Literasi

Vaksinasi; Masalah Atau Solusi ?

Akbar, Kader HMI (MPO) Cabang Makassar

Oleh : Akbar*

OPINI, EDUNEWS.ID-Belakangan ini, terjadi polemik tentang penggunaan Vaksin Covid-19 yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Penolakan ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan Vaksin. Belum lagi, kesan terburu-buru pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan sertifikasi halal dan kualifikasi Keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Semua hal itu diperparah dengan dugaan spekulasi penyuntikan Vaksin Jokowi dan penolakan Vaksin secara tegas oleh Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning beberapa minggu yang lalu. Berbagai bentuk penolakan terhadap Vaksin ini, bagi penulis semakin membuat publik bingung, siapa yang mesti kita percaya disituasi genting seperti ini ?

Mengapa Mayoritas Masyarakat Menolak Vaksin

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dilaksanakan dalam rentang waktu 2-5 Desember 2020 dengan melibatkan 1.202 responden menunjukkan sebanyak 66% masyarakat percaya akan keamanan Vaksin. Pada tanggal 16-19 Desember 2020 SMRC kembali mengadakan survei dengan hasil, sebanyak 56% masyarakat percaya, 23% tidak percaya dan 21% tidak punya sikap. Sesuai dengan data di atas, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan Vaksin menurun dari 66% menjadi 56%.

Menurut analisa penulis tingkat kepercayaan ini menurun disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait vaksinasi. Kurangnya informasi tersebut yang secara wajar memicu keraguan bahkan ketakutakan publik akan vaksin. Hal itu semakin membuat publik khawatir seiring dengan terbitnya peraturan yang mempidana dan mendenda masyarakat yang menolak untuk di Vaksin. Menurut penulis, penekanan pemerintah melalui kebijakan yang diambil justru terkesan otoriter karena dibuat secara sepihak tanpa meminta pandangan publik.

Baca juga :  Pemuda Sebagai Penggerak Kemajuan Pendidikan

Sanksi itu tertuang pada pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ambisi pemerintah untuk memvaksin warganya menurut penulis terkesan dipaksakan bahkan dapat melukai sisi HAM tiap warga negara. Justru dengan tindakan dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait vaksinasi akhir-akhir ini, yang amat kering akan aspirasi publik justru mengundang polemik yang membuat masyarakat semakin tidak percaya dan khawatir. Bagi penulis, Vaknisasi harus dipahami sebagai Hak dan Pilihan tiap warga negara.

Selain itu, masyarakat juga nampaknya belum yakin terkait kehalalan Vaksin. Pihak terkait dalam hal ini MUI belum mengumumkan ke publik terkait kandungan dalam Vaksin meskipun sertifikasi halalnya sudah dikeluarkan. Selain terkesan terburu-buru, pihak PBNU juga melontarkan sebuah pernyataan yang menurut penulis dapat membuat publik makin ragu-ragu untuk divaksin. PBNU mengatakan “Meski Non Halal, Vaksin dapat digunakan karena kondisi darurat”.

Daya Tarik Vaksin Gratis

Ada 6 jenis vaksin yang dtetapkan oleh pemerintah, ketetapan itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020. Vaksin-vaksin tersebut di produksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceuntical Group Corporation (Sinopham), Moderna, Pfizer Inc and BionTech dan Sinovac Biotech Ltd. Adapun anggaran yang digunakan dalam menyediakan Vaksin sebesar Rp. 54,4 trilliun dengan rincian Rp. 18 trilliun berasal dari APBN 2021 dan Rp. 36,4 trilliun dari anggaran kesehatan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang hingga saat ini belum terealisasi.

Baca juga :  Mudik

Pada 16 Desember 2020 kemarin, Pemerintah telah menggratiskan biaya Vaksin sesuai yang tertera pada pasal 3 Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang terbit 18 Desember 2020 yang lalu. Penggratisan vaksin ini diharapkan agar masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan biaya untuk memperoleh kekebalan terhadap Corona. Namun lagi-lagi ternyata hal itu sama sekali tidak dapat mengaburkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penggunaan Vaksin untuk seluruh masyarakat. Sehingga demi meyakinkan masyarakat, Jokowi menyatakan siap menjadi orang pertama yang di suntik Vaksin. Jokowi disuntik Vaksin pada 13 Januari 2021 kemarin. Lantas apakah kepercayaan publik terkait Vaksinasi akan meningkat ?

Bagi penulis, kebijakan menggratiskan Vaksin merupakan gimik pemerintah membujuk masyarakat agar mau di vaksin. Hal ini bisa dianalisis menggunakan pendekatan Teori Perilaku Sosial yang dikembangkan Burrhusm Frederic Skinner, seorang tokoh Psikolog Amerika Serikat. Konsep dasar teori ini adalah menjadikan penguat atau ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) untuk mempengaruhi tingkah laku individu dan lingkungannya. Dalam konteks kebijakan pemerintah terkait vaksin, kebijakan hukuman pidana dan denda bagi yang menolak vaksin merupakan hukuman menurut teori perilaku sosial dan kebijakan vaksin gratis merupakan ganjaran bagi warga agar mau di vaksin. Menurut teori ini, individu atau kelompok sosial akan melakukan atau merespon sesuatu tergantung bagaimana stimulus itu datang. Misalnya, semakin besar reward yang diberikan maka semakin berpotensi orang (yang diberi ganjaran) melakukan sesuatu dan semakin berat hukuman yang diberikan maka semakin kecil kemungkinan seorang individu melanggar sesuatu. Meskipun Vaksin di gratiskan dan diancam dengan pidana serta denda, nyatanya mayoritas masyarakat masih menolak untuk di Vaksin.

Baca juga :  Dinamika Kekuasaan Dalam Proses Penganggaran BLT Tepat Sasaran di Masa Pandemi Covid-19

Vaksin Untuk Jokowi

Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia idealnya harus mendapatkan Vaksin dan Servis yang sangat baik dari Dokter. Menurut informasi, Jokowi divaksin dengan Vaksin Sinovac dengan kemampuan membentuk antibodi sebesar 99,23%. Pertanyaannya adalah apakah jenis vaksin yang sama juga akan disuntikkan ke warga Indonesia lainnya ? Warga yang notabenenya memiliki status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda ? Apakah justru dengan adanya perbedaan keefektifan vaksin kemudian dapat melahirkan kesan diskriminisasi antara warga ? Jika benar demikian, lalu bagaimana nasib warga Indonesia yang tidak mampu mengakses Vaksin seperti yang digunakan oleh Jokowi dan Orang-orang berduit lainnya ?

Semoga Kebijakan Vaksin Gratis dapat benar-benar terealisasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang sama dengan Vaksin yang digunakan Jokowi dan Elit lainnya. Jika pemerintah tidak cakap dalam mengambil kebijakan untuk masyarakat banyak, menurut penulis Vaksinasi yang awalnya dianggap dan diyakini sebagai sebuah solusi konkrit justru malah menjadi masalah baru di masyarakat kita. Lekas Membaik Indonesia Ku.

Akbar. Mahasiswa UNM, Kader HMI (MPO) Cabang Makassar

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com