Opini

Provokasi, Kebebasan Akademik, dan Persoalan Pemberhentian Presiden

Oleh : Harry Setya Nugraha, S.H., M.H*

OPINI, EDUNEWS.ID- Dua hari terakhir publik kembali dihebohkan dengan hadirnya tindakan pemberangusan terhadap mimbar akademik oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggungjawab. Kali ini terjadi di Yogyakarta, terhadap forum diskusi dan silahturahmi bersama negarawan (Dilawan) yang direncanakan akan dilaksanakan oleh “Constitutional Law Society” bertajuk “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Pemberangusan terhadap mimbar akademik tersebut terjadi setelah viralnya poster kegiatan yang salah satunya dipicu oleh tulisan provokatif berjudul “Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19” oleh seseorang di laman tagardotid yang juga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemberangusan tersebut terjadi melalui tindakan intimidasi yang dilakukan tidak saja kepada pelaksana, tetapi juga kepada narasumber (Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum) yang sebagian besar dari kita telah mengetahui bagaimana kontribusi keilmuannya dalam pembangunan hukum di negara ini.

Pertama, soal tulisan provokatif. Sebagai insan akademik yang terpelajar, tidak selayaknya dari kita memberikan narasi-narasi yang bertendensi pada justifikasi sepihak terhadap suatu hal yang tidak kita miliki ilmunya, tidak kita ketahui kebenarannya, atau bahkan tidak kita ketahui persoalannya. Niscaya, akhir dari hal yang demikian itu adalah sesat dan menyesatkan. Mari kita bersama-sama belajar dari Nabi Muhammad yang jika ditanyai tentang sesuatu yang belum turun wahyu atasnya maka beliau menunggu sampai turunnya wahyu. Demikian juga para sahabat jika Nabi Muhammad bertanya kepada mereka tentang hal yang mereka tidak ketahui maka mereka akan menjawab dengan mengatakan, ‘Allahu a’lam’ dan tidak berkata-kata sesuatu tanpa ilmu. Allah SWT pun telah berpesan dalam Surah Al Isro’ ayat 36 yang artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. Lebih lanjut dalam Surah Al Hujurat ayat 12 Allah SWT juga kembali berpesan bahwa ”…Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa,…”.

Baca juga :  Keluarga Segalanya

Kedua, soal kebebasan akademik. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan sikap Asosiasi Pengajar HTN-HAN bahwa sesungguhnya kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sistem hukum HAM Universal yang diakui dan dilindungi keberadaannya di Indonesia melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun. Dikatakan dalam Pasal a quo bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Terlebih di dalam dunia akademis, kebebasan berpendapat itu semakin dilindungi dengan adanya konsep kebebasan akademik yang secara tegas diakui dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tidak hanya itu, kebebasan akademik juga diakui dan dihormati secara universal berdasarkan Magna Charta Universitatum (Bologna, 18 September 1988). Oleh karena itu, sebagai negara hukum demokratis yang berkomitmen untuk melindungi serta menjunjung tinggi pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM maka segala tindakan yang mengarah pada pemberangusan mimbar akademik haruslah dimaknai sebagai bentuk pelanggaran HAM dan perlu ditindak tegas. Negara tidak boleh diam dalam hal ini.

Ketiga soal pemberhentian presiden. Aktivitas akademik yang gagal terselenggara ini haruslah dilihat dan dinilai sebagai sebuah aktivitas diskusi yang berbicara tentang pemberhentian Presiden sebagaimana secara konstitusional diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan rencana Pemberhentian Presiden, atau justru gerakan makar sebagaimana dituduhkan. Bagi para civitas akademika hukum, diskusrus soal pemberhentian Presiden adalah hal yang lumrah diselenggarakan pada ruang-ruang akademik. Pengaturannya yang begitu minimalis hingga pergeseran rumusan pemberhentian Presiden sebelum dan setelah perubahan UUD Tahun 1945 membuat persoalan ini menarik untuk terus dibahas, tidak terkecuali dalam kondisi pandemik saat ini.

Publik yang belum mengetahui aturan main pemberhentian Presiden bukan tidak mungkin akan bertanya-tanya soal “apakah Presiden dapat diberhentikan karena kebijakan-kebijakan kontroversialnya di tengah pandemi?” Pertanyaan serupapun sesungguhnya bukan tidak mungkin hadir diforum-forum diskusi lain seperti yang sempat ditanyakan oleh salah satu peserta diskusi bertajuk Problematik Kebijakan Kenaikan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh PSHK FH UII beberapa waktu lalu. Melalui mimbar atau forum akademiklah gerakan pencerdasan bekerja untuk menginformasikan suatu hal yang belum diketahui oleh publik atau bahkan meluruskan informasi miring yang berkembang di publik. Namun sayangnya, oleh sebagian kelompok yang tidak bertanggungjawab kegiatan demikian justru dianggap sebagai sebuah ancaman.

Baca juga :  Menyoal Rumah Untuk Rakyat

Untuk diketahui, pasca perubahan UUD Tahun 1945 pemberhentian Presiden adalah hal yang hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Sistem presidensil tidak menerima kemungkinan Presiden itu diberhentikan di tengah jalan karena alasan politik semata, hal ini karena kekuasaannya bersifat fixed term. Pemberhentian Presiden dalam sistem presidensil di Indonesia lebih didasarkan pada pelanggaran hukum atau alasan-alasan yang bersifat yuridis, meskipun tidak sedikit terdapat anasir politik didalamnya.

UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa hanya terdapat lima bentuk pelanggaran hukum yang membuat Presiden dapat diberhentikan. Pertama apabila Presiden melakukan penghianatan terhadap negara; kedua, melakukan korupsi; ketiga, melakukan penyuapan; keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya; atau kelima melakukan perbuatan tercela. Presiden juga dapat diberhentikan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Secara konstitusional, usul pemberhentian Presiden diawali dengan permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Presiden telah melakukan salah satu pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud. Permintaan tersebut harus mendapat dukungan sekurang-kuranggnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kuranggnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Setelah MK memutus bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, dalam waktu paling lama 90 hari DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. MPR pun dalam waktu paling lambat 30 hari sejak menerima usul pemberhentian wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Baca juga :  Daur Ulang Demokrasi Indonesia; Idealitas Dahl dan Kegelisahan Plato

Berangkat dari aturan main yang dijelaskan diatas, terlihat bahwa meskipun pemberhentian Presiden didasarkan pada pelanggaran hukum atau alasan-alasan yang bersifat yuridis, tetapi tidak dapat dinafikkan bahwa pemberhentian Presiden sesungguhnya merupakan suatu proses politik (political prosess). Baik proses politik yang berasal dari DPR saat mengajukan permintaan kepada MK, maupun proses politik yang terjadi di MPR pada saat pengambilan keputusan dalam sidang MPR atas usulan pendapat DPR untuk memberhentikan Presiden yang sebelumnya telah dibuktikan oleh MK bahwa Presiden bersalah. MPR akan memutuskan apakah Presiden diberhentikan dari jabatannya atau tidak, walaupun telah diputuskan oleh MK bahwa Presiden dalam hal ini bersalah. Jika dalam sidang MPR tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan dan menyetujui untuk memberhentikan Presiden, maka Presiden tidak dapat diberhentikan dan putusan MK yang menyatakan Presiden bersalah bahwa telah melakukan pelanggaran hukum secara tidak langsung terabaikan. Hal ini dapat terlihat secara implisit melalui rumusan Pasal 7B ayat (5), (6) dan (7) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak meberikan suatu kepastian hukum bahwa Presiden “pasti diberhentikan” pasca diputus bersalah oleh MK. Hal inilah yang memperkuat pendapat penulis diawal bahwa pasca perubahan UUD Tahun 1945, pemberhentian Presiden adalah hal yang hampir tidak mungkin dapat dilakukan. Terlebih apabila parlemen diisi oleh mayoritas partai pendukung pemerintah.

 

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

 

 

 

 

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com