News

CERI Ungkap Alasan Mengapa KPK Harus Periksa Dirut Pertamina, Nicke Widyawati

Direktur CERI, Yusri Usman

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman mengungkapkan, merebaknya informasi dari 98 Institut  Sayed Zainal Abidin  adanya dugaan  keterkaitan Nicke Widyawati mantan Direktur Perencanaan Strategis 1 PLN dalam pusaran kasus korupsi PLTU Riau 1 menarik dicermati dan harus menjadi fokus perhatian KPK mengembangkan informasi tersebut.

“Apalagi setiap praktek korupsi dan “mark up” di PLN berujung pasti menyengsarakan rakyat banyak ,  karena akan menanggung beban tarif dasar listrik lebih mahal,” kata Yusri di Jakarta, Ahad (2/9/2018).

 

KPK harus menggali  informasi lebih dalam motif kemunculan proyek PLTU Riau 1 bisa masuk dalam RUPTL thn 2016 – 2025 , termasuk adanya pertemuan Nicke Widyowati dengan Eni Saragih di Singapore pada tahun 2017 , dan rekaman CCTV di BRI Prime Lounge sepanjang tahun 2017 dan 2018  yang konon kabarnya sering digunakan untuk membahas proyek 35.000 MW oleh Direksi PLN dengan pengusaha IPP dan EPC serta elit elit Partai / Anggota DPR .

Adapun posisi Nicke Widyawati saat itu sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi divisi RUPTL ( Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik ) adalah posisi penting yang paling menentukan bagaimana awal mula munculnya proyek PLTU Riau 1 dalam RUPTL 2016 – 2025  untuk proyek 35.000 MW yang sudah disetujui oleh Menteri ESDM saat itu pada 17 juni 2016 sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor : 5899 K/20/MEM/2016.

“Sehingga dgn masuknya proyek PLTU Riau 1 tentu atas tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 baru bisa ditindak lanjuti oleh Direktur Pengadaan Strategis 2  Iwan Supangkat yang membawahi Divisi IPP ( Independent Power Producer ) untuk ditindak lanjuti proses bisnisnya dengan skema IPP atau EPC untuk mencari mitranya,” beber Yusri

Yusri menjelaskan, dari proses bisnis di hulu ( perencanaan ) dan di hilir berupa eksekusi skema proyek dalam bentuk IPP atau EPC akan didapat benang merah peranan Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama PLN dengan Direktur Perencanaan Strategis 1 Nickey Widyawati dan Direktur Perencanaan Strategis 2 Iwan Supangkat terkait kasus korupsi PLTU Riau 1 yang sedang disidik KPK dan telah menetapkan status tersangka serta sudah ditahan untuk  Eni Saragih ( Anggota DPR Komisi VII dari Golkar ) , Johanes Sukoco ( Blackgold Natural Resources ) dan Idrus Markam mantan Menteri Sosial.

“Oleh karena itu perlu didalami motif munculnya PLTU Riau 1 didalam RUPTL 2016 sd 2025 apakah benar  berdasarkan kebutuhan atas kajian tehnis  atau bisa muncul mendadak atas pesanan ? , karena informasi yang beredar luas bahwa PLTU Riau 1 muncul akibat penundaan PLTU Sumsel 6 pada juni 2016,” ungkapnya.

Mengingat Kepala Divisi RUPTL PLN M Iqbal telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2016 karena tak kuat menerima intervensi dari banyak pihak termasuk mantan atasannya terkait penyusunan RUPTL tahun 2016 sd 2025 untuk proyek 35.000 MW , termasuk juga beredarnya informasi adanya intervensi kuat untuk pembatalan tender PLTGU Jawa 5 tanpa alasaan yg kuat .

Peran KPK sangat diharapkan publik atas banyak bau tidak sedap dalam setiap penentuan nominasi siapa yg ditunjuk sebagai pelaksana IPP dan EPC ( Engineering Procurement Contractor )  disetiap pembangkit listrik PLN .

“Bisa jadi kasus korupsi PLTU Riau 1 akan membuka pintu kepada pengusutan kasus korupsi yang lain di proyek pembangkit 35.000 MW,” kata Yusri

Apalagi Menteri BUMN pada 31 Agustus 2018 dikantor Menko Perekonomian telah menyatakan lagi pusing berat saat ini memikirkan PLN telah didera kerugian  sekitar Rp 5,35 triliun pada semester 1 tahun 2018 , bisa jadi kerugian ini salah satunya akibat praktek praktek korupsi yang sama juga dengan yg sedang disidik KPK saat ini.

Disisi lain bahwa KPK harus segera memeriksa peran Dirut Pertamina sesegara mungkin untuk menghindari keresahan baru di internal Pertamina yang saat ini keuangannya terseok seok akibat penugasan Pemerintah soal ketersedian BBM dengan harga yg harus terjangkau oleh rakyat menengah kebawah tidak terganggu.

Kalau Dirut Pertamina tidak terlibat dalam kasus PLTU Riau 1 , maka segera umumkan ke publik , namun kalau ada irisannya segera kasih masukan ke Presiden supaya di non aktifkan segera.

“Jangan sampai publik menilai bahwa  Kementerian BUMN saat ini terkesan lagi menularkan virus PLN ke  Pertamina , inikan tahun politik ya,” imbuh Yusri

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!