DAERAH

Diminta Bertanggung Jawab Nasib Nelayan Kodingareng, Pejabat Pemko Makassar : Yang Keluarkan Izin Kemenhub

Mahasiswa dan Pemuda dari Kodingareng saat melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Makassar, Jumat (28/8/2020)

MAKASSAR, EDUNEWS.ID – Puluhan Mahasiswa yang berasal dari HMI MPO Makassar, IMM Makassar Timur dan Pemuda Kodingareng melakukan aksi unjuk rasa meminta Pemerintah Kota Makassar menanggapi persoalan yang dihadapi oleh warga nelayan Kodingareng dan mendesak untuk memberikan bantuan hukum atas nelayan yang kini menjadi tersangka pada Jumat (28/8/2020).

Menanggapi tuntutan tersebut, pejabat pemerintah Kota Makassar, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Makassar, Haeruddin Thamrin berjanji akan meneruskan aspirasi massa aksi kepada Pj Wali Kota Makassar saat menemui massa aksi Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang di Balai Kota Makassar, jalan Ahma Yani, Makassar.

Dirinya mengatakan, perizinan terkait pertambangan pasir di Pulau Sangkarrang bukan kewenangan pemerintah kota Makassar.

Baca juga :  Kemendagri Sebut Klaster Corona Gegara Pilkada Belum Terbukti

“Yang mengeluarkan izin itu adalah Kementerian Perhubungan, jadi bukan kami,” katanya.

Lanjut Haeruddin, akan tetapi pihaknya siap bersama-sama masyarakat Kodingareng dalam menangani persoalan tersebut, terutama pada kasus perusakan mata uang rupiah.

“Namun karena ini adalah kepentingan warga kami siap menjembatani termasuk nelayan yang menjalani proses hukum kami siap memediasi, akan menyampaikan bahwa tuntutan adek-adek hari ini aspirasikan untuk mendesak Walikota untuk kita memohon kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Pol Airud untuk membebaskan,” tuturnya.

Diketahui, organisasi mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang, diantaranya, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Makassar, Himpunan Pemuda dan Nelayan Kodingareng (HPMK) Makassar dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur (IMM Maktim), dengan tuntutan sebagai berikut.

Baca juga :  Guru Mengaji akan dapat Insentif
Advertisement

1. Meminta Pemerintah kota Makassar, agar ikut mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terkait kebijakan tambang pasir yang merugikan masyarakat nelayan Sangkarrang.

2. Menuntut Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada nelayan Sangkarrang yang telah ditersangkakan.

3. Mendesak pemerintah kota Makassar untuk mengambil langkah konkrit dalam penyelesaian polemik tambang pasir laut yang merugikan masyarakat nelayan sangkarrang.

4. Mendesak PJ Walikota Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di kepulauan sangkarrang.

Seperti diketahui, saat ini ada dua warga nelayan Kodingareng yang ditetapkan tersangka oleh aparat kepolisian. Sebelumnya, pada pertengahan Agustus, nelayan bernama Manre ditetapkan polisi sebagai tersangka perusakan mata uang rupiah.

Sementara Nasiruddin, polisi menjeratnya dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, tentang perusakan. Ancaman hukuman maksimalnya 5 tahun, 6 bulan penjara. Narisuddin kini masih ditahan di Kantor Polair Polda Sulsel untuk menjalani proses hukum lanjutan.

Seperti diketahui, nelayan bersama aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa berulang kali memprotes penambangan pasir laut PT Boskalis untuk pembangunan Makassar New Port. Pihak perusahaan, pemerintah dan nelayan sudah berulang kali melakukan pertemuan dan proses mediasi. Namun hingga kini belum menemukan kesepakatan.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com