Literasi

Media, Popularitas dan Elektabilitas

Oleh: Abrar Agus*

OPINI, EDUNEWS.ID – Selain praktik curang seperti politik uang (money politic) dan kampanye negatif (black campaign) yang menyerang lawan politik, satu hal yang patut dikhawatirkan menjelang suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)yang digelar serentak tahun ini adalah penggunaan media massa untuk kepentingan politik tertentu.

Apalagi kita tahu, khusus di Kota Makassar ini, dua kandidat yang akan bertarung tidak lain adalah dua kandidat yang masing-masing memiliki akses langsung terhadap media besar di Kota Makassar ini. Keduanya, Munafri Arifuddin, kerabat pengusaha Aksa Mahmud yang juga pemilik Koran Tribun Timur dan makassar.tribunnews.com yang berada di bawah jaringan bisnis Bosowa Grup. Kemudian pasangan lainnya adalah sang petahana, Moh Ramdhan Pomanto yang sebelumnya juga telah memiliki sebagian saham Koran Sindo (Seputar Indonesia) Makassar.

Kondisi semacam ini mengkhawatirkan, karena para kerabat atau pun pemilik media cum kandidat sangat berpotensi menggunakan media mereka untuk berkampanye. Caranya bisa melalui iklan-iklan politik maupun memperbanyak berita tentang sang pemilik. Akses terhadap calon-calon yang lain tidak merata. Intinya netralitas media dalam pemberitaan politik menjadi pertanyaan.

Mari kembali menengok ke momentum pilpres 2014 lalu. Pemilu pada waktu itu menjadi contoh sebuah pertarungan sengit antar pemilik media. Tiga orang pemilik media yang juga merupakan pimpinan teras tiga partai ikut bekompetisi dalam pemilu pada  saat itu.

Tiga orang tersebut yakni Surya Paloh, pemilik Koran Media Indonesia dan Metro TV yang juga Ketua DPP NasDem, lalu ada juga Abu Rizal Bakri si pemilik TV One, ANTV dan portal berita Vivanews yang juga pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPP Golkar. Dan yang terakhir adalah Hary Tanoesoedibjo di pemilik grup MNC, meliputi RCTI, MNC TV, Global TV, Koran Sindo, dan media online Okezone yang pada waktu itu juga sempat menjadi calon wakil presiden dan bergabung dengan partai Hanura.

Pada tahun yang sama, sejumlah riset juga mengungkapkan, betapa ketiga media tersebut seringkali memproduksi berita yang bias untuk kepentingan elektoral pemilik. Tidak akurat dalam penyampaian informasi serta saling menyerang lawan-lawan politiknya.

Sampai pada titik ini, ada satu pertanyaan yang mendasar untuk kita ajukan. Benarkah setiap pemberitaan yang pro pemilik berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan (elektabilitas) si pemilik? Jawabannya adalah belum tentu.

Buktinya, hasil pemilu 2014 silam menunjukkan bahwa kampanye habis-habisan atau narsis di media sendiri oleh pada pemilik media tak berhasil mengangkat mereka menjadi pemenang. Dalam hal ini, kita dapat mengambil satu pelajaran, bahwa media bukanlah faktor tunggal dalam mensukseskan kandidat tertentu.

Yah, kuantitas narsisnya kandidat di media memang secara otomatis akan meningkatkan pengetahuan masyarakat pemilih terhadapnya. Popularitasnya akan meningkat. Namun, belum tentu elektabilitasnya juga demikian.

Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan. Padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda, meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dikenal positif, ataupun negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilih.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Memang kedua konstatasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan. Begitulah hasil pemilu 2014 lalu menunjukkan hasilnya.

Persoalan mendasar memang bukan di situ. Dalam ihwal menjadikan media massa dalam medium berkampanye, masalahnya terletak pada penggunaan media massa sebagai institusi sosial, yang pada dasarnya berfungsi membekali khalayak dengan materi jurnalisme sehat. Media menyediakan bahan baku untuk membentuk persepsi publik terhadap isu-isu secara objektif dan rasional.

Jika tidak sadar akan tanggung jawab dan fungsi media, tidak menutup kemungkinan di tahun 2018 sebagai tahun politik khususnya di Kota Makassar dengan fakta kepemilikan media oleh kandidat yang akan bertarung ini, pandangan normatif media tadi kembali menjadi anomali. Kita mudah menemukan gejala penyimpangan terhadap standar normatif media tadi. Hilangnya objektivitas pemberitaan, dan ‘menjauh’ dari standar profesional jurnalistiknya.

Akhirnya, literasi media kembali dibutuhkan untuk membuat masyarakat menjadi lebih kritis menghadapi berita-berita politik yang berseliweran. Atau bahkan juga bisa masyarakat secara terbuka mengecam bentuk-bentuk penyelahgunaan media oleh kepentingan politik tertentu, kalau masyarakat memandang bahwa praktek itu terjadi. Bila media menyadari bahwa keberpihakan mereka akan merugikan secara bisnis dan politik, sangat mungkin mereka akan berperilaku secara lebih profesional.

Oleh karenanya, jelang Pilkada Wali Kota Makassar sekarang ini, mari melek media dan jangan pilih kandidat yang suka narsis di media sendiri!

Abrar Agus. Sekretaris Eksekutif Lembaga Pers dan Penerbitan Pemuda Muslimin Indonesia Wilayah Sulsel.

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!