News

Aktivis HMI Kecam Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat

JAKART, EDUNEWS.ID – Kepulauan Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang menjadi kebanggan bangsa indonesia. Dimana Raja Ampat merupakan rangkaian empat gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi dibarat bagian vogelkoop pulau papua, atau secara administrasi berada dibawah kabupaten Raja Ampat provinsi papua barat.

Namun sayang, terumbu karang dan populasi spesies hewan laut Raja Ampat mengalami kerusakan. Pada 4 maret 2017 lalu, bencana datang meluluh lantahkan ekosistem bawah laut Raja Ampat.

Bencana tersebut disebabkan kandasnya kapal pesiar Caledonia Sky. Kapal pesiar tersebut sebelumnya sedang mengelilingi pulau untuk mengamati keanekaragaman burung di Waigeo dan akan melanjutkan berjalanan ke Bitung.

Akan tetapi karena kegiatan tersebut dilakukaan saat laut belum pasang maka menyebabkan kerusakan ekosistem bawah laut yang sangat parah. Berdasarkan hasil kajian conservation international, Pemkab Raja Ampat dan UNP luas ekosistem bawah laut Raja Ampat yang mengalami kerusakan mencapai 13.500 M2.

Baca juga :  Menkominfo Baru Johnny G Plate Fokus Pengembangan Startup

Bukan sekedar luasnya, kerusakan terumbu karang saja yang membuat peristiwa ini begitu memperihatinkan dan menyisahkan duka yang mendalam bagi bangsa indonesia. Akan tetapi karena area yang rusak merupakan zona inti dari kawasan konservasi perairan selat dampier.

Jika mengacu berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perusakan kekayaan alam seperti terumbu karang, lahan gambut, dan hutan merupakan tindakan kriminal dan ancaman hukumannya adalah denda dan penjara.

“Saya merasa sebagai mahasiswa Raja Ampat yang menempuh kuliah di DKI Jakarta merasa prihatin dan melihat kondisi saat itu tidak adanya pengawasan yang ketat dan membiarkan kapal tersebut lolos alias tabrak lari,” kata salah satu aktivis HMI Cabang Ciputat asal Raja Ampat Husen Umkabu, Senin (20/3/2017).

Baca juga :  Siap Diskusi Akal Sehat, Rocky Gerung: Meja Redaksi TV atau di Talkshow

Husen merasa kecewwa dengan kejadian tersebut yang sudah meninggalkan jejak kerusakan di raja ampat tanpa bertanggunhjawab.

“Saya rasa pemerintah daerah menganggap hal ini biasa saja hanya menuntut ganti rugi pada perusahaan kapal tersebut. Tapi bagi saya bukan hal biasa tapi ini sudah menyangkut kedaulatan negara dan Maritim dan bahkan ini akan menjadi kebiasaan untuk kapal-kapal pesiar lainnya seenaknya masuk untuk merusak,” jelasnya.

Dia menuturkan, bukan saja UU nomor 32 tahun 2009 tetapi juga peraturan daerah nomor 27 tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi laut daerah.

“Ini sudah menjadi kekuatan hukum kita dan dasar kita bangsa Indonesia. Saya berharap pemerintah pusat dengan kejadian ini segera turun langsung dan meninjau ulang agar segera ditindak lanjuti,” harapnya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/redaksiedunew[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com