Opini

Perjalanan Suci tanpa Perda

 

Oleh : Irwansyah*

OPINI, EDUNEWS.ID-Tamu Allah, menjadi tamu Allah adalah dambaan bagi seluruh umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Penantian panjang untuk melaksanakan rukun Islam sekaligus menyempurnakan pribadi sebagai hamba Allah, setelah menanti kurang lebih 8 tahun kini saatnya para Calon Jamaah Haji khususnya di Kabupaten Kolaka Timur berkunjung ke baitullah, rumah Allah. Niat suci menyertai para CJH akan berakhir dengan haji mabrur. Itulah harapan kita semua. 

Tercatat 92 tamu Allah dari Kabupaten Kolaka Timur, di tahun 2018 ini. Sebagai salah satu wakil rakyat, penulis tertarik mengikuti CJH sampai Ambarkasi Makassar karena sudah 3 tahun berturut-turut selalu menimbulkan polemik perihal bantuan transportasi lokal CJH dari Kolaka Timur ke Ambarkasi Makassar. 

Yang menarik untuk masyarakat ketahui adalah political will atau niat baik Pemerintah daerah untuk membantu CJH sampai saat ini belum ada, padahal payung hukum, Peraturan Daerah, telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Bagi penulis ini menarik, Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah diundangkan dan proses pembuatan Perda tersebut mengeluarkan angaran banyak mulai dari pembuatan Naskah Akademik, fasilitasi rapat-rapat serta tahapan singkornisasi. Lalu kenapa setelah disahkan Perda tersebut, Pemda tidak mau laksanakan, secara tidak langsung Pemda mengabaikan Perda yang telah dibuatnya sendiri. Hal ini sama halnya tidak sejalan antara perkataan, tulisan dan perbuatan. 

Perda dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dijadikan sebagai dokumen hukum atau tumpukan kertas tak bermakna. 

Menurut penulis, seharusnya Pemerintah Daerah menjadi tauladan bagi masyarakat untuk taat terhadap hukum yang telah dibuatnya sendiri.

Etika Pemerintahan

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur seharusnya menjaga etika pemerintahan yaitu melaksanakan isi peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan terhadap Perda bisa menjadi preseden buruk dalam suatu pemerintahan. Apalagi bicara soal bantuan transportasi lokal CJH hampir semua daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara membantu CJHnya, hanya Kabupaten Kolaka Timur yang tidak menunjukkan keseriusan dalam hal ini walau sudah ada Perda. Ada apa dengan Pemda Koltim?

Urusan Agama dan Urusan Negara

Kita bersepakat, bahwa tidak ada pemisahan antara urusan agama dan urusan negara karena Indonesia bukan negara sekuler. Sebagai Hamba Allah dan sebagai Pemerintah Daerah, menjalankan urusan agama dan urusan negara di waktu yang bersamaan tentu menjadi sebuah penilaian positif. Karena kedua urusan tersebut bermuara pada kebaikan dihadapan Allah dan terlebih lagi dihadapan rakyat (CJH). 3 tahun menjalankan panggilan Allah ke baitullah, 3 kali pula Pemerintah Daerah tidak menganggarkan bantuan transportasi lokal  untuk CJH walaupun DPRD telah menyampaikan di rapat-rapat resmi kedewanan. Ini adalah pelajaran, penulis berharap di Tahun 2019 tidak ada lagi polemik soal bantuan transportasi lokal. Pemda harus belajar menaati Perda dan menjadi cermin yang baik bagi warga Koltim dalam hal taat sama peraturan daerah. 

Penulis menutup tulisan ini, dengan doa, semoga orang tuaku, saudaraku dan seluruh umat muslim yang sedang menjalankan rukun Islam dapat menjadi Haji Mabrur. Aminnn. 

Sebelum mengakhiri tulisan perlu saya cantumkan Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2016 sebagai berikut: 

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi terhadap calon jamaah haji daerah.

(2) fasilitasi calon jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penyediaan transportasi; 

b. Akomodasi;

c. Pengamanan dan pengawalan.

(3) fasilitasi jemaah haji sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya ditanggung setinggi-tingginya 100% dan serendah-rendahnya 50% dst.. 

 

Irwansyah, SH., LL.M. Anggota Komisi 1 DPRD Kolaka Timur.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!