Nasional

Abdullah Hehamahua: Indonesia Penegakan Hukum yang Paling Parah

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua tampil menjadi koordinator aksi demonstrasi mengawal sidang gugatan Pilpres 2019. Berbicara di sela aksi, dia menyoroti perbedaan perlakuan hukum yang terasa di Indonesia. Perbedaan perhatian terhadap meninggalnya Ibu Negara dan gugurnya ratusan anggota KPPS turut dia kritisi.

“Dan Indonesia penegakan hukum yang paling parah,” papar Abdullah di lokasi aksi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Sorotannya terhadap penegakan hukum dia kemukakan beserta contohnya. Ada kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, pelakunya belum juga terungkap meski peristiwanya sudah berlalu sekitar dua tahun. Namun di kasus lain, penegak hukum begitu cepat bergerak.

Baca juga :  'Jika Nilai Pancasila Tak Ditanamkan, Generasi Akan Durhaka Pada Bangsanya Sendiri'

“Kiyai Bahar di Bogor hanya dalam hitungan hari dalam tuduhan menganiaya dua remaja langsung ditangkap diadili, Novel Baswedan gimana?” sebutnya.

Kemudian dia menyoroti soal berita duka Ibu Negara yang menyedot perhatian banyak pihak. Di sisi lain, ada kasus meninggalnya ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kurang dituntaskan dengan perhatian yang cukup.

“Lalu ada mantan Ibu Negara meninggal. Semua televisi, pagi, siang, sore, malam memberitakannya. Ada 600 lebih orang KPPS meninggal tidak ada sama sekali pemberitaan duka dari Kepala Negara atau pejabat bahkan Menteri Kesehatan meminta tidak boleh diautopsi,” ucap Abdullah.

Soal kematian ratusan anggota KPPS, KPU menyebut ada 486 orang anggota yang sudah meninggal, tercatat hingga 16 Mei. Anggota KPPS yang sakit berjumlah 4.849 orang. Pada 9 Mei 2019, Presiden Jokowi telah menyampaikan duka cita atas meninggalnya anggota KPPS. Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek pada 13 Mei mengatakan tak perlu semua petugas KPPS yang meninggal diautopsi. Nila menyebut autopsi bisa dilakukan berdasarkan permintaan keluarga atau rekomendasi kepolisian.

Baca juga :  Indonesia Darurat LGBT

Abdullah Hehamahua kembali menyoroti soal penegakan hukum. Dia prihatin terhadap nasib para remaja yang menjadi korban aksi 22 Mei.

“Kemudian 8 orang jadi korban di aksi 21-22 Mei diantara mereka remaja itu tidak ada rasa belas kasihan bahkan dilarang untuk diberitakan,” ujar Abdullah.

dtk

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!