Opini

Politik Berkebudayaan Lokal

 

 

 

Oleh : A Achmad Fauzi Rafsanjani*

OPINI, EDUNEWS.ID – Politik itu dinamis adalah kalimat yang begitu populer disetiap caption politisi-politisi tatkala mereka menampilkan dokumentasi negosiasi politik yang mereka lakukan. Di satu daerah, beberapa partai politik bisa berkoalisi, namun di daerah lain mereka bisa menjadi lawan kompetisi.

Hal ini semakin menegaskan bahwa politik itu perihal kepentingan, kemenangan dan kekuasaan. Tagline yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sepertinya hanya menjadi kamuflase belaka.

“Politik dan moral adalah sesuatu yang selalu tampil sebagai hitam dan putih. Tidak pernah ditemukan politik dalam kerangka yang bermoral”. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Soe Hok Gie di dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran.

Baginya, politik itu ibarat lumpur kotor yang sebisa mungkin harus dihindari. Argumentasi Gie bukanlah argumen yang tidak berdasar. Hal itu merupakan hasil refleksinya terhadap fenomena perpolitikan di masanya.

Kita tidak bisa menyalahkan pendapat Gie, namun kita tidak bisa juga membenarkan pendapatnya secara penuh. Karena membenarkan argumentasi di atas secara penuh, sama saja ketika kita mengatakan bahwa memang sudah takdirnya politik itu kotor, sehingga menenggalamkan kita pada pesimisme.

Baca juga :  Ketua BKSAP DPR Ajak Mahasiswa Berpolitk

Pesta demokrasi (pilkada) serentak 2018 semakin dekat. Para bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah semakin getol berburu sayembara rekomendasi partai politik. Saling klaim parpol pun terjadi, dan hasilnya masyarakat dibuat kebingungan.

Tak ketinggalan aksi sikut-menyikut, sindir-menyindir antara simpatisan mulai dipertontonkan di berbagai sosial media. Musim kemarau yang bercampur statement dan opini yang menguras emosi yang dilantunkan, tak jarang membakar emosi para simpatisan sehingga perebatan tak terhindarkan yang kemudian berakhir dengan caci maki.

Jika hal ini terus diproduksi, maka politik yang harmonis bagaikan panggang yang jauh dari api. Jika melihat history, Sulawesi Selatan adalah salah satu daerah yang pernah memiliki banyak kerajaan yang masing-masing pernah mencapai puncak keemasannya.

Baca juga :  Mudah Menjadi Ilmuwan, Tapi Tak Mudah Menjadi Cendekiawan

Keberhasilan suatu kerajaan dalam mencapai puncak keemasannya bukanlah suatu pemberian hadiah yang hanya dinantikan, tapi ia adalah hasil dari jerih payah yang ditopang oleh sistem pemerintahan dan sistem nilai yang mengakar pada masyarakat lokal. Berbagai dimensi kehidupan dijalankan sesuai dengan hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat.

Ada sebuah paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa kemakmuran suatu daerah/wilayah tergantung dari pemimpinnya. Karena segala tindakan dari pemimpin yang merupakan manifestasi micro cosmos akan direspon oleh semesta (macro cosmos). Jika baik pemimpin di wilayah itu, maka akan sejahtera dan makmur pula masyarakatnya.

Maka dari itu, sistem nilai yang ada di dalam masyarakat memberikan syarat terhadap kepribadian yang mesti dimiliki oleh pemimpin. Kepribadian tersebut terdiri dari : Macca (pandai); (Lempu (jujur); Warani (Berani); dan Getteng (teguh pendirian).
Keempat karakter tersebut adalah syarat mutlak yang mesti dipenuhi karena keempatnya saling berkaitan satu sama lain. Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Macca na Malempu, Warani na Magetteng (pandai lagi jujur, dan berani lagi teguh pendirian).
Kepandaian akan selalu disandingkan dengan kejujuran karena kepandaian yang tidak diikat dengan kejujuran bisa menjadi senjata untuk membodohi orang lain sehingga justeru menggiring masyarakat pada kemelaratan dan kesengsaraan.

Baca juga :  Oso Minta Kegaduhan Politik Diakhiri

Sementara keberanian mesti diikat dengan keteguhan hati, agar keneranian itu bisa ditempatkan sesuai dengan porsinya sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan yag tepat dan bijak.

Kepribadian pemimpin bak manusia paripurna menjadi lebih lengkap dengan adanya nilai Siri’ na Pesse yang hidup dan mengakar di dalam masyarakat. Siri’ secara sederhana dapat diartikan sebagai malu, harkat dan martabat manusia. Siri’ berkaitan erat dengan kehormatan dan harga diri sebagai seorang manusia.

Advertisement

Sementara pesse dapat diartikan sebagai rasa belas kasihan dimana seseorang turut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Budaya siri’ na pesse akan meniscayakan hukum hidup makkareso (bekerja keras) sehingga pappaseng (amanat) akan dijunjung tinggi.

Janji akan ditepati (taro ada taro gau), membela kehormatan dari wari dan bori yaitu kehormatan keluarga dan tanah air, dan berani mempertahankan kebenaran dan keadilan. (Nazaruddin Koro :2005)

Foucault beranggapan bahwa kekuasaan diciptakan melalui diskursus yang telah melembaga dalam institusi sosial budaya yang kemudian menciptakan norma kekuasaan dan juga sistem kontrol. Bagi Foucault, diskurususlah yang membentuk kebenaran, kejujuran dan moralitas.

Sementara diskursus ini diabadikan oleh mereka yang memiliki kekuatan. Berdasarkan diskursus Foucault di atas, maka partai politik yang berkedudukan di Sulawesi Selatan dipandang perlu untuk melahirkan diskursus kearifan lokal seperti nilai macca, lempu, warani, getteng hingga budaya siri’ na pesse di dalam institusi partai.

Hal ini perlu dilakukan agar partai politik sebagai salah satu stakeholder pembuat kebijakan bisa melahirkan kebijakan yang tepat dan membawa masyarakat pada kebaikan. Kebaikan yang menjadi causa finalis harus ditopang oleh kerja-kerja moral.

Diperlukan adanya sikap Siri’ na Pesse di dalam diri kader parpol, karena nilai tersebut akan menjadi self control bagi elite politik dalam bertindak. Selain itu, calon-calon pemimpin yang lahir dari parpol tentunya harus memiliki sikap macca, lempu, warani, dan getteng.

Sifat macca akan menjadi kekuatan bagi calon kepala daerah, karena dengan kecerdasan yang dimiliki, akan lahir gagasan-gagasan yang bisa menjadi nilai jual bagi masyarakat. Sikap lempu akan menghindarkan elite politik dari perilaku-perilaku menyimpang seperti money politic dan black campaign, bahkan apa yang menjadi janji politik calon kepala daerah akan direalisasikan saat terpilih.

Bukan hanya itu saja, sikap warani juga dibutuhkan. Sikap warani dalam konteks ini berarti bahwa setiap calon kepala daerah yang ingin bertarung tidak hanya berani untuk menang, akan tetapi mereka juga mesti berani kalah dalam kompetisi.

Karena jika tak ada keberanian untuk kalah, maka wajar saja jika segala macam cara ditempuh untuk memenangkan pertarungan meski hal itu bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.

Sikap ini akan dilengkapi dengan Getteng, karena sikap ini akan memberikan keteguhan dalam pendirian sehingga pragmatisme politik dapat dihindari. Terwujudnya politik yang beretika dan bermoral adalah harapan setiap elemen masyarakat, agar politik sebagai suatu seni bisa menampilkan keindahannya.

Politik yang dikemas dalam kerangka bermoral yang sarat akan nilai kearifan lokal akan menjadi faktor pendorong terwujudnya suasana yang harmonis di anatara kalangan elite politik dan kekuatan-kekuatan sosial yang ada, sehingga kepentingan bersama akan berada di atas segala kepentingan pribadi dan golongan.

Jika hal ini terealisasi, maka kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat bukanlah sesuatu yang utopis karena terdapat semangat kolektifitas di dalamnya.

A Achmad Fauzi Rafsanjani, Peneliti Muda Inteligensia Institute, Ketua Umum Rumpun Pemuda Wajo

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com