Opini

Primordialisme, Money Politic Hingga Golput

Oleh: Rifaldi Rahalus*

OPINI, EDUNEWS.ID – Mana yang harus dinilai buruk antara kandidat yang melakukan kampanye primordialis dan kandidat yang bermain uang dalam politik (money politic), terutama dalam pilkada? Walau keduanya tergolong tidak baik alais buruk, bagi saya, masih etis kandidat yang mengedepankan sikap primordialis untuk menarik simpatisan masyarakat sebagai pemilih (gate voters) dari pada yang satu itu.

Memangnya salah, seseorang yang tampil di pentas politik lantas perkenalkan identitas dirinya juga rekam jejak (track record) orang tersebut? Mungkin saja karena belakangan ini isu agama dan etnis terlalu melangit dalam pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta hingga akhirnya beberapa kalangan kemudian tidak menghendaki adanya kesempatan bagi yang berkeinginan tampil dalam pentas politik dengan membawa identitas kedaerahannya atau lebih dominan: agama dan etnis.

Primordialisme dalam kampaye, bagi saya bagian dari upaya memperkenalkan simbol dan bukan bagian dari taktis memecah belakan kerukunan. Pada tataran idieal, seabrek anggapan demikian menjadi wajar untuk di lekatkan pada ‘penganut paham’ itu. Akan tetapi tidak sesempit itu, seperti anggapan yang menilai bahwa keberadaan kelompok atau individu yang mengedepankan sikap primordialis. Lantas dianggap sebagai pemecah kerukunan atau mengikis nilai-nilai kebangsaan.

Seperti dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyusul beberapa kali aksi di Ibu Kota beberapa bulan terakhir. Dan aksi yang sama, yaitu aksi 313 kemabali dilakukan pada Jumat, 31 Maret lalu. Memang benar, nilai-nilai kebangsaan harus mendasari upaya mencari sosok pemimpin terbaik. Untuk itu, pertimbangan kapasitas, integritas, dan visi misi menjadi harus untuk dikedepankan secara objektif ketimbang mencari pemimpin dengan mengedepankan ego primordialisme.

Tapi, perlu untuk di garis bawahi juga, bahwa setidaknya pemilih terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang akan mereka pilih. Dan itu hak rakyat yang tidak bisa dipaksakan dengan cara apa pun untuk diubah. Kecuali memang, kandidat tertentu justru dikenal pernah terlibat kasus pelanggaran hukum atau yang sifatnya merugikan orang banyak. Kendati belakangan ini banyak sekali nama politisi yang perna terlibat dugaan korupsi tak mau ketinggalan ikut kompetisi pemilu tetapi tidak di permasalahkan. Atas dasar itu, masyarakat secara sadar bisa membuat pertimbangan sebelum memilih.

Soal primordialisme, saya tertarik dengan ungkapan Pengamat Politik ternama Yudi Latief hingga akhirnya tulisan ini saya buat.Yudi Latief menilai, banyak pihak yang mengeksploitasi primordialisme. “Yang mengkhawatirkan dalam konteks Pilgub Jakarta, mereka yang mengaku pilar-pilar pendukung Pancasila, ikut membantu dalam gelombang pabrikasi primordial. Ormas-ormas yang selama ini kita pandang sangat Pancasilais, justru ikut menjadi bagian dari kampanye primordialis. Itu harus kita cermati” demikian dikatakan Yudi belum lama ini sebagaimana dilansir Beritasatu.com.

Menurut saya, seharusnya, pengamat sekaliber Yudi Latief tidak harus terjebak pada ruang sempit itu jika ia mau melihat demokrasi yang sesungguhnya terpenuhi. Karena demokrasi menghendaki suatu kelompok secara idiologis untuk kemudian memilih calon yang memiliki merek idiologi yang sama untuk dipilih sebagai perwakilan dari kelompok itu.

Baca juga :  Edy Sebut Siapa pun Pemenangnya Harus Bisa Buat Sumut Bermartabat

Bukankah sejak dulu bahkan hingga sekarang ini banyak parpol yang lahir atas nama simbol, miskipun bukan pada konteks etnis atau agama semata, sebagai alasan untuk mewakili kelompoknya? Maka lahirla partai berlabel agamis, sosialis, Nasionalis dst. Kalaupun hal ini bisa terbantahkan, pada saat bersamaan akan timbul banyak pertanyaan semisal,dalam praktek politik mana yang tidak menggunakan simbol? Minimal cara kandidat berkenalan dengan masyarakat.

Dan adakah penyebaran spanduk dimana-mana dengan kutipan kalimat bertulis ‘putra ini’ atau ‘putra itu’ siap bertarung saat menjelang pemilu, apakah itu bukan bagian dari proses perkenalan diri kandidat terhadap masyarakat secara luas? juga, apakah itu bukan bagian dari primordial? Lantas, kenapa tidak ada protes sama sekali dari lembaga terkait? Bukankah Partai Politik sekarang ini juga punya haluan tersendiri yang di sebut idiologi itu?

Baik yang berhaluan sosialis, sekuler atau yang agamis bahkan nasionalis seperti dijelaskan diatas yang secara tidak langsung telah mewakili dan siap menjadi wakil untuk golongan yang sama? Meskipun tidak murni kehadiran parpol yang demikian lantas hanya mewakili golongannya?

Dari sudut pandang yang beragam, kebayakan gate voters dibuat kebingunan, terutama kalanagn akar rumput. Apalagi Parpol pragmatis yang secara tiba-tiba mengusung ‘kandidat siluman’ yang bukan kader partai hanya karena ia berduit. Ditambah lagi tidak paham hitam putinya dunia politik, kecuali untung rugi, karena ia pasti berlatar belakang pebisnis misalkan. Sebagai imbasnya, sebagian kepala daerah yang bermental saudagar/pebisnis, dalam prakteknya, bukan logika politik yang dimainkan tetapi logika sebagaimana hukum bisnis, untung kalau tidak pasti rugi.

Makanya, jangan heran jika rakyat di daerah dimana kepala daerahnya bermental saudagar/pebisnis masih sangat jauh dari realitas bernama kesejahteraan, karena kepala daerahnya belum mencapai target alias keuntungan, minimal balik modal. Meskipun, tak bisa dimungkiri, masih banyak kepala daerah atau umumnya politis berlatar belakang pebisnis yang mampuh membawa rakyat menuju gebang kejayaan.

Hanya saja akan muncul pertanyaan lagi, dimana kader potensial kalian? Bukankah setiap parpol memiliki pruduk kader yang berkualitas? Sayangnya,sampai sejauh ini masih banyak kader parpol yang berkualitas terpaksa harus antrian panjang sampai kader tersebut matang secara materi, itupun kalu mendapat dukungan di internal partai untuk tampil berkompetisi.

Inilah fakta demokrasi kita yang di dalamnya terus tumbuh subur praktek demikian, yang oleh parpol, lebih duluan di pikirkan adalah kemenangan ketimbang dampaknya di kemudian hari. Dalam setiap kali momentum politik tanah air, rakyat selalu hanya dijadikan objek menuju kekuasaan. Kasarnya rakyat hanya dijadikan kambing hitam bahkan sapi perah, demokrasi kita berubah menjadi sedemikian ekstrim hingga tak pernah sesekali selama perjalanan pemilu bisa memperoleh hasil yang baik.

Entah nilai baik pada lingkup sesama masyarakat atau dengan pemimpinya. Faktanya, itu semua sangatlah jauh dari yang kita harapkan. Konflik antar masa pendukung masih menghiasi pesta demokrasi kita, lihat saja Pilkada di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara Februari lalu. Karena tidak puas dengan keputusan KPU setempat, masyarakat yang terdiri dari dua kubuh pendukung akhirnya bentrok hingga berujung pada pertumpahan darah.

Baca juga :  Istana Sebut Ricuh di Intan Jaya Susah Diselesaikan

Tentu saja, sebagaimana di Kabupaten Morotai, masih banyak lagi contoh kasus sama yang pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat pemilu. Oleh karenanya, sebatas pengamatan awam penulis sebagaimana tergambar di atas. Kiranya isu primordial tak harus sepenuhnya dianggap berpotensi menimbulkan keretakan, namun tak kala penting yang harus diperbincangkan adalah money politic yang sejatinya telah membudaya dalam politik kita.

Pilihan Rakyat

Beberapa hari menjelang pencoblosan, biasanya masyarakat yang tergolong pemilih pragmatis diincar timses kandidat tertentu, bahkan hampir semua lapiasan menjadi target memobilisasi masa bekedok uang itu. Dari sinilah bibit politik uang berkembang. Dari sini pula awal mula pengrusakan citra politik oleh pelaku politik itu sendiri malahan. Yang ditawarkan kepada pemilih seketika itu oleh timses bukanlah kredibilitas dan kapabilitas kandidat, namun uang.

Jika hal demikian terus-terusan berlangsung, apa jadinya wajah demokrasi kita? Di tengah galaknya pencegahan agar tidak terus merambahnya money politic oleh lembaga terkait bahkan semua elemen dituntut untuk perangi politik uang, sebagian besar politisi kita justru ramai-ramai berkompetisi dengan mengandalkan uang dan bukan keahlian demi merubah tatanan sosial masyarakat yang demikian ambruk ini.

Saking pragmatisnya para timses sampai-sampai tak sadarkan diri kalau mereka sedang mewarisi bagaimana cara mencapai kekuasaan dengan tidak menghargai proses demokrasi. Lantas, siapa yang harus disalahkan ketika masyarakat makin banyak yang pragmatis-bukan tak sadar melainkan secara sadar membiarkan hak suara mereka dibeli dengan harga murahan.

Padahal, untuk menentukan kemajuan suatu daerah bahkan bangsa dan negara tercinta ini sampai tercapainya demokrasi yang adil, bukan ditentukan ketika menjelang atau saat pemilu berlansung yang begitu leluasa politik uang bekerja. Ketika uang berjumlah seratus sampai lima ratus ribu dibagi-bagikan, disitulah kerusakan demokrasi bersumber. Harusnya, budaya yang dibangun adalah memberikan pendidikan dan upaya menyadarkan masyarakat untuk perangi politik uang, bukan sebaliknya.

Fakta lain dalam demokrasi kita saat ini adalah, sebagian masyarakat punya alasan tersendiri untuk tidak memilih dalam pemilu alias golput. Atau bahkan tidak memilih sama sekali. Mereka berpendapat bahwa golput merupakan sebuah hak politik yang dipergunakan, yaitu memilih untuk tidak memilih. Namun di sisi lain, fenomena golput dianggap tidak mencerminkan sedikitpun wajah demokrasi bangsa Indonesia.

Golput Menjadi Alternatif?

Lebih baik tidak memilih dari pada salah pilih, demikian stigma sebagian masyarakat dari golongan putih (Golput). Sepertinya budaya ini pun akan sulit dihilangkan selama yang akan dipilih itu belum tepat untuk di pilih. Lantas apakah golput menjadi alternatif? Masyarakat memilih golput ketika pemilu. Selain merasa tidak penting karena siapapun yang menjadi pemimpin mereka kelak, justru bukan sumber yang bakal merubah kehidupan mereka ke depannya melainkan mereka sendiri yang menentukan.

Baca juga :  SBY Usung Wali Kota Denpasar Jadi Cagub Bali

Disisi lainnya, masyarakat menilai yang dipilih itu bukan orang yang tepat untuk dipilih. Penilaian yang demikian simpel itu, bisa jadi karena masyarakat sudah tau rekam jejak calon tersebut. Bisa jadi mantan koruptor, atau bahkan menurut kenyakinan masyarakat calon tersebut tidak bakalang sanggupi hasrat mereka. Di era sekarang ini, masih bisa kita temukan tipe masyarakat yang berpandangan demikian, bahkan di perkirakan terus membengkak, kasarnya, masa bodoh dengan pemilu kata mereka.

Jadi, tak masalah jika tak memilih. Bagi mereka, lebih baik urus diri/keluarga dengan cara sendiri tanpa berharap sesuap nasi dari pemerintah apalagi yang hanya tebar janji. Ada lagi yang berkata, sampai kapan berharap perubahan nasib hidup datang dari orang yang mereka pilih melalui pemilu untuk kelak menjadi pemimpin pemerintahan atau wakil di daerah dan untuk daearah mereka.

Anggapan yang demikian, melingkupi kalangan menengah ke bawah. Bagaimana dengan kalangan menengah ke atas, kalangan yang mapan secara ekonomi justru lain, disamping ada sebagian yang alergi dengan politik, sebagian lainnya tak kala pragmatis, pun biasanya kalangan menengah ke atas yang tergolong pragmatis ini levelnya justru berbeda, ada posisi tawar-menawar.

Kalangan menengah yang melek politik biasanya mendapat posisi tawar lebih tinggi ketimbang kalangan menengah ke bawah. Karena, fokus kalangan ini khusus pada pengembangan wacana terkait citra kandidat, sebagai jaminannya, kelak jika kandidat yang terus-menerus di blusukan ke publik dan pada akhirnya memenangkan kompetisi pemilu maka jabatan sebagai imbalan.

Problem ini yang seharusnya mendapat perhatian, ditambah dengan money politik tadi. Jauh lebih baik, masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu meskipun ada kesan primordial dari pada tidak memilih sama sekali alias golput. Saya sangat meyakini, jika saja, kelak masalah-masalah ini dapat di atasi, maka yakinlah biaya pimilu tidak terus-menurus meningkat setiap kali pemilu.

Konflik atas dasar kecurangan pun pasti berkurang. Masyarakat akan berpartisipasi tidak saja pada saat menentukan hak pilih, namun bisa jadi mulai dari tahap pendistribusian kelengkapan pemilu, mereka dengan sendirinya merasa terpanggil untuk ikut serta dalam proses pendistribusian perlengkapan pemilu tadi. Apalagi di daerah pedalaman yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan untuk mendistribusikan kelengkapan tadi.

Bagaimapun juga ini salah satu kendala pendistribusian kelengkapan pemilu setiap kali akan di gelar, terutama di daearah pedalaman tadi. Maka secara habitatif, masyarakat setempat bisa ambil bagian dalam hal itu. Intinya, pemilu dari tahap awal hingga hasilnya, selain tidak menimbulkan masalah, hasilnya benar-benar bisa membawah perubahan secara seksama.

Rifaldi Rahalus, Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Manado

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com