Opini

Semiotika Politik-Hukum Oligarki pada Pasal 187 ayat 1 RUU Pemilu

Firman Wijaya

Oleh: Firman Wijaya*

OPINI, EDUNEWS.IDPasca beredarnya Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang dirilis Badan Keahlian DPR RI (2020), ruang publik kembali diramaikan perdebatan soal ambang batas atau syarat minimal dukungan pencalonan presiden (presidential threshold). Polemik ini memang bukan hal baru, setidaknya Mahkamah Konstitusi (MK) pernah beberapa kali memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan Presiden tersebut. Namun dalam konsep “ruang publik” yang dimaksud Jurgen Habermas, konstituen dapat berperan sebagai “pengeras suara” (sounding board) dalam menyuarakan kepentingan publik. Ruang publik harus digunakan sebagai sarana diskursus antara konstituen dan wakilnya yang berujung pada kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Disamping itu muatan hukum aquo juga masih terbuka kembali menjadi obyek permohonan judicial review (JR) di MK jika terdapat kebaruan constitutionele redenen-nya.

***

Dalam Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menyatakan bahwa pengaturan presidential threshold adalah open legal policy, yang kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan MK No. 56/PUU-VI/2008, Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 4/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, Putusan MK No. 46/PUU-XI/2013, hingga Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017. Kemudian materi hukum aquo dilakukan JR kembali, namun MK tetap menolak diantaranya melalui Putusan MK No. 49/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan oleh Hadar Nafis Gumay, Busyro Muqoddas dkk, Putusan MK No. 50/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Nugroho Prasetyo, Putusan MK No. 54/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, dkk. Lalu, Putusan MK No. 58/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Muhammad Dandy, dan Putusan MK No. 61/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen. Walaupun demikian, publik dalam hal ini kelompok masyarakat sipil tetap menilai penerapan pasal presidential threshold harus dianggap melanggar konstitusi UUD 1945 (constitutional breaching), melanggar sistem pemerintahan presidensial atau setidaknya dianggap telah mencederai praktik demokrasi di Indonesia.

Baca juga :  Viral, Surat Terbuka untuk Imam Nahrawi dari Pecinta Sepak Bola Makassar

***

Semiotika Politik-Hukum

Dr. Bambang Wahyu (2020) menyebut “semiotika” sebagai ilmu tentang tanda. Tanda (semein) dalam pengertian yang luas sebagai alat yang dibuat oleh manusia atau realitas tanda yang ada di semesta. Sedangkan menurut Turiman Fachturahman Nur (2011) pengertian semiotika terdiri dari 2 (dua), yaitu: Pertama, ilmu yang mempelajari/mengkaji tentang tanda-tanda/simbol-simbol beserta pemaknaan yang terdapat didalam simbol-simbol itu sendiri. Kedua, sebuah teori dan analisis berbagai tanda (sign)/simbol (simbolic) dan pemaknaan (signification) didalamnya serta tata cara penggunaannya dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan pengertian semiotika tersebut, maka pengertian kedua lebih representatif untuk menjelaskan semiotika politik-hukum, karena hukum sebagai simbol yang didalamnya ada nilai-nilai  sesuatu yang dapat melambangkan dan mewakili ide, pikiran, perasaan, dan tindakan secara arbriter, konvensional, representatif, interpretatif baik makna yang batiniah (inear) maupun yang lahiriah (outer) yang dilambangkan atau diwakili simbol.

Baca juga :  Hillary Clinton

***

Secara umum, ada dua aliran besar dalam semiotika, yaitu “structural semiotics” yang dipelopori Ferdinand de Saussure dan “pragmatism semiotics” oleh Charles Sanders Pierce. Dalam “Structural Semiotics/Semiologi,” de Saussure melihat tanda sebagai “benda yang terstruktur”. Tanda adalah benda yang memiliki struktur “penanda” dan “petanda.” Penanda adalah “citra-bunyi” atau suara yang keluar saat menyebutkan tanda itu. Sementara petanda adalah konsep yang ada dalam kognisi orang yang menyebutkan tanda itu. Semiologi diteruskan oleh Roland Barthes, Jacques Derrida, dan Hjemslev. Sedangkan dalam “Pragmatism Semiotics,” Pierce melihat semiotika sebagai proses konstruksi terhadap tanda. Manusia menggunakan tanda sesuai dengan kesadaran praktisnya. Tanda selalu mewakili sesuatu dan proses semiologis adalah proses mencari relevansi antara yang konkrit dengan yang mewakilinya dalam pikiran. Semiotika dilanjutkan oleh Umberto Eco, Marcel Danesi, dan Paul Perron. Khusus Eco, walaupun mengkritik pendekatan Pierce tapi ada beberapa kesamaan konsep (Wahyu:2020) .

Baca juga :  Kembalikan Politik pada Fitranya

***

Semiotika muncul sebagai studi yang memiliki kegunaan di semua bidang pengetahuan, terutama dalam humaniora, seni, ilmu sosial, politik, hukum dan lainnya.  Pada positioning inilah peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk hukum pada studi semiotika politik-hukum tidak dapat dibaca secara tekstual ansich, tetapi harus dieksplanasi ide, pemikiran, konsep, perasaan dan tindakan yang tersurat dan tersirat dibalik formulasi materi muatan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Perkembangan studi hukum dewasa ini telah maju seiring dengan perubahan atau pergeseran perspektif atau cara pandang pemikir  dan penstudi hukum yang memandang hukum tidak semata-mata dilihat dan diberlakukan sebagai sebuah bangunan norma, melainkan lebih jauh dari sebagai sebuah sistem hukum yang didalamnya terdapat sub sistem lainnya, seperti politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Advertisement

***

Dengan demikian teks hukum telah dikonsepkan kedalam beberapa ragam makna yang kemudian pada tataran realitas, teks hukum akan dipersepsi dari berbagai perspektif, dan kemudian daripada itu akan menghasilkan pemahaman, pemaknaan, dan konsep yang tak bisa tunggal. Menurut Gadamer (dalam Sumaryono:1999), ada tiga persyaratan yang harus dipenenuhi oleh seorang penafsir/interpreter, yaitu: (a) memenuhi subtilitas intelegendi  (ketepatan pemahman); (b) subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran); dan (c) subtilitas applicandi (ketepatan penerapan). Pada positioning inilah studi semiotika politik-hukum menjadi sangat strategis untuk menafsirkan suatu produk hukum.

***

Muatan Politik-Hukum Oligarki  

Pasal 187 ayat (1) RUU tentang Pemilu menyebutkan: “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%  (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” Sehingga secara normatif tidak ada yang berbeda dengan materi muatan hukum pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

***

Dr. Zainal Arifin Mochtar (2020) menyebutkan ketentuan presiden threshold  telah memicu lahirnya “kartel politik.” Ketentuan presidential threshold dapat dikatakan merupakan sebuah upaya untuk menguatkan oligarki partai politik. Presidential threshold ini bahkan cenderung tidak sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial. Sebab, dalam sistem tersebut presiden tidak mudah dijatuhkan seperti di negara-negara yang menerapkan sistem parlementer. Penerapan ketentuan presidential threshold telah mengamputasi hak partai politik peserta Pemilu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Parpol baru atau lama yang tidak lolos ke parlemen. Bukan hanya itu, presiden threshold  juga mengamputasi hak warga negara untuk memilih calon presiden yang gagal berkompetisi karena tidak diusung oleh parpol. Presiden threshold  juga mengamputasi dan merugikan hak konstitusional para pemilih pemula. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan Demokrasi Pancasila. Sejatinya biarkan rakyat memilih sebanyak mungkin Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UUD 1945.

***

Sedangkan menurut Prof. Denny Indrayana (2020) setidaknya terdapat beberapa alasan konstitusional yang mendorong penghapusan pasal yang mengatur presidential threshold, diantaranya: (a) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; (b) bertentangan dengan original intent dari para perumus perubahan UUD 1945; (c) penghitungan presidential treshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnnya adalah irasional, karena sejak Pemilu dilaksanakan secara serentak; (d) menghilangkan esensi pemilu yang membuka ruang perubahan; (e) Konsep presidential threshold tidak dikenal dalam sistem presidensial di negara-negara dunia; (f) kebijakan presidential threshold bukanlah open legal policy yang pengaturannya dibebaskan kepada pembuat undang-undang; (g) penerapan presidential threshold berpotensi melahirkan Capres/Cawapres tunggal.

***

Dilaksanakannya Pemilu setiap lima tahun sekali itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (Presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), vide Pasal 22E UUD 1945. Sehingga menjadi absurd jika materi muatan hukum presidential threshold ini masih diadopsi dalam Pasal 187 ayat (1) RUU Pemilu, karena tidak memungkinkan bagi rakyat pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan Capres/Cawapres oleh Parpol yang tidak melaksanakan mandatnya selama 5 (lima) tahun memerintah. Predisential threshold setidaknya telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbahui mandat penyelenggara negara yang dijamin secara konstitusional. Karena Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai tidak hanya dari segi kontinuitas, namun yang lebih mendasar adalah jaminan konstitusionalitas untuk rakyat pemilih memperbaharui mandat penyelenggara negara. Waalahualam bissowab. [ ]

________________________

*Penulis adalah Relawan Pemantau Pemilu pada Forum Rektor (2004), Ketua Umum HMI Komisariat UIKA Cabang Bogor (2004-2005), Ketua Umum HMI Cabang Bogor (2006-2007), Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia (2012-2016), Wakil Ketua DPD KNPI Kota Bogor (2014-2017), Wakil Ketua PD. Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor (2016-2018), Anggota PPK Bogor Tengah (2018), Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor (2018-2023), jamaah kelompok studi filsafat “Philosophy Corners,” Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan NIA. 15.03478 dan kini tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor (2019-kini).

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com