Hukum

Apa Motifnya, Politikus PDIP ingin KPK Dibekukan

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Politikus PDIP Henry Yosodiningrat yang juga Anggota Pansus Hak Angket untuk KPK mengusulkan pembekuan KPK. Peneliti ICW Donal Fariz mempertanyakan tujuan yang melatarbelakangi sikap partai berlambang banteng ini.

“Ada apa dengan PDIP begitu ngotot membekukan KPK? Dan sejak awal gigih mendorong revisi UU KPK. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. PDIP partai berkuasa, tetapi kerja partainya sangat ngotot untuk mulai dari membatasi usia KPK, kewenangan penyadapan dahulu di draft revisi UU KPK, begitu,” ungkap Donal Fariz saat dihubungi detikcom, Sabtu (9/9/2017).

Walau hanya keluar dari mulut Henry Yoso, namun ICW menilai pernyataan tersebut tidak bisa dipisahkan dari status keanggotaan fraksi PDIP yang melekat padanya. Ditambah pula rekan satu fraksinya, Masinton yang seringkali menunjukkan sikap ‘memusuhi’ KPK.

Baca juga :  Kang TB Sebut Pergantian Panglima TNI Bisa Segera Dilakukan

“Dia sebagai orang PDIP tentu tidak bisa bicara sebagai personal. Tetapi kan bisa dianggap sebagai seorang PDIP. Karena itu kan sikap banyak kader PDIP. Seperti Henry Yoso, Masinton Pasaribu, sikap-sikapnya kan begitu seperti memusuhi KPK kan. Jadi sikap-sikap kader PDIP di DPR seakan memusuhi KPK,” kata Donal.

Advertisement

Jika terus berlanjut, Donal menduga masyarakat akan ‘menghukum’ PDIP pada gelaran pemilihan presiden (pilpres) 2019. Seperti halnya elektabilitas Partai Demokrat yang anjlok akibat banyak kadernya terlibat kasus korupsi.

“Kami, ICW meyakini masyarakat akan menghukum PDIP di 2019 karena sejak awal gencar mendorong revisi UU KPK, kemudian juga sangat kuat mendorong pansus KPK, dan sekarang ini juga terlibat dengan wacana untuk membekukan KPK. Nah, ini pertanyaan besarnya ‘Ada apa dengan PDIP?’ dan sangat ngotot untuk berseberangan dengan kerja-kerja KPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

“Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” ujar Henry, Jumat (8/9).

DETIK | EDUNEWS

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com