Opini

Public Trust dan Masa Depan Lembaga Survei

Asran Siara, Sekjend Literatur Institut

 

Oleh : Asran Siara*

OPINI, EDUNEWS.ID-Sejak era reformasi pemilu di Indonesia mengalami euforia Demokrasi. Beriringan dengan hal tersebut, kehadiran lembaga survei menjadi sebuah keniscayaan.

Kehadiran lembaga survei menjadi jembatan dalam memberikan informasi tentang persepsi, harapan dan evaluasi publik terhadap kondisi dan perkembangan situasi sosial-politik yang dinamis. Bahkan juga bagian dari pendidikan politik. Dengan catatan, asal sesuai dengan etika dan profesionalisme sebagai lembaga survei. 

Pada hakikatnya, lembaga survei dalam mengumpulkan dan mengolah informasi menggunakan kerangka ilmiah melalui riset. Sejauh ini keberadaan lembaga-lembaga survei politik hanya diatur UU No. 1/2015 ttg Perppu Pilkada, UU No. 7/2017 ttg Pemilu, serta Peraturan KPU No. 10/2018.

Dalam perkembangannya, sejumlah lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik kandidat atau partai politik tertentu baik dalam pilkada, pileg, dan pilpres. 

Jasa konsultan politik dilihat sebagai peluang bisnis ketika pemilihan presiden atau pilpres pertama kali dilaksanakan secara langsung pada 2004 silam, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung juga tahun 2005.

Tidak jarang publik terkecoh dengan ulah sejumlah lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Lembaga survei dengan ‘jualan’ data ilmiah mengecoh persepsi publik.

Kredibelitas Lembaga Survei Dipertanyakan

Dalam komunikasi politik dikenal dua peran yang sering dimainkan oleh konsultan politik yakni image branding dan spin doctor.  

Image branding bisa dipahami sebagai pembentukan persepsi melalui serangkaian pengalaman dan informasi mengenai seseorang (politisi) atau komunitas (organisasi politik). Sedangkan, spin doctor adalah usaha maksimum yang dilakukan oleh konsultan politik atau komunikator politik, membuat pernyataan di media dengan melakukan manipulasi dan “kebohongan” dari fakta yang sebenarnya terkait para politisi baik kliennya maupun rival politik kliennya.

Dari paparan diatas, jika dikaitkan dengan peran konsultan politik pada pilkada serentak 2018, fenomenanya dapat kita lihat. Sebagai contoh, pada pilkada gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sebuah fakta yang tidak bisa disangkal oleh sejumlah lembaga survei hari ini, bahwa pihaknya merilis data yang amat sangat jauh meleset dari fakta sebenarnya. Lebih spesifik lagi, rilis survei elektabilitas pasangan Sudrajat-Syaikhu di Jawa Barat di rilis dibawah angka 10 persen. Begitupun, di Jawa Tengah rilis data elektabilitas Sudirman-Ida hanya bertengger di angka dibawah 20 persen.

Secara tidak sadar sejumlah lembaga survei ingin membangun persepsi publik bahwa kandidat tertentu tidak memiliki daya saing atau peluang keterpilihan yang besar pada laga pesta demokrasi.

Jika lembaga survei bekerja untuk kepentingan tersebut diatas maka bisa disimpulkan bahwa hal tersebut upaya kebohongan terhadap publik. Serta menciderai kaidah dan metode ilmiah yang merupakan ruh cara kerja lembaga survei sesungguhnya.

Dugaan rekayasa data lembaga survei tidak hanya dilakukan kali ini saja. Pada pilkada gubernur Jakarta 2017 lalu, sejumlah lembaga survei mengunggulkan pasangan Ahok-Djarot. Namun, setelah pilkada berlangsung data survei tersebut melenceng jauh melebihi margin of error dalam kaidah survei jika dilakukan dengan benar. 

Dalam metode ilmiah, seorang periset boleh salah tapi tidak boleh bohong, untuk itu, demi melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga survei dalam Pilkada dan Pemilu perlu diatur kembali!

 

Asran Siara, Sekjend Literatur Institut

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!