Opini

OPINI : Yang Unik dari Barru

Jalan Poros trans Sulawesi di Kabupaten Barru, provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh : Akbar

OPINI, EDUNEWS.ID – Apa yang anda temui ketika melintasi  Barru? Yang biasa kita saksikan adalah hamparan perairan dengan panorama gunung yang menjalar mengikuti jejeran tiang listrik. Namun, yang unik ketika kita melintasi Kabupaten Barru yakni jalan-jalan berlubang yang sepertinya akan menjadi penampakan permanen di kota Hibridah ini. Jalan-jalan yang nampaknya tidak terurus yang jika terus dibiarkan dapat menjadi ikon baru Kabupaten Barru. Banggakah kita dengan prestasi semacam ini?

Jalan Rusak Petanda Apa?

Salah satu standar kemajuan Kota adalah ketersediaan infrastruktur yang melayani kebutuhan masyarakat. Sering kali, ketertinggalan suatu daerah selalu dikaitkan dengan kondisi pembangunan dan fasilitas publiknya. Semakin buruk infrastruktur sebuah kota maka semakin kota tersebut di anggap terbelakang. Saking menguntungkannya, infrastruktur kerap menjadi barang yang diiming-imingkan oleh politisi dan oknum-oknum lainnya, agar terpilih dalam berkompetisi dan  menumpuk kekayaan. Bahkan infrastruktur juga dijadikan sebagai keuntungan tambahan yang menggiurkan untuk di korupsi, di kolusi dan di nepotismekan. Dengan begitu, perilaku-perilaku buruk juga dapat terwakilkan oleh kondisi infrastruktur tiap-tiap daerah.

Seperti yang terjadi pada daerah Barru misalnya. Berdasarkan hasil riset penulis, ditemukan sebanyak 720 lubang sepanjang jalan poros Kabupaten Barru, terhitung sejak memasuki perbatasan Kabupaten Pangkep Barru sampai pada perbatasan Kecamatan Soppeng Riaja-Mallusetasi. Kondisi lubang yang di riset penulis adalah lubang rusak berat dan rusak sedang yang dapat memicu goncangan cukup besar saat dilalui pengendara.

Jalan rusak di Kabupeten Barru paling tidak menandakan beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya. Rusaknya jalan menjadi petanda tidak pedulinya pemerintah dengan keselamatan warganya, terutama para pengendara. Tidak jarang, beberapa di antara pengendara yang melintas bernasib buruk sehingga mengalami kecelakaan akibat tersandung dan kehilangan nyawa. Artinya, semakin jalan yang rusak dianggap bukan sebuah masalah, maka semakin buta pemerintah dalam melihat keselamatan pengguna jalan yang melintas.

Baca juga :  Opu Galla; Pewaris Muda Panrita Lopi Di Bulukumba

Yang kedua, jalan rusak juga menjadi petanda ‘ketidakharmonisan’ hubungan antara pemerintah kabupaten Barru dengan instansi atau lembaga kepemerintahan lainnya, terkhusus yang berkaitan dengan pembangunan. Ketidakharmonisan antara struktur pemerintah Kabupaten Barru dapat membentuk opini warga Barru bahwa pemimpin yang mereka percayai nyatanya tidak mampu bersinergi. Ketidaksinergisan dalam struktur pemerintah pada akhirnya memposisikan warga Barru sebagai ‘tumbal’ keegosian pemerintah.

Selain itu, jalan rusak juga menjadi petanda ‘ketidakbecusan’ pemerintah dalam mengurusi warga. Na’as nya ketidakbecusan ini kemudian di pertontonkan pemerintah. Di Barru misalnya, penampakan lubang-lubang terkesan dibiarkan. Bagi penulis, pembiaran ini merujuk pada sikap pemerintah yang seakan-akan menginginkan jatuhnya korban. Sehingga sikap pemerintah yang terkesan ‘mendiamkan’ persoalan jalan rasuk ini telah jauh dari prinsip kepemerintahan yaitu mengayomi warga dan selalu mengutamakan kepentingan warganya. Jika jalan-jalan masih saja dibiarkan seperti itu (berlubang), masihkah kita percaya dengan pemerintah? Yang notabennya ingkar dengan sumpah jabatannya.

Harapan Warga Barru

Tidak jarang, penulis mendengar keluhan-keluhan pengendara. Tak hanya warga lokal, saking terkenalnya Barru dengan jalan berlubangnya, bahkan dikenal oleh pengendara lintas daerah. Keluhan-keluhan itu sering dilontarkan lantaran mengerasnya hati pemerintah Barru terhadap keselamatan para pengendara. Bagi penulis, ketidakpedulian pemerintah merupakan kebusukan birokrasi yang sengaja ditampakkan dan lalu dilanggengkan. Tidak bertanggungjawabnya pemerintah kabupaten Barru terhadap pelayanan publik menjadi petanda bahwa pemerintah tidak menomorsatukan kepentingan warganya.

Rusaknya jalan di Barru menunjukkan secara jelas ‘perilaku amoral’ para pengambil kebijakan. Perilaku amoral ini terjadi sebab pemerintah terjebak dan menjebak dirinya dalam sebuah narasi yang mereka agung-agungkan, dimana posisi pemerintah selalu dianggap hanya sekadar melaksanakan kekuasaan, sehingga hak-hak masyarakat tidak dihargai.

Jika jalan-jalan sepanjang kabupaten Barru tetap saja tidak mendapat perhatian serius oleh pemerintah, siapapun itu, baik Pemerintah Pusat, Provinsi hingga desa keluruhan maka simbol Pemerintah sebagai simbol kemakmuran kini justru menjadi malapetaka bagi warganya.

Selain itu, jalan berlubang di Barru juga seakan-akan menggugurkan segala prestasi dan penghargaan yang diterima selama ini oleh Bupati Barru. Apalah arti penghargaan jika fasilitas publik seperti jalan saja tidak dapat terurusi? Lalu bagaimana mensejahterakan warga Barru jika persoalan jalan saja tidak mampu di selesaikan.

Patologi Birokrasi Kabupaten Barru

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi jalan rusak dapat disebut sebagai ‘patologi birokrasi’ yang timbul karena persepsi dan gaya penguasa dalam menjalankan kepemerintahannya yang cenderung kaku dan disfungsional. Sifat kaku dan disfungsional ini dapat di identifikasi dengan melihat perilaku-perilaku pemerintah dalam menanggapi problematika masyarakatnya seperti, ketidakpedulian pada kritik dan saran, tidak mau bertindak, takut mengambil keputusan, menyalahkan orang lain, sikap tidak acuh, tidak disiplin, tidak berperikemanusiaan, tidak peka, dan tidak peduli.

Dengan begitu, jika pemerintah kabupaten Barru tetap mendiamkan jalan-jalan berlubang, maka penulis berkesimpulan bahwa Struktur kepemerintahan Kabupaten Barru yang di pimpin Oleh Suardi Saleh saat ini sedang mengidap ‘penyakit birokrasi’ yang cenderung bersifat tidak tanggap, jauh dari amanah dan sistem pengelolaan kepemerintahan yang selalu menempatkan kewajiban sosial sebagai beban pemerintah. Kondisi seperti ini menggiring tata kelola dan citra kepemerintahan kabupaten Barru akan jauh dari konsep good governance (kepemerintahan yang baik), dimana konsep idealnya adalah menjunjung tinggi keinginan dan kehendak warganya.

Bapak Bupati, apa kabar jalan berlubang?

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com