Nasional

Buru-buru Tetapkan Revisi UU KPK, PB HMI Nilai Pemerintah Abaikan Aspirasi Publik

JAKARTA, EDUNEWS.ID– Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) – Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, (17/9/2019).

Kedatangan sejumlah Pengurus Besar HMI tersebut dalam rangka memberikan dukungan penguatan terhadap lembaga anti rasuah tersebut di tengah upaya dugaan pelemahan kPK oleh sejumlah pihak.

Dukungan yang diberikan oleh Pengurus Besar HMI tersebut bukan tanpa landasan. Sejumlah alasan dan argumentasi disampaikan oleh Ketua Umum PB HMI, Zuhad Aji Firmantoro saat bertemu dengan sejumlah pegawai KPK.

Alumni Magister Hukum UII Yogyakarta ini menuturkan, reformasi 1998 dimulai dengan semangat utama penguatan supremasi sipil dan pemberantasan korupsi yang tengah akut menjangkiti negeri ini.

Baca juga :  HMI MPO Makassar akan Gelar Pelantikan

Korupsi tidak sekedar terbatas merugikan keuangan negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi disepakati sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Situasi itu yang kemudian melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aji menilai, KPK hadir sekaligus menjadi alat koreksi lembaga pemerintah yang lebih dahulu ada untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Berbekal kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, integritas sumber daya manusia-nya serta ditambah dengan kepercayaan publik yang tinggi membuat KPK memiliki kualitas kerja yang cukup baik.

Baca juga :  Surat Edaran PB HMI (Dipo) Resahkan Kader HMI (MPO)

Setidaknya dalam pengamatan PB HMI (MPO), lanjut Aji, KPK tidak memiliki catatan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang fatal.

“Belakangan tiba-tiba kita dikejutkan oleh proses revisi UU Nomor 30 tahun 2002 yang mendadak dan tergesa-gesa hingga abai terhadap aspirasi publik serta pihak terkait,”katanya

PB HMI(MPO) menyadari bahwa perubahan peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang biasa atau dibolehkan manakala diperlukan, dengan tetap mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.

“Pertanyaannya sekarang adalah seberapa diperlukannya perubahan UU Nomor 30 tahun 2002 ini hingga membuatnya harus diselesaikan secara cepat?,” tambahnya

Aji menyampaikan, PB HMI (MPO) menilai perubahan atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 itu tidak terlalu mendesak untuk dilakukan saat ini. Prosesnya juga terlihat abai terhadap pendapat publik.

Baca juga :  Video Polisi Gugur Akibat Rusuh di Papua Hoax

“Oleh karena itu PB HMI (MPO) memilih untuk menolak perubahan UU Nomor 30Tahun 2002 yang dilakukan saat ini,” tutupnya.

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!