Opini

Pribumi dan Non Pribumi, Apa Fungsinya?

Oleh : Kang Hiung*

OPINI, EDUNEWS.ID – Saya menanggapi akhir-akhir ini cukup banyak perdebatan mengenai isu yang sama persis pada zaman penjajahan Belanda dan zaman orde baru. Kalimat-kalimat pribumi dan non-pribumi terasa hidup kembali. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus cerdas dan bijaksana dalam berpolitik. Hal ini dilakukan agar apa yang kita miliki bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara.

Mengenai masalah diatas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Hal ini saya tujukan untuk mereka yang terhormat yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengeluarkan isu tersebut. Apa sih sebenarnya manfaat isu tersebut dilontarkan? Jika memang diperlukan perbedaan tersebut, saya sebagai warga negara Indonesia yang merindukan kemakmuran dan kemajuan NKRI mendukung penuh hal tersebut.

Baca juga :  Mr Kan : Dua Nama Adik Bungsunya Ahok ada di Panama Papers

Namun jika isu perbedaan tersebut sama sekali tidak bermanfaat dan hanya merusak persatuan dan kesatuan NKRI, maka saya menyarankan untuk berhenti melontarkan isu tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistiki (BPS) jumlah Penduduk Indonesia kurang lebih 255,9 juta jiwa. Terdiri dari 128,1 juta jiwa laki-laki dan 126,8 juta jiwa perempuan. Tidak hanya itu. Indonesia juga memiliki 1.340 suku dengan 728 bahasa daerah.

Lantas, bagaimana caranya kita mampu membedakan mana yang disebut pribumi dan non pribumi? Apakah kita mampu membuktikan hal tersebut dengan akurat? Apakah selama ini perbedaan tersebut yang merusak persatuan dan kesatuan kita? Saya yakin bukan itu jawaban atas permasalahan semuanya.

Baca juga :  PAN Sebut Ribut Pribumi karena Ada yang Membuka Jin dari Botol

Pada zaman penjajahan Belanda perbedaan pribumi dan non pribumi ini dibuat oleh Belanda kemudian disebarkan untuk mengaduh domba. Ini merupakan strategi politik warisan Belanda. Divide et Impera. Politik adu domda ini diciptakan Belanda untuk memperlancar penjajahannya terhadap Indonesia. Kemudian politik aduh domba ini masih diteruskan oleh rezim orde baru. Karena pada zaman Orba jelas sekali masih adanya penanaman perbedaan.

Selama 32 tahun Soeharto memimpin, banyak sekali sistem-sistem kenegaraan yang rusak. Cukup banyak dugaan kasus korupsi yang melibatkan Soeharto. Bahkan menurut laporan Internasional Korupsi Global (2004), Soeharto menduduki peringkat wahid presiden terkorup di dunia. Hal itu terkait dengan penggelapan dana sebesar USD 15-35 miliar.

Baca juga :  Problem Kepemimpinan Kepala Daerah
Advertisement

Diantara sepuluh presiden terkorup di dunia itu, sembilan presiden terkorup sudah dihukum oleh PBB melalui hukuman Internasional serta hukuman dalam negerinya masing- masing. Hanya Soeharto seoranglah yang tidak bisa dihukum oleh aparatur penegak hukum baik internasional maupun nasional hingga hari ini. Tidak ada satu pun dugaan kasus korupsi Soeharto dan keluarganya yang bisa diproses hukum sampai ia meninggal.

Salah satu kasus korupsinya adalah Yayasan Supersemar. Kasus ini sudah bergulir puluhan tahun. Namun hingga kini eksekusi terhadap kasus tersebut seolah lenyap. Menurut hasil analisis saya, seharusnya tidak ada pentingnya dengan dibuat isu perbedaan tersebut. Kita hanya perlu menjadi warga negara yang taat hukum dan UU. Serta turut membangun kemajuan Indonesia.

Dari zaman orba hingga saat ini, KKN menjadi faktor utama negara ini menuju kehancuran. Ditambah pihak asing yang sesuka hati mengeruk hasil kekayaan bumi ibu pertiwi. Dua hal ini seharusnya menjadi musuh kita bersama. Karena koruptor yang merajarela adalah penjajah. Mengapa? Mereka juga akan kerja sama dengan pihak asing untuk melakukan korupsi. Tentunya mereka para koruptor lebih fokus lakukan korupsi untuk menambah kekayaan pribadi dan kelompoknya dibandingkan membangun bangsa dan negara.

Sehingga koruptorlah yang merusak kehidupan bangsa dan negara serta menghilangkan tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Jadi kesimpulannya yang paling penting saat ini dan yang harus kita serukan adalah bagaimana caranya membasmi koruptor sampai ke akar-akarnya serta mengusir semua pihak asing yang masih mengeruk hasil bumi kita serta tegakkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara hukum dan undang-undang jelas sekali yang disebut warga negara Indonesia (WNI) adalah setiap orang yang lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berkehidupan Indonesia. Dan diperaturan undang-undang pun jelas sudah tidak diperbolehkan menyebut kata pribumi dan non pribumi, sebab dengan menanamkan perbedaan itu sudah bertentangan dengan azas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kan Hiung, Pengamat Sosial Politik, Koordinator Jaringan Anti Kejahatan (JAK)

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com