Opini

Meikarta, Proyek Kudeta Negara

 

 

Oleh : Don Zakiyamani*

OPINI, EDUNEWS.ID – Penolakan proyek kota baru Meikarta oleh Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar adalah logis serta realistis. Alasannya proyek ini merupakan proyek ambisius yang menghina kedaulatan pemerintah daerah bahkan Indonesia walaupun Jokowi tak menganggapnya demikian.

Lippo Grup seolah meniadakan pemerintah dalam usaha mereka membangun sebuah kota.
Mereka seolah ingin mengatakan bahwa uang bisa melakukan apapun. Kesombongan
kapitalisme yang sebenarnya sudah kita ketahui dan tentang bersama, arogansi kekuatan uang mengatur pembangunan negeri.

Bila kita kembali kebelakang proyek ini telah mengusir penduduk semena-mena demi pembangunan bandar udara internasional. Bandara yang merupakan part of planning dari Meikarta. Penggusuran yang jelas melanggar prosedur dan tahapan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Proyek ambisius Meikarta sejatinya merupakan kudeta terhadap wewenang negara. Lippo lupa bahwa negeri masih memiliki pemerintah, baik itu pemda maupun pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat diam saja berarti negeri tidak lagi memiliki pemimpin. Hanya pemda yang berani kesewenangan Lippo karena belum mengantongi izin.

Proyek Meikarta jelas bentuk makar, konsekuensi ketiadaan pemerintahan hari ini. Meikarta menjadi bukti bahwa Jokowi adalah "budak" kapitalisme terutama pengusaha cina. Salah satu kesalahan bangsa ini menyerahkan kekuasaan padanya. Proyek bernilai Rp 278 trilliun sekaligus pembuktian Lippo Grup adalah penghinaa konstitusi negara.

Kita harus mengusir pengusaha bermental penjajah, jangan ada lagi ruang bagi pemilik modal yang tidak mengindahkan Pancasila dan UUD 45. Konsekuensi pendiaman terhadap langkah Lippo adalah kehancuran negeri ini. Kita bakal menyewa tanah dan hidup dibawah keinginan kelompok kapitalis. Ini neo-kolonialisme yang harus dilenyapkan diatas bumi karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Apa yang terjadi hari ini akan berimplikasi bagi masa depan, bila penggusuran atas nama proyek ambisius dibiarkan begitu saja bukan berarti pengusiran penduduk asli tidak mungkin terjadi. Bangsa Indonesia harus segera sadar atau penyesalan yang tak pernah ada akhirnya.

Pemerintahan boneka tak perlu dipertahankan lagi, kita harus segera mengambil langkah taktis. Bukti lemahnya pemerintah terhadap Asing dan gagahnya bila berhadapan dengan rakyat sendiri merupakan petunjuk illahi. Fakta itu menuntun kita untuk melawan kejahatan terorganisir bukan diam tanpa perlawanan.

Ini bukan hasutan apalagi ajakan makar akan tetapi bentuk nasihat menasehati dalam kebenaran. Apa kita akan diam ketika rakyat digusur dengan kekerasan demi proyek yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah. Pembangunan apapun itu harusnya memiliki izin administratif bukan seenaknya saja membangun.

Kehidupan bernegara kita seolah tiada arti ketika swasta seenaknya membangun kota baru. Kita benar-benar sedang dihina Asing, lihat saja konsorsium yang dilibatkan Lippo Grup. Semua perusahaan Asing tersebut seolah memiliki kekuasaan diatas rakyat Indonesia.

Sekali mari kita sepakati bahwa Meikarta merupakan kudeta terhadap pemerintahan saat ini, sekaligus penjajahan terhadap Bangsa Indonesia. Sebelum VOC bernama Lippo menguasai negeri ini, sejatinya kita harus melawannya.

Melawan penjajah merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Melawan kolonialisme merupakan ajaran semua agama yang diakui dinegeri ini, mari bangkit melawan.

Don Zakiyamani, Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI)

Facebook Comments

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Close