Opini

Pilkada Wajo; Refleksi Nilai-nilai Demokrasi

 

 

Oleh : A Achmad Fauzi Rafsanjani*

OPINI, EDUNEWS.ID – Tahun 2017 telah berlalu. Artinya kita telah memasuki gerbang tahun 2018 bersama dengan berbagai ekspektasi. Pergantian tahun kali ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2018 bisa dikatakan sebagai tahun politik.

Sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan melaksanakan perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini. Menurut Ketua KPU RI, Arif Budiman sebanyak 192 juta suara pemilih akan diperebutkan di 171 daerah dengan estimasi penggunaan anggaran lebih Rp 10 triliun.

Untuk Sulawesi Selatan, pilkada serentak ini akan dilaksanakan di 12 kabupaten/kota termasuk pemilihan Gubernur. Jauh sebelum tahapan proses pilkada dibuka oleh KPU, beberapa calon kandidat sudah gencar melakukan persiapan, mulai dari sosialisasi ke masyarakat hingga sayembara rekomendasi partai politik.

Alat-alat peraga mulai memenuhi papan reklame, tiang listrik, hingga pohon. Para tim relawan juga telah disiapkan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Pilkada selalu menjadi topik yang hangat di warkop, kafe bahkan di kolong rumah.

Pilkada yang pada dasarnya merupakan wadah aktualisasi kedaulatan rakyat sepertinya hanya menjadi impian semata. Rakyat sebagai subjek politik pada kenyataannya masih diposisikan sebagai objek politik.

Hal ini kemudian berefek pada munculnya paradigma di kalangan masyarakat bahwa pilkada merupakan sarana untuk mengahmburkan uang. Masyarakat tahu bahwa setiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi (Amirudin dan Bisri), maka tidak mengherankan apabila muncul rasa tidak percaya rakyat akan pilkada dan politik transaksional tidak terhindarkan.

Suguhan-suguhan media telah cukup menjadi bukti bahwa pilkada masih didikte oleh elite-elite tertentu. Hal ini bisa kita lihat dari keputusan-keputusan partai yang tidak mengakomodir suara kadernya, bahkan partai yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada calon kandidat masih bisa dianulir dengan mudah.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa politik itu dinamis dan akan selalu bermuara pada kepentingan golongan tertentu. Kesejahteraan rakyat hanya menjadi isu jualan untuk mengambil simpati dan meraup suara rakyat.

Kabupaten Wajo sebagai salah satu penyelenggara Pilkada juga tidak bisa terhindar dari potensi gesekan antar pendukung kandidat. Selama tahun 2017, perdebatan di sosial media antar pendukung kandidat sudah sering terjadi. Bahkan tidak tanggung-tanggung pendukung saling mengeluarkan kata kasar dan menyinggung hal yang menyentuh privasi.

Jika melihat sejarah, Wajo merupakan salah satu kerajaan yang memiliki nama besar di jazirah Sulawesi Selatan. Wajo memiliki keunikan tersendiri karena Wajo merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak mengenal sistem Tomanurung. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor tertanamnya prinsip-prinsip demokrasi di Wajo sejak dulu.

Sejarah telah mencatat bahwa pengangkatan La Tenribali menjadi Arung Mata Esso tidak terlepas dari proses musyawarah/mufakat. Hal ini bisa dilihat dari kesepakatan antara La Tenritau, La Tenri Pekka dan La Matareng untuk mengangkat La Tenribali menjadi Arung Mata Esso yang kemudian mempersatukan Tellu Lipu Kajurue (negeri yang berserikat bagaikan buah kemiri) di bawah kepemimpinannya dengan harapan ketiganya dapat bekerja sama dengan landasan kejujuran, keberanian dan kewajaran.

Selanjutnya terjadi proses perjanjian antara La Tenribali dengan rakyatnya di bawah pohon Bajo yang berisikan setiap elemen yang ada di masyarakat baik Raja maupun rakyat bersepakat untuk saling memuliakan, saling menghormati, tidak saling mengambil hak.

Jika terjadi kekeliruan, maka menjadi kewajiban untuk saling mengingatkan sehinggga keadaan yang baik dapat terwujud bagi rakyat dan raja. Pengangkatan Arung Matowa (raja) di Wajo tidak didasarkan pada ikatan pertalian darah, akan tetapi didasarkan prestasi.

Oleh karena itu orang dari luar Wajo pun dapat diangkat menjadi raja selama ia berprestasi. Sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan Ade’ Assiamaturuseng (konsensus) yang ditempuh melalui proses musyawarah/mufakat.

Fenomena perpolitikan di Wajo yang mulai memanas perlu disikapi dengan bijak oleh setiap elemen masyarakat. Tim kandidat maupun masyarakat pada umumnya perlu kembali melihat dan merefleksikan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama terkubur agar pilkada yang harmonis dapat terwujud.

Spirit demokrasi yang telah tertanam di masyarakat Wajo telah termanifestasi dalam Ade’ Assiamaturuseng dan Ade’ Amaradekangeng. Pada dasarnya Ade’ Assiamaturuseng dan Ade’ Amaradekangeng telah sejalan dengan spirit sila ke-4 dari Pancasila.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yudi Latif bahwa visi demokrasi permusyawaratan hanya akan memperoleh kesejatiannya dalam penguatan kedaulatan rakyat yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah-mufakat. Keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang lahir dari hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan kearifan setiap masyarakat tanpa didikte oleh elite politik dan pengusaha.

Jika setiap elemen masyarakat dapat mengangkat kembali nilai-nilai demokrasi lokal sebagaimana yang diterapkan di era kerajaan, maka tidak menutup kemungkinan Wajo bisa menjadi standar percontohan dalam pelaksanan pilkada baik di tingkat Sulawesi Selatan maupun tingkat Nasional

A Achmad Fauzi Rafsanjani, Ketua Umum Rumpun Pemuda Wajo dan peneliti Intelegensia Institute

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2017 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!