Opini

Omnibus Law untuk Siapa?

Oleh: Wahyu Pratama*

OPINI, EDUNEWS.ID – Perlambatan ekonomi global, potensi stagnasi perekonomian Indonesia (middle income trap), utang luar negeri meningkat, pengentasan jumlah pengangguran serta belum optimalnya daya saing Indonesia, devisit Neraca perdagangan dan lain sebagainya, mendorong pemerintah Untuk membuat seperangkat Undang-Undang tersendiri (Omnibus Law – satu RUU yang bisa menyentuh 3 Undang-Undang) dan secara paralel merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) Ada 11 klaster yang akan diatur dalam Omnibus Law tersebut yaitu klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Lantas apakah UU Omnibus Law ini akan efektif dan efisien bagi pemerataan ekonomi ? Atau setidaknya mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat ? Siapakah yang paling diuntungkan ?

Terkait UU perpajakan. Hal ini akan berpengaruh langsung pada subsidi negara dalam bidang kesehatan, listrik, bahan bakar dan lain-lain. Sementara realisasi penerimaan pajak dalam anggaran belanja negara tahun 2019 hanya mampu terelaisasi 84,4%.Karena kebijakan pajak yang semakin longgar dan memungkinkan tingkat kepatuhan membayar pajak semakin rendah kedepannya. Meskipun objek pajaknya diperbanyak, yakni pajak digital dan pajak biasa. spekulasi kebijakan pajak yang tidak hati-hati ini patut untuk dipertanyakan.

Baca juga :  Benarkah PT BDLP tidak mengantongi Izin ?

Yang kedua soal UU ketenagakerjaan. Dimana akan diberlakukannya upah berdasarkan jam kerja dan upah minimum. Indikator ketidakadilan omnibus law pada UU ketenagakerjaan adalah bagian yang paling terang dan jelas. Meski harus diakui bahwa rendahnya produktivitas dan tingginya upah tenaga kerja Indonesia merupakan alasan di balik dievaluasinya UU ini. Namun jutaan jumlah tenaga kerja Indonesia adalah aset bangsa yang harus dibayar secara layak oleh siapapun. Soal skill dan kualitas sumber daya manusia yang kurang kompetitif, adalah hal lain yang perlu diselesaikan bersama,  bukan mengganti subjek untuk memberikan solusi saya rasa itu tidak tepat, tapi bagaimana melatih sumber daya manusia kita bisa menjadi produktif.

Dari segi investasi, Omnibus law ini dirancang kurang lebih hanya untuk memperlancar arus investasi, ini tdk akan mampu menerapkan pembangunan yang merata. Karena investor tidak mungkin berinvestasi kedaerah yang jauh dari pusat, karena menimbang pajak didaerah disetarakan dengan dipusat, yang dimana biaya produksi akan lebih menguntungkan perusahaan yang berada dipusat, ditambah lagi biaya operasional dan keamanan. Jika pemerintah membuka kerang investasi seharusnya pemerintah juga menyediakan lahan investasi berupa penciptaan kawasan industri, dewasa ini ketika berbicara kawasan industri publik hanya tahu bahwa kawasan industri itu hanya ada jawa timur dan jawabarat, jadi investasi akan terserap diwilayah wilayah tertentu, lantas bagaimana dengan indonesia bagian timur seperti maluku dan maluku utara yang mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, hasil  bumi darat dan laut yang melimpah.

Baca juga :  Ancaman Pengurasan Sumber Daya Alam Massenrempulu

Yang Terakhir, inilah UU omnibus Law yang setidaknya memberikan setitik harapan bagi rakyat kecil-menengah. Targetnya adalah memperbanyak UMKM, Dengan tagline memudahkan perizinan pendirian usaha. Namun apakah hambatan perkembangan UMKM Indonesia selama ini adalah terletak pada proses perizinan? Apakah pelayanan terpadu satu pintu tidak bekerja secarak efektif dan efisien ?

Hambatan utama yang menjadi permasalahan UMKM bukan lah terdapat pada perizinan. Melainkan akses mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, serta kemampuan daya saing produk. Produk produk dalam negeri akan mati tertimbun oleh banjirnya produk produk import dari berbagai negara, Omnibus Law juga berpotensi menambah Devisit neraca perdagangan karena mempermudah arus import sementara produk dalam negeri dengan kualitas yang bisa dikatakan belom mampu bersaing dengan produk luar yang akan membanjiri pasar dengan kelonggaran import yang diatur oleh Omnibus Law ini.  Restriksi perdagangan perlu didukung untuk melindungi produk dan konsumen dalam negeri dengan, salah satu bentuk dukungan yang perlu pemerintah lakukan melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Karena masih banyak produk dalam negri yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia, tak hanya itu pemerintah juga harus teliti dalam menahan arus Import dengan memerhatikan produk import yang beredar didalam negeri apakah memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Baca juga :  Andai Indonesia Tanpa Pancasila

Sebelum omnibus law ini diterapkan, pemerintah pusat harus melibatkan pemerintah daerah dalam perumusan UU Omnibus Law ini, karena erat kaitannya dengan otonomi daerah dan kawasan ekonomi khusus yang serta merta disamaratakan.
Pembahasan omnibus law ini ditakutkan hanya akan berpihak bagi kepentingan korporasi dan investor asing, namun  tidak dengan rakyat kecil. Terlebih lagi dengan pemerataan pembangunan dan pembangunan yang berkelanjutan akan jauh dari harapan. Oleh karena itu dalam perumusan RUU Omnibus Law ini perlu dikaji secara seksama dan sinergitas pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Wahyu Pratama adalah Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia juga Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!