Opini

Mendorong Pembangunan Nasional dengan Sistem Perilaku

Oleh : Febriansyah Ramadhan*

OPINI, EDUNEWS.ID – ‘Menjadi negara hukum tidaklah instan, melainkan masih harus terus dibangun, dan ia adalah proyek raksasa‘. Pesan yang disampaikan oleh Profesor Satjipto Rahardjo tersebut, mengingatkan kita akan hakikat negara hukum yang bukanlah skema final, melainkan sebuah proyek raksasa yang harus terus dibangun, hingga mencapai target bernegaranya.

Pembangunan dalam suatu negara hukum, memiliki ragam dimensi. Tetapi dari beragam dimensi pembangunan tersebut, memiliki satu titik konvergensi yang sama, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Memiliki tujuan negara yang mulia, maka dibutuhkanlah suatu strategi cerdas dan responsif guna mencapai tujuan bernegara. Komponen ekonomi, politik, dan hukum, merupakan rangkaian yang memiliki perbedaan secara prinsipil, namum keberadaan antara satu dengan lainnya, tidak dapat dipisahkan. Ekonomi, sebagai bahan bakar utama untuk menjalankan seluruh aktvitas negara, masyarakat dan penyelenggara negara pasti akan bersinggungan dengan ekonomi.

Baca juga :  Ramadhan dan Tafakur Kebangsaan

Politik dan hukum, akan hanya menjadi suatu hiasan belaka jika tidak disokong dengan ekonomi yang baik. Selanjutnya hukum dan politik, saling memiliki keterkaitan satu sama lain, politik yang identik dengan kekuasaan, akan cenderung kehilangan mahkotanya jika tidak dilindungi dengan rel hukum. Hukum memang berhubungan dengan kekuasaan, karena kekuasaan tanpa hukum tidak akan memiliki daya pemaksa untuk menjamin penegakannya.

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum adalah kedzhaliman (H. Lili Rasjidi : 2012). Gambaran konsep dari ekonomi, politik dan hukum tersebut, jika dilihat melalui wilayah kajian memang berbeda. Tetapi dari perbedaan tersebut memiliki titik temu yang sama untuk mencapai tujuan bernegara, rekayasa konsep sederhana dalam mencapai titik konvergensinya, yakni: ekonomi yang memprediksi kebutuhan masyarakat, politik yang menentukan, dan hukum yang menjalankan.

Baca juga :  Anies, Monas dan Orkestra Simfoni Musik Klasik

Sehingga ekonomi, politik dan hukum, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Rekayasa tersebut, dirangkum dalam suatu ideologi pembangunan nasional pasca reformasi, yang tertuang dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kemudian diaktualisasikan dalam jangka panjang (RPJPN) dan jangka menengah (RPJMN), dan tahunan.

Konsepsi perencanaan pembangunan nasional ini, disusun sebagai perencanaan makro meliputi semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan daripada perencanaan pembangunan nasional ini, agar Indonesia memiliki pedoman pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga ketika bergantinya rezim pemerintahan, namun bangsa ini tetap memiliki tujuan negara yang terarah (Mochtar Kusumaatmadja : 1976).

Pedoman pembangunan nasional hari ini, yang merupakan bagian integral dari keseluruhan aspek ekonomi, politik dan hukum, telah tersusun secara apik dan komprehensif. Walaupun terjadi pergantian rezim pemerintahan, pembangunan nasional tetap terarah, karena rezim pemerintahan baru wajib menyusun visi misinya dengan cara menafsirkan arah pembangunan nasional yang sudah ada, sehingga arah pembangunan nasional tetap terarah.

Baca juga :  Gereja Dukung Aksi 313, Kecuali Cukong dan Kompas!

Namun terdapat sisi terpenting selain hal tersebut, yaitu dalam menjalankan pembangunan nasional, dibutuhkan pula suatu sistem perilaku (system of behaviour) yang baik bagi para penyelenggaranya. Yakni bagaimana pola perilaku penyelenggara negara yang berintegritas tinggi dalam menjalankan pembangunan nasional.

Sistem perilaku yang diharapkan ialah suatu perilaku yang mencerminkan suatu kecerdasan nurani, responsif terhadap kebutuhan dan nilai moral yang baik. Sehingga dalam upaya optimaliasi pembangunan nasional, kita tidak saja bertumpu pada sistem perencanaan, melainkan juga harus di dorong dengan sistem perilaku yang baik.

Febriansyah Ramadhan, Anggota Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Harmonisasi Antar Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMM 2015-2016, Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Komisariat Hukum UMM

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com