Nasional

 Akui Gagal Deteksi Potensi Tsunami, Kepala BMKG Bilang Alat Tak Kunjung Dipenuhi Pemerintah Alasan Anggaran

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sejak memimpin Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika awal November 2017, Prof Dwikorita Karnawati mengaku langsung mengaudit berbagai peralatan pendukung yang dimiliki lembaga tersebut. Selain jumlahnya sangat kurang, sebagian teknologinya sudah tertinggal sehingga perlu ditambah dan diperbarui dengan perlatan yang lebih canggih.

“Padahal potensi ancaman tsunami di tanah air sebetulnya sudah dipetakan sejak 2001. Tapi pengadaan berbagai peralatan deteksi dini yang amat diperlukan tak kunjung dipenuhi pemerintah karena keterbatasan anggaran,” kata Dwikorita kepada detikcom.

Sejak Januari 2018, BMKG mengajukan anggaran untuk membeli berbagai peralatan sesuai skala prioritas. Sebulan kemudian, Presiden Joko Widodo menyetujui proposal tersebut. Tapi setelah melewati berbagai pembahasan-pembahasan teknis di Bappenas, proposal tersebut terganjal di Kementerian Keuangan. Anggaran negara ternyata terbatas dan banyak hal lain yang lebih membutuhkan untuk diprioritaskan.

Baca juga :  Soal Kabar Potensi Tsunami di Beberapa Wilayah, Begini Kata BMKG

“Harus saya akui, kami gagal meyakinkan bahwa potensi ancaman tsunami dan bencana lain itu nyata sehingga keberadaan berbagai peralatan untuk deteksi dini itu amat mendesak,” ujar Dwikorita.

Doktor geologi bencana dari Leeds University, Inggris itu berharap bencana tsunami di Palu dan pesisir Selat Sunda menyadarkan semua pihak, bahwa pengadaan alat deteksi itu tak bisa ditawar lagi. Bila Jepang memiliki seribuan alat canggih pendeteksi gempa dan tsunami, Indonesia yang memiliki hampir empat juga kilometer garis pantai idealnya punya dua kali lipatnya.

Advertisement

“Saya kalau melihat korban kemarin itu, duh… Kenapa kok kemarin kami tidak bisa meyakinkan itu harus dipasang segera,” ucap Dwikorita yang sebelumnya pernah menjadi Rektor UGM.

Ia menyadari dalam sitem birokrasi yang ada, semua pengadaan barang harus melalui kajian dan pembahasan, apalagi nilai peralatan canggih yang diperlukan juga sangat mahal. Dirinya juga tak mau gegara ada prosedur yang terlewat, kemudian harus berurusan dengan aparat hukum. Hanya saja, tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau  pada Sabtu malam lalu memberikan pelajaran amat berharga.

“Ternyata bencana itu tak kenal prosedur, tidak mengenal administrasi. Yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan,” kata Dwikorita menegaskan.

Selain berbicara soal minimnya peralatan deteksi, Dwikorita juga menjelaskan beda berbagai tsunami yang pernah menimpa Indonesia sebelumnya dan tsunami di Selat Sunda kemarin. Seberapa besar potensi tsunami lanjutan dari anak Krakatau? Wilayah mana di Indonesia yang bebas dari ancaman potensi tsunami? Perlukan soal bencana ini masuk kurikulum pendidikan kita?

Penjelasan selengkapnya, simak wawancara eksklusif dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di detikcom, Jumat (28/12), pukul 14.00.

dtk

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com