Opini

Kepemimpinan Perempuan Berbasis Multi Keyakinan

Oleh : Hijrah Adhyanti Mirzana*

OPINI, EDUNEWS.ID-Isu kepemimpinan perempuan merupakan isu yang acapkali menimbulkan perdebatan. Di Indonesia sendiri, perdebatan mengenai isu kepemimpinan oleh perempuan yang cukup tajam adalah ketika Megawati Soekarnoputri dicalonkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Isu yang mengemuka adalah apakah pantas seorang perempuan menjadi pemimpin , terutama menjadi pemimpin suatu negara yang plural, multi etnis dan multi keyakinan ini ? Meskipun, akhirnya Megawati Soekarnoputri kemudian dapat menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia, tetapi perdebatan mengenai isu kepemimpinan oleh perempuan, terutama berbasis multi keyakinan, belum berakhir.

Sebelum membahas mengenai kepemimpinan oleh perempuan, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut .

Sebagai kedudukan , kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses social, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.(Soekanto, 2002 :250).

Isu kepemimpinan oleh perempuan kemudian mengemukan menjadi perdebatan karena selama ini adanya subordinasi terhadap perempuan. Perempuan dianggap irasional dan emosional sehingga tidak layak untuk memimpin (Hanum, 2018 :41).

Baca juga :  Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Terlebih jika dilandaskan pada budaya patriarkhi masyarakat yang ditunjang oleh penafsiran kesetaraan gender oleh agama. Sebagai contoh, budaya yang menempatkan bahwa urusan perempuan adalah hanya pada “sumur, pupur, kasur dan dapur” yang menegaskan bahwa perempuan hanya bergerak pada urusan domestik rumah tangga saja. Dalam ajaran agama Islam misalnya, QS. An-Nisa : 34 yang terjemahannya bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin (qawwamun) bagi kaum perempuan, kemudian keliru ditafsirkan, dan kemudian dijadikan landasan legitimasi penindasan laki-laki terhadap perempuan berbasis agama, termasuk sebagai landasan melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. (Hanum, 2018 : 169).

Isu kepemimpinan perempuan adalah bentuk ketidak adilan gender atau dalam perspektif Sosiologi disebut stratitifikasi gender (gender stratification) yaitu ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses ke kekuasaan, prestise dan kepemilikan. Gender , dalam perspektif ini bukan hanya sekedar jenis kelamin secara biologis, melainkan ciri social. Gender terdiri atas perilaku dan sikap apapun yang pantas bagi kaum laki-laki dan perempuan oleh sutu kelompok ( Henslin, 2006 : 42).

Kembali pada isu kepemimpinan, harusnya isu kepemimpinan oleh perempuan tidak perlu diperdebatkan. Kepemimpinan tidak membutuhkan spesifikasi gender. “Leadership is not gender specific”, demikian yang ditulis dalam artikel “Woman in Leadership- Quick Guide”. Kepemimpinan inheren dalam orang-orang yang membangun diri mereka menjadi pemimpin yang hebat dalam memengaruhi massa, karena pemimpin adalah orang yang memengaruhi dan mendorong orang lain, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi apakah pempimpn tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Baca juga :  Menghargai Bangsa Sendiri

Pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan (social basis) agar tidak terjadi ketegangan-ketegangan di antara orang-orang yang dipimpinnya. Kekuatan kepemimpinan juga ditentukan oleh sutu lapangan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat (cultural focus) (Soekanto, 2008 : 255).

Oleh karena itu, apabila basis sosial anggota-anggota yang dipimpin tersebut bersifat plural, multi etnik atau multi keyakinan sebagaimana basis sosial masyarakat perkotaan, tentu pendekatannya adalah kebijakan-kebijakan yang rasional.
Kepemimpinan oleh perempuan berbasis multi keyakinan adalah bukanlah hal yang tabu. Dengan perempuan dapat maju sebagai pemimpin, justru dapat mendorong kemajuan perempuan di bidang kesetaraan gender, Terlebih jika perempuan tersebut menjadi pemimpin yang berbasis multi keyakinan. Justru dengan sifat femininnya, pemimpin perempuan diharapkan dapat mengurangi dampak-dampak perbedaan yang muncul dalam keberagaman anggota- anggota yang dipimpinnya dengan cara yang lebih lembut.

Baca juga :  Kemesraan Kapitalis di Lingkungan Kampus

Pemimpin perempuan, seharusnya tidak ragu dan khawatir dalam menghadapi tantangan ketika menjadi pemimpin, karena setiap kepemimpinan, tidak memandang jenis kelaminnya, tentu akan menghadapi tantangan dan rintangan. Justru dengan sifat ketangguhan perempuan, maka pemimpin perempuan tersebut dapat menyelesaikan setiap persoalan yang menghalanginya dengan baik.

Sekali lagi, perdebatan mengenai isu kepemimpinan yang dilandasi oleh perbedaan jenis kelamin seharusnya dihentikan. Kepemimpinan seharusnya didasarkan pada sifat-sifat pemimpin yang Siddiq (jujur), Amanah (terpercaya), Fathonah (cermat dan kompeten) serta Tabligh (Menyampaikan /Panutan) (Patittingi, 2019 : 13) dan bukan pada jenis kelamin. Hal ini juga berlaku pada kemimpimpinan yang keanggotannya bersifat majemuk atau plural.

Dengan demikian, sudah sepatutnya agar kita memilih, mendorong atau mendukung kepemimpinan berdasarkan kapasitas kepemimpinannya dan bukan sekedar berlandaskan jenis kelaminnya.

(Tulisan ini Adalah Merupakan Catatan Saat Mengikuti Training Kepemimpinan Perempuan Berbasis Multi Keyakinan)

 

Hijrah Adhyanti Mirzana, Dosen Fakultas Hukum UNHAS

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!