News

Bob Hasan : Eva Sundari Gagal Paham dalam Bernegara

SEKRETARIS JENDERAL DPP ADVOKASI RAKYAT UNTUK NUSANTARA, BOB HASAN SH MH

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Terkait dengan pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Eva Sundari yang mengatakan Habib Rizieq keluar dari Indonesia seperti yang dikutip dari pemberitaan yang beredar dinilai sebagai gagalnya seorang wakil rakyat dalam memahami hukum sebagai pilar demokrasi yang mengatur dan menata atas proses bernegara.

Sekretaris Jenderal DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan, SH MH mengatakan Eva Sundari sama sekali tidak memahami tata cara bernegara terutama tentang warga negara.

“Seperti kata Habib Rizieq, jika Ahok lolos dari jeratan hukum terkait dengan kasus penistaan agama maka menjadi wajar jika masyarakat ingin sebuah keadilan dalam penegakan hukum. Bila keadilan hukum tidak terpenuhi, maka penegakan hukum terbukti tidak sesuai dengan konstitusi negara kita, yaitu UUD 1945,” ujar Bob Sabtu (10/12/2016)

Baca juga :  Sebanyak 58 persen Masyarakat Indonesia Terancam Kehilangan Pekerjaan

Untuk itu, Bob melanjutkan, pernyataan Eva Sundari merupakan hal yang tidak menghargai kedudukan warga negara tentang hak dan kewajibannya dan pernyataa  Eva Sundari sangatlah tidak terpuji.

“Saya menyesali dijaman yang merdeka seperti saat ini masih asa gaya yang seperti Eva Sundari itu,” kata Bob.

Advertisement

Bob berharap, demi terciptanya suasana demokrasi yang baik dan mencapai pembangunan karakter, Eva Sundari dapat menarik pernyataannya tersebut. Bob menjelaskan permasalahan tersebut hanyalah soal dukung mendukung dalam politik, khususnya Pilkada DKI Jakarta.

“Dalam dal ini Ahok tidak dilihat dari apa suku, agama, serta asal usulnya. Tapi pembelaan tersebut sangat berlebihan dan merupakan tindakan seseorang yang tidak taat hukum,” tambah Bob.

Permintaan dari warga negara untuk penegakkan hukum dan mengungkapkan segala sesuatu terkait dengan proses yang inkonstitusional patut ditegur dengan ungkapan revolusi harus dicermati sebagai otokritik, jangan dinilai sebagai pembangkangan apalagi makar.

Mbok ya koreksi diri dimana selaku penyelenggara negara sejatinya tidak semaunya berbuat. Sebaiknya hal ini dilihat sebagai check and balance antara warga negara dan pemimpinnya. Namun Eva Sundari tidak suka dengan hal ini,” pungkas Bob.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com