News

Ahok jadi Gubernur Aktif lagi, Mr Kan : Secara Politik Jokowi Dirugikan

Pengamat Sosial, Kan Hiung

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Habisnya masa cuti kampanye calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini (11/2/2017) menuai perhatian publik. Pasalnya, Ahok saat ini menyandang status sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

Dijelaskan dalam Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 83 ayat 1 menjelaskan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang berstatus terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancama pidana selama lima tahun penjara harus diberhentikan sementara sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 huruf a Ahok terancam hukuman pidana penjara selama lima tahun.

Baca juga :  AHOK Melawan UUD 1945

“Demi hukum dan UU NKRI, Ahok yang sudah menyandang status terdakwa harus diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai adanya keputusan tetap atau incraht dari pengadilan. Jika majelis hakim memutuskan tidak terbukti atau tidak bersalah maka Ahok akan diaktifkan kembali. Akan tetapi jika majelis hakim memutuskan bersalah maka Ahok akan diberhentikan tetap,” jelas pengamat sosial, Kan Hiung kepada edunews.id, Minggu (12/2/2017).

Pria yang akrab disapa dipanggil Mr Kan ini menilai status Ahok yang menjabat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif berpotensi memicu pro dan kontra serta menimbulkan situasi politik kembali memanas.

“Saya katakan rezim Jokowi telah mencoreng penegakan hukum di NKRI. Beberapa pengamat politik dan hukum sudah mengatakan telah terjadi praktek penegakan hukum yang abnormal yang dilakukan secara terang-terangan oleh rezim ini,” ujarnya.

Baca juga :  Menteri Anies Keluarkan Imbauan, Gubernur 'Ahok' Melawan
Advertisement

Kan menilai kondisi penegakan hukum seperti saat ini berpotensi memicu krisis politik dan timbulnya kekacauan besar yang lebih serius. Kan menuturkan hal itu ditambah lagi dengan pemahaman para pendukung Ahok yang menilai status terdakwa Ahok tidak murni karena kasus hukum melainkan adanya pemaksaan dari sekolompok orang.

“Saya ambil contoh sebuah negara maju dalam lima tahun terakhir ini semua tersangka kejahatan yang masuk pada tahap persidangan di pengadilan tidak ada satu pun yang dapat lolos dari jeratan hukum. Hal ini karena aparatur penegak hukum mereka disana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan itu bekerja sangat profesional. Dan namanya juga Indonesia negara berkembang maka hukum dan UU yang berlaku pun harus betul-betul di tegakkan, terkecuali negara mereka tidak ingin maju,” ujarnya.

Kan menerangkan, ‘pengistimewaan’ terhadap Ahok yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahji Kumolo sudah merugikan posisi Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

“Saya hanya ingin bertanya kepada aparatur penegak hukum mengapa dan ada apa sehingga Ahok harus diistimewakan dalam hal ini? Apa ada udang dibalik batu kah?

Kan menyara kan agar Presiden Jokowi dan Mendagri segera memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini dilakukan agar tegaknya hukum dan UU NKRI.

 

[NHN]

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com