemporer, Api Reformasi Yang Mulai Padam (I)

Bad practice dalam tata kelola partai politik itulah menghasilkan banyak figur pemimpin yang lahir di daerah tidak lagi berasal dari pintu partai politik akan tetapi melalui pernyataan dukungan masyarakat secara langsung melalui jalur independen atau jalur perseorangan (non-parpol) meskipun konstitusi dan UU Pemilukada membolehkan dan membuka ruang untuk itu, dan ada beberapa daerah yang melahirkan kepala daerah melalui jalur perseorangan tersebut. Namun, prosedur jalur independen yang rentan pula dengan praktek ‘begal KTP’ yang sebenarnya tidak melalui dukungan murni masyarakat hanya mencatut nama masyarakat sebagai pendukungnya. Terlebih lagi, jika calon kandidat kepala daerah adalah sebagai posisi petahana / incumbent, cenderung akan berpotensi menyalahgunakan kewenangan dan mempolitisasi aparatur pemerintah untuk ikut terlibat politik praktis lima tahunan tersebut. Hemat saya, fenomena dan maraknya jalur independen merupakan fenomena yang unik di Indonesia, karena partai politik tidak lagi ampuh sebagai organisasi pencetak kader kepemimpinan yang berkesinambungan dan bisa dikatakan partai politik ‘gagal’ dalam merealisasikan fungsi utama tersebut.

Baca juga :  Perindo Nilai Aturan Soal Verifikasi Parpol Diskriminatif
Advertisement

Tidak sampai disitu, lahirnya kepala daerah melalui jalur independen (non-parpol) akan berdampak pada lemahnya kekuatan politik yang akan dibangun dalam relasi legislatif (DPRD) – eksekutif(kepala daerah) dalam penyusunan kebijakan publik (Perda). Terlebih lagi dalam penyusunan kebijakan APBD yang rentan terjadinya ‘deal-deal politik’ dan proses politik yang cenderung transaksional. Akhirnya, beberapa kebijakan tersebut lahir dengan dominasi kekuatan oleh legislatif (DPRD), dan kepala daerah terpilih tidak mampu merealisasikan ‘janji-janji’ politik, karena hanya menjadi subordinasi dari legislatif (DPRD). Proses check and balances antara kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut tidak berjalan maksimal, karena posisi kedua unsur tersebut tidak lagi bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.

Hemat saya, semakin banyak kepala daerah yang lahir melalui jalur independen (non-parpol) maka semakin rendah kualitas partai politik dalam mendeteksi figur-figur baru dalam masyarakat, lemah dalam melaksanakan fungsi kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan politik, dan boleh dikata partai politik di Indonesia ‘gagal’ dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai organisasi pencetak kader. Oleh karena itu, peran aktif partai politik untuk merealisasikan fungsi utama dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan politik dan kaderisasi calon kepala daerah harus dapat dilaksanakan dalam rangka melahirkan pemimpin yang representatif, aspiratif dan mampu mengagregasi dan mengartikulasi kebutuhan rakyat dan merealisasikan visi, misi program kerjanya lima tahun mendatang.

 

Taufik Hidayat. Alumni Pasca sarjana Administrasi Publik, Peneliti di Public Policy Network (Polinet)

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com