Opini

Korupsi Kebijakan di Daerah Kepulauan

Oleh : Mansur SE 

EDUNEWS.ID-Secara Terminologi korupsi berasal dari bahasa latin: Corruption berarti: busuk, rusak, memutar balik. Maka dapat diartikan korupsi adalah pelaku pejabat public, baik politikus maupun pengawai negeri yang secara tidak wajar memperkaya diri dengan menyalagunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan yang buruk, merusak dan menjijikan. Sering kita mendengar pejabat baik eksekutif mau legeslatif masuk di KPK karna menyalagunakan jabatan sebagai abdi Negara dan itu sebagai tontonan yang memalukan sebagai warga Negara yang secara sah di sumpah untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi buka kepetingan diri sendiri maupun kolega.

Sadar atau tidak eksekutif maupun legislatif punya peran penting dalam perkembangan daerah kepulauan. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik 17.504 yang tersebar di 32 provinsi (Katadata.co.id). sebagai contoh Negara harus memfasilitasi ribuan pulau dengan infrastruktur dan kebutuhan lain dan tidak membandingkan dengan kawasan yang berbentuk daratan. Terlebih kita kaitan dengan sila terakhir pancasila yaitu” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Permasalahan yang sering muncul di daerah pulau terpencil adalah fasilitas kesehatan, pendidikan,Transportasi dan penyediaan logistik. Di sektor pendidikan akses untuk mendapatkan pendidikan sangat jauh dari harapan mulai dari tenaga pengajar maupun fasilitas lain yang sama sekali belum memadai begitu juga halnya dengan kesehatan. 

Setidaknya permasalahan tersebut di sebabkan oleh tiga hal, kekeliruan paradigma, keterbatasan anggaran dan taktik politik. Akar permasalahan yang pertama, pejabat daerah maupun pusat dan eksekutif  maupun legislatif sering kali mengetahui masalah yang di alami daerah pulau terpencil mulai dari kegiatan wawancara maupun kegiatan non formal lain seperti seminar, yang menjadi persoalan adalah program dan kegiatan yang di tetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pengadaan sarana prasaran jauh dari harapan masyarakat. Akar permasalahan yang kedua adalah keterbatasan anggaran. 

Kebutuhan untuk memfasilitasi daerah kepulauan kadang tidak menjadi prioritas pusat sehingga daerah tidak mampu mengakomodir pembanguna sarana prasaran karna anggaran sangat minim. Apa lagi kewajiban dan wewenang sering kali di berikan ke daerah yang semestinya menjadi wewenang pemerintah pusat. Akar permasalahan yang ketiga adalah kurang keperpihakan di daerah kepulauan karna secara taktik politik praktis tidak menguntungkan. Alokasi anggaran seringkali diprioritaskan di daearah yang secara politik dapat menguntungkan. Apa lagi saat ini masuk dalam tahun politik yang tentunya para pejabat eksekutif maupun legislatif lebih fokus pada pemenangan. Apa bila lokasi itu mempunyai populasi dan jumlah suara yang singnifikan maka daerah itu menjadi prioritas anggaran dan itu hanya bisa terjadi di daerah daratan bukan di daerah kepulauan. Kawasan pulau mayoritas berpenduduk jumlah yang sangat kecil dan terpencil. Jangan kita melihat hanya aspek politik, hukum dan keamanan saja. Akan tetapi perlu dilihat dari aspek sosial ekonomi yang tidak kalah penting untuk di perhatikan. 

Jumlah pulau di Indonesia terbentang dari sabang sampai merauke yang tentunya butuh keseriusan eksekutif maupun legislatif dalam perkembangan daerah kepulauan dan ini menjadi tanggung jawab semua lapisan anak bangsa dalam pemberataan pembangunan. Sangat memperhatinkan ketika saat ini masih banyak anak bangsa yang belum mengakses pendidikan dan kesehatan yang memadai. Apa yang akan menjadi pertanggungjawaban kita terhadap perjuangan para leluhur kita yang rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan Indonesia.

Baca juga :  'Hanya Jadi Saluran Syahwat Politik, Kementerian BUMN Layak Dibubarkan'

 

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!