Opini

Moralitas dan Demokrasi

Oleh : Muhammad Khaidir, ST*

“Orang Pintar Belum Tentu Bermoral, Tapi Orang Bermoral Sudah Tentu Cerdas. Republik ini mendambakan orang-orang yang bermoral, karena sesungguhnya Republik ini di bangun diatas Moralitas.” (Khaidir Gie)

OPINI, EDUNEWS.ID – Diskursus demokrasi nampaknya menjadi diskusi yang amat di digandrungi banyak kalangan setelah terjadinya pergantian rezim dari rezim otoritarianisme Soeharto ke rezim reformasi. Hal ini bisa dimaklumi mengingat selama pemerintahan orde baru, keinginan setiap individu untuk menemukan jati dirinya tidak terwujud. Ironisnya ketika keran reformasi dibuka selebar-lebarnya dan sebebas-bebasnya, individu tiba-tiba seperti kehilangan kontrol dan keseimbangan. Lebih mudah emosional dan liar. Seperti yang kita saksikan sekarang ini dengan bebasnya orang melabrak hukum, mencuri uang negara, mengebiri hak kemanusiaan, dan bahkan sampai pada ancaman dis-integrasi bangsa.  Fenomena ini adalah problem dan fakta yang tidak bisa kita indahkan.

Hari ini kehidupan politik ditentukan oleh dominasi jaringan kelas penguasa dan juga korupsi. Manusia-manusia politik menjadi sepenuhnya bergantung pada sumbangan-sumbangan pengusaha kaya dari jaringan penguasa tersebut untuk mendanai kegiatan politik mereka. Hal yang sama masih tetap terjadi hingga saat ini tanpa perubahan mendasar. Setelah jatuhnya Soeharto, jaringan oligarki yang sama kembali menguasai akses-akses atas institusi-institusi demokrasi, termasuk Presiden, Gubernur, Kepala Daerah, Parlemen, Partai Politik, yang semuanya akan bernegosiasi kembali mengenai anggaran, kebijakan, dan program demi kepentingan jaringan politik yang sama.

Seluruh proses politik, pemilihan ketua partai, sidang parlemen, pemilihan kepala daerah, perizinan dan perundang-undangan, semua sistem demokrasi yang seharusnya sehat itu menjadi dibajak oleh transaksi uang yang seringkali dipenuhi kecurangan. Konsekuensi yang muncul kemudian justru lebih gawat lagi: sekali terpilih, anggota parlemen, gubernur, atau kepala daerah akan lebih banyak memberikan waktunya untuk membalas budi dan membayar hutang para donatur yang membuatnya terpilih dan memenuhi kepentingan mereka di atas kepentingan rakyat. Mungkin semuanya terjadi karena ketimpangan moralitas yang melanda para penguasa republik ini.

Politik Membabi Buta dan Tindakan Asusila Politik

Praktis kita melihat perilaku pejabat publik hari ini berada pada perilaku amoral yang dalam lenskap psikologi sering dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Semua liar bak harimau yang lepas dari kandangnya dan ingin menerkam siapa saja yang ada di hadapannya demi kepuasan nafsu dan syahwat kekuasaannya. Maka wajar ketika Republik berjalanlah terseok-seok.

Politik membabi buta menguatkan tesis tentang bergesernya moralitas dari ruang-ruang politik. Pergeseran tersebut membuat pemandangan  ruang publik sangat mengalami kekacauan. Harmonisasi politik, politik gagasan, politik ide justru di jungkir balikkan dengan politik amoral, black campaign, money politik, dan semacamnya. Ini yang sering saya sebut sebagai tindakan “asusila politik”. Publik pun bingung melihat realitas politik hari ini, sehingga jangan heran kalau ruang-ruang apriori terhadap politik itu muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai efek dari tindakan asusila politik.

Fenomena yang sering kita jumpai misalnya ketika menjelang kontestan pemilu dan pemilukada. Semoga parpol bukan disibukkan untuk menjemput dan menginfetarisasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tapi justru menginventarisasi kandidat yang banyak uang (mahar politik) dan mana yang tidak. Dan di sisi lain sang kandidat pun sibuk untuk mencari investor-investor politik untuk diajak kerja sama dalam mengusung dan merebut kekuasaan. Mahar politik dikumpul dari perselingkuhan parpol, kandidat dan investor politik. Kemudian digunakan untuk membayar suara. Dengan segala macam skema dan skenario di gunakan untuk meraup suara rakyat. Money politik, dan intervensi politik terhadap masyarakat sangat kental diperlihatkan. Selanjutnya jutaan black campaign yang tidak berfakta disebar sebagai konsumsi publik, kalau dalam agama hal seperti ini diistilahkan sebagai penyakit fitnah.

Baca juga :  Pancasila, Tauhid, dan Syariat

Selanjutnya fenomena yang sangat tidak wajar dalam politik hari in adalah agama ikut juga di jerumuskan dalam penyusunan skenario politik. Kasus di Pilkada Jakarta misalnya, dimana Ayat Tuhan Surat Al-Maidah dijadikan sebagai retorika politik. Surat Al-Maidah seolah tidak punya tafsir yang baku, sehingga bagi para politisi ayat ini di multitafsirkan sesuai dengan kebutuhan politik. Pada akhirnya, fatwa MUI tiba-tiba muncul sebagai respon yang sangat politis. Lucunya, hal ini di praktekkan di Ibu Kota negara dimana menjadi miniatur Republik. Maka jangan heran ketika di beberapa daerah lain praktek seperti ini terus bergulir.

Anehnya lagi semua parpol, politisi, dan pejabat di Republik ini mempraktekkan cara-cara yang mirip. Sehingga betul yang di sampaikan Cak Nun (Emha Ainun Madjid) dalam bait puisinya : “Anjing menggonggong, serigala juga menggonggong, ayam, musang, hyna, burung dara, semuanya menggonggong. Visi Misinya Menggonggong, ideologi dan janjinya menggonggong. Beberapa anak kecil kebingunan di tepian jalan. Mereka menyaksikan karnaval serigala menggonggong. Kumpulan dan arak-arakan hewan apapun semuanya menggonggong. Seorang anak bertanya ; Kalau semuanya menggonggong, kenapa jumlahnya tiga puluh delapan? Anak lainnya menambahi pertanyaan ; kenapa tak satu saja yang menggonggong, kenapa tak bergabung saja dalam partai gonggong. Anak yang ketiga bergumam ; Hewan yang menggonggong hanya satu, tetapi kepribadiannya terpecah menjadi tiga puluh delapan keping.”

Emha Ainun Najib dalam Demokrasi La Raiba Fih 2016. Dalam bait puisi ini Emha ingin merepresentasikan fenomena kelakuan parpol, politisi dan pejabat hari ini. Semuanya menebar janji (menggonggong) dengan muka yang berbeda, tapi kelakuannya sama-sama “menipu” dan “mengasusila” rakyat.

Kembali Kepada Moralitas Politik

Diantara para pendiri bangsa, Hatta kerap menunjukkan gagasan-gagasannya mengenai Demokrasi. Seperti yang pernah diungkapkannya, bahwa “Aku hendak mendirikan sebuah negara yang dimana semua orang yang ada didalamnya merasa bahagia”. Hatta mengatakan “bagaimana caranya?”, beliau meneruskan “negara mesti diletakkan dengan sistem atau aturan (konstitusi) yang kuat. Konstitusi yang kuat akan hadir ketika dasarnya diletakkan dengan moralitas”. Namun, lanjut Hatta “negara dengan konstitusi yang kuatpun mustahil bisa berjalan dengan baik ketika dijalankan oleh orang-orang yang tidak bermoral”.

Moral dalam kehidupan manusia memiliki kedudukan yang amat penting. Nilai-nilai moral sangat diperlukan bagi manusia, baik kapasitasnya  sebagai pribadi (individu) maupun sebagai anggota suatu kelompok (masyarakat dan bangsa). Peradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter moral masyarakatnya.

Sedangkan, politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan ketatanegaraan. Hal itu sesuai dengan etimologi politik: politeia (negara) dan politikos (negarawan). Jika kita kembali melihat hakikat filsafat politik, semakin jelas politik dan moral saling interpendensi. Plato misalnya, mendefinisikan filsafat politik sebagai salah satu cabang etika (filsafat moral) sosial atau kemasyarakatan. Baginya, manusia sudah selalu berpolitik karena manusia tidak pernah terlepas dari negara (politeia).

Dalam negara, hukum, tata aturan, norma pasti dirumuskan dan kemudian diberlakukan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas politiknya. Dengan demikian, ini amat sejalan dengan pendapat Immanuel Kant yang mengatakan, moralitas dan politik tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Moralitas adalah suatu praksis dalam pengertian objektif: keseluruhan hukum-hukum yang mengikat tanpa syarat, yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan bertindak, kewajiban dan tanggung jawab.

Kebijakan politik harus memperhatikan dimensi moral: apa dampak dari kebijakan politik terutama secara sosial, dan ekonomi. Begitu juga, seseorang yang terjun ke dunia politik termasuk anggota dewan seharusnya berlaku moralis. Kalau tidak, mereka akan terjebak pada kepentingan pribadi, pencurian (korupsi) bahkan melegalkan hukum ilegal. Dimensi moral berkaitan erat dengan ‘boleh atau tidak boleh’, jadi, tekanan moral adalah dimensi etika.

Baca juga :  Pilkada, Incumbent dan Dinasti Politik

Etika politik tidak hanya menyangkut masalah perilaku politik dari para politikus. Tetapi etika politik berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik mengandung aspek individual dan sosial, di satu pihak etika politik sekaligus etika individual dan etika sosial dan institusi yang adil. Di lain pihak, etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan.

Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Aturan dibuat agar tidak adanya saling tumpang tindih antara hak dan kewajiban setiap individu. Karena setiap individu menginginkan kemerdekaannya masing-masing. Bagaimana mungkin setiap individu bisa mencapai kemerdekaannya apabila ada saling tumpang tindih ?, justru yang akan terjadi adalah chaos. Aturan (konstitusi) itulah yang bisa mengendalikan kehidupan masyarakat. Namun adakalanya aturan (konstitusi) menguntungkan salah satu pihak saja. Hal itulah yang menjadikan aturan (konstitusi) menjadi tak bernilai karena telah mengurangi prinsip moralitas yang ada.

Pancasila Sebagai Ajaran Moral Politik

Sebelum Pancasila digali, Radjiman Widyoninggrat bertanya pada panitia persiapan kemerdekaan, “Apakah philosophies grondlag bangsa Indonesia nanti?”. Saat itulah sampai akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila kemudian terkristalkan sebagai representasi tataran idealitas para founding leaders kita yang digali dari alam Indonesia.Pancasila sebagai falsafah dasar (philospohies grondslag) merupakan payung dari semua ideologi yang ingin tumbuh subur dalam realitas keIndonesiaan. Prasyarat bagi ideologi tersebut hadir, adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai tersebut terdiri dari nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Sebagai pandangan dunia (weltanchaung/worldview) yang diserap dari kenyataan dan cita-cita bangsa masa lalu tanpa meninggalkan perspektif futuristik, harus kita kawal dalam tataran implementatif. Apalagi di tengah-tengah kegaduhan globalisasi dan modernisasi yang merasuki masyarakat Indonesia secara buta. Pada akhirnya budaya gotongroyong mulai terkesampingkan oleh individualisme, apatisme, konsumerisme dan hedonisme yang begitu akut. Problematika sosial tidak terelakkan, dan problematika moral mengikuti dibelakangnya. Oleh karena itu, diperlukan rekontruksi kembali agar perspektif sosial politik bangsa Indonesia bisa kembali berjalan sesuai jalur-jalur moralitas yang berdasarkan Pancasila.

Fundamen  moralitas bangsa Indonesia terkristalkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditilik secara historis, pada awalnya ditambahkan kalimat menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dalam sila ini. Akan tetapi karena desakkan dari daerah-daerah bagian Timur yang notabene terdiri dari mayoritas non-Islam, maka untuk mengakomodir kepentingan bangsa secara keseluruhan dihapuskan kalimat tersebut. Ini menunjukan bahwa moralitas yang termaktub dalam Pancasila tidak bersifat eksklusif yang hanya bersumber dari satu golongan semata, tapi moralitas yang mewakili seluruh nilai-nilai luhur yang hidup dalam hati masyarakat kita.

Sila pertama ini menunjukan bahwa negara Indonesia bukan negara sekulerisme tapi juga bukan negara teokrasi sepenuhnya. Ajaran-ajaran moral yang terkandung dalam semua kitab suci agama kita adalah modal utama membuat keputusan-keputusan politik. Sebab semua individu masyarakat niscaya memiliki Tuhan. Dengan kesadaran ini maka manusia Indonesia senantiasa akan merasa diawasi oleh Tuhan atas tiap apa yang ia kerjakan.

Setelah fundamen yang disebut moralitas telah terbentuk dengan kokoh, selanjutnya pilar-pilar politik dapat dibangun diatasnya. Dalam artian nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan adalah konsekuensi logis daripada nilai Ketuhanan. Politik ideal dalam tubuh Pancasila adalah berpolitik dengan moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab mensyaratkan bahwa manusia merupakan mahluk sosial yang di dalam dirinya melekat hak-hak asasi sebagai anugerah paling suci dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Persatuan Indonesia terbentuk ketika bangsa yang begitu plural mencapai tahap kesadaran bahwa ada hal yang paling fundamental yang sama-sama ada di dalam perbedaan. Persamaan tersebut adalah sama-sama bertanggungrasa atas nasib kebangsaan kita, mencita-citakan hal yang sama, yaitu kemerdekaan. Alam Indonesia bisa saja terdiri dari masyarakat yang multi-kultural, multi-entis, multi-religius, dan multi-lain-lain. Akan tetapi rasa sepenanggungan atas harapan merupakan kepemilikan bersama yang mensyaratkan persatuan di dalamnya.

Baca juga :  Pesona Eksotik Buttu Kabobong

Maka atas dasar persatuan itulah konsepsi kerakyatan itu hadir. Konsepsi bahwa nilai kerakyatan itu harus disusun dengan kebijaksanaan, melalui permusyawaratan yang direpresentasikan oleh wakil-wakil rakyat. Dalam sila inilah konsepsi demokrasi kita direkontruksi. Bahwa demokrasi Pancasila harus dibentuk terlebih dahulu oleh semangat nasionalisme tadi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, demokrasi kita adalah demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai raja. Yang dengan kekuasaannya menyerahkan mandat kepada para wakil rakyat untuk menjalankan kehendak-kehendak sosial.

Ketika konsepsi humanisme, nasionalisme dan demokrasi tersebut berdiri dengan teguh di atas fundamen moralitas, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keniscayaan. Keadilan yang tidak hanya komutatif dan kumulatif, tapi keadilan yang memperpendek spasi antara kesenjangan dan kesejahteraan segenap masyarakat. Dengan demikian pudar pula dikotomi antara golongan ninggrat dan golongan masyarakat kecil. Sebab Indonesia bukanlah negara mayokrasi yang hanya mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, bukan pula negara minokrasi yang mementingkan keinginan segelintir orang-orang elitis, tapi negara gotongroyongkrasi yang memenuhi kehendak bersama. Pada akhirnya konsepsi mengenai Negara Integralistik (Integralistic-state) Soepomo dapattercipta atas dasar negara kebangsaan (national-state).

Kemerdekaan telah diraih lebih dari setengah abad lamanya. Segenap impian bangsa kita telah terkristalkan dalam Pancasila. Yang menjadi permasalahan hari ini adalah bagimana kita membumikan nilai-nilai tersebut sehingga tidak sekedar tinggal dalam teks-teks belaka. Berangan-angan memang mudah, hanya saja mempraktekannya yang susah. Kita telah mengetahui bersama bahwa prasyarat bagi terbentuknya realitas politik yang diidam-idamkan bangsa masa lalu adalah moralitas yang sesuai dengan nilai luhur yang hidup dan menjadi hukum dalam masyarakat (living law).

Agar nilai Pancasila tidak berumur lebih pendek daripada semangat kemerdekaan kita bersama. Hari ini memang Pancasila digantung di depan kelas kita dalam ruang lingkup pendidikan formal. Sayangnya dia tinggal sekedar simbol yang tak bernyawa di depan sana. Mungkin hari ini, di dalam kuburannya masing-masing para pahlawan kita sedang menangis tersedu-sedu, menunggu,dan berdoa, akan kedatangan Pancasila yang sesungguhnya, Pancasila yang hidup bukan sekedar dalam angan tapi hidup dalam diri masyarakat. Pancasila yang bertranformasi dari simbol ke tataran praktis. Sosok yang disebut Ratu Adil, Kesatria Pininggit atau apapun namanya. Yang jelas, adalah mereka yang dapat menjalankan Moralitas Politik Pancasila.

Moralitas Dalam Kesadaran Berdemokrasi

Melihat praktek demokrasi kita hari ini, maka kita mesti merajut kembali sebuah kata kunci dalam memperbaiki keadaan tersebut. Moralitas adalah kunci sehatnya demokrasi. Demokrasi yang sehat mesti di praktekkan oleh para aktor-aktor politik yang bermoral. Sistem yang diletakkan mesti merangsang perilaku moral yang baik itu hadir. Sehingg pada akhirnya kebijakan, dan pengololaan negara hadir atas dasar peletakan moralitas. Moralitas yang yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini.

Moralitas  mesti menjadi perilaku yanv melekat dalam pembangunan kesadaran berdemokrasi di Republik ini. Kesadaran tersebut mesti terwujud secara kongkrit dalam setiap ruang-ruang sosial. Masyarakat mendambakan demokrasi yang baik, masyarakat mendambakan hadirnya elit dan politisi yang bermoral, sehingga kebahagiaan dan kesejahteraan sosial itu mewujud dalam ruang – ruang kebangsaan.

 

Muhammad Khaidir, STPeneliti Pusat Studi dan Transformasi Indonesia (PUSARAN)

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com