News

Ada Larangan Bercadar di Sekolah, ini Sikap Komnas HAM

ILUSTRASI

BULUKUMBU, EDUNEWS.ID – Terkait kisruh larangan pemakaian cadar dalam kelas dan di lingkungan sekolah terhadap seorang guru MTsN 1 Bulukumba, Mardiah Hayati, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bulukumba Muhammad Rasbi mengatakan, larangan tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya sekadar himbauan kepada guru agar membuka cadarnya dalam kelas saat mengajar.

Hal ini dikemukakan karena menurutnya tidak ada aturan tertentu yang mengatur tentang pemakaian jilbab syari dan cadar dalam lingkungan sekolah. Hanya sebatas himbauan kepada guru, sebaiknya saat mengajar membuka cadarnya supaya mimik guru terlihat siswa.

Sehingga, pelajaran yang akan disamapaikan dapat disampaikan kepada siswa dengan baik.

“Jadi, saya tegaskan tidak ada larangan untuk memakai cadar karena memang tidak ada aturannya. Tetapi, ini hanya permintaan kepada guru agar cadarnya dibuka saat menagajar. Tetapi, kalau memang tidak mau terserah,” ujarnya kepada makassarterkini.com.

Baca juga :  Fahri Hamzah : Komnas HAM dan KPK Hanya Habiskan Uang Negara

Sementara itu, Kepala Sekolah MTsN 1 Bulukumba Nurmiah juga mengaku akan memanggil Mardiana untuk kembali mengajar. “Kami akan panggil guru tersebut untuk kembali ke sekolah dan mengajar,” bebernya.

Menanggapi pemakaian cadar di lingkungan sekolah, Mutmainna salah seorang warga mengatakan pemakaian cadar saat mengajar sah saja karena itu merupakan aturan dalam agama dan hak asasi setiap orang.

“Kalau saya, tak usah disuruh buka cadarnya, karena itu hak asasi setiap orang yang patut dihargai. Kecuali memang kalau ada aturan sekolah yang mengatur,” imbuh warga Tanete ini.

Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Manager Nasution, juga memberikan reaksi dengan mengeluarkan pernyataan sikapnya, 29 Maret 2017 lalu.

Baca juga :  Warga Resah, Ada Orang Asing Jadi 'Bos' di Pusat Pembuatan Phinisi Bulukumba

Ia meminta semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan di luar hukum dan menghormati hak asasi guru tersebut.

Terkait Perda di Bulukumba sendiri, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria mengatakan, di Bulukumba hanya mengatur Perda keagamaan dan bukan Perda syariat Islam.

Dijelaskan, Perda keagamaan terdiri dari empat Perda, yaitu Perda tentang zakat, Perda baca tulis Alquran, Perda miras, dan Perda tentang hijab.

“Jadi, ada bedanya Perda syariat Islam dan Perda keagamaan. Kalau Perda syariat Islam memang melaksanakan sesuai syariat Islam. Misalnya, memberlakukan hukuman cambuk seperti yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam. Kalau di Bulukumba itu yang diberlakukan Perda keagamaan yang isinya terkait (aktivitas) keagamaan,” ujar mantan legislator ini.

Baca juga :  Cegah Korsleting, PLN Bantaeng Pangkas Ranting Pohon Diatas Tiang Listrik

MAKASSAR TERKINI | EDUNEWS.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com