Opini

Permintaan Maaf Ahok, Pengakuan Yang Tidak Menghentikan Proses Hukum

Oleh : Ferdinand Hutahaean*

EDUNEWS.ID – Berdasarkan berita yang dimuat media-media pagi ini, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan meminta maaf atas ucapannya yang diduga menistakan ajaran Agama Islam tanggal 27 september 2016 lalu pada pertemuan dengan masyarakat Kepulauan Seribu. Ahok diduga melecehkan dan menistakan Agama Islam atas ucapannya terkait surat Almaida 51. Dan atas dugaan pelecehan tersebut, Ahok bahkan sudah dilaporkan oleh banyak pihak ke Kepolisian.

Terakhir FPI dan RUMAH AMANAH RAKYAT bersama-sama dengan sekitar 30 elemen ormas melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri pada Jumat 7 Oktober 2016.  Aliansi yang menamakan diri Aksi Bersama Rakyat (AKBAR) secara bersama-sama melaporkan Ahok ke Siaga Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP.

Baca juga :  Cinta Dunia, Membuat Lupa Tujuan dan Esensi Hidup

Permintaan Ahok tentu akan menjadi polemik baru karena tentu tidak semua unsur masyarakat akan menerima permintaan maaf tersebut. Terlebih permintaan maaf tersebut terkesan diucapkan tidak tulus.

Namun apapun itu, permintaan Ahok tentu tidak boleh menghentikan proses hukum atas laporan masyarakat terkait dugaan penistaan ajaran agama Islam oleh Ahok. Permintaan maaf boleh saja diterima boleh tidak, itu hak setiap umat Islam. Yang paling utama adalah proses hukum tidak boleh berhenti karena permintaan maaf.

Kami mendesak Polri agar segera memeriksa para pelapor dan saksi dan kemudian memeriksa Ahok sebagai terlapor. Apa yang dilakukan oleh Ahok sangat RASIS, sangat mungkin memicu kerusuhan sosial berbau SARA. Minoritas jadi terancam karena ulah seorang Ahok. Selama ini hubungan minoritas dan mayoritas dinegara ini cukup baik dan toleran. Tapi ulah Ahok sekarang membuat hubungan minoritas dan mayoritas tergesek dan panas hanya karena nafsu Ahok untuk terus mengejar kekuasaan.

Baca juga :  Dapat Sumbangan 400 Komputer PT HM Sampoerna Tbk, DPRD Akan Panggil KPU DKI
Advertisement

Kami berharap dan mendesak Polri segera tindak lanjuti laporan masyarakat atas Ahok karena kepastian penegakan hukum akan mengembalikan hubungan baik minoritas dan mayoritas. Dan kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau untuk secara bersama-sama mengawal proses hukum terhadap Ahok. Tetap menjaga keutuhan bangsa dan menjaga kedamaian serta menjaga hubungan baik mayoritas dan minoritas. Kita desak Polri akan bertindak profesional dan bekerja berdasarkan aturan hukum semata. Tidak boleh ada intervensi apapun dari pihak manapun. Kami juga mendesak Presiden Jokowi agar memberikan pernyataan sikap atas potensi kericuhan yang mungkin timbul akibat ulah Ahok.

Presiden baiknya memberikan teguran kepada Ahok, ini perlu demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, karena itu merupakan salah satu tanggung jawab Presiden untuk menjaga keamanan dan kondusifitas negara. Presiden baiknya jangan mendiamkan perilaku Ahok yang menebar bibit kebencian dan permusuhan.

 

Ferdinand Hutahaean, Founder Rumah Amanat Rakyat

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com