Nasional

Duga Ada Penyimpangan APBN-APBD untuk Pilpres, Sandi Minta Dana Kampanye Diaudit

DEPOK, EDUNEWS.ID – Cawapres Sandiaga Uno menyebut ada temuan dugaan pelanggaran penggunaan keuangan negara di Pilpres 2019. Sandiaga meminta dilakukannya audit sumber dana kampanye.

“Ini salah satu yang merupakan temuan berdasarkan beberapa pengakuan, beberapa bukti, yang disampaikan ada misuse of state resources kalau penyalahgunaan daripada anggaran sumber daya negara itu bisa dibagi di 4 tahapan, yaitu penyelewengan atau penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD atau BUMN dan BUMD,” kata Sandiaga di gedung Pandan Sari, Jl Pusdika, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019).

Sandiaga mengatakan untuk membuktikan dugaan tersebut harus dilakukan audit. Menurutnya, upaya tersebut juga sekaligus membuktikan pemilu 2019 khususnya pilpres berlangsung jujur dan adil.

Baca juga :  Pramono Anung : Pemerintah Siap Terima Kritik dari Oposisi

“Ini tentunya sangat mudah diaudit, kalau perlu ada forensik audit karena tidak boleh ada satu rupiah pun juga yang digunakan dana pemerintah untuk menguntungkan salah satu paslon, baik itu 01 maupun 02,” jelasnya.

Dia menyarankan untuk melibatkan kantor akuntan untuk membuktikan dugaan pelanggaran penggunaan keuangan negara selama Pilpres 2019. Bahkan, Sandiaga menyebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bisa ikut andil.

“Ini sangat mudah sekali kita bisa lihat aliran dananya kita bisa tunjuk kantor akuntan publik yang kredibel kalau perlu yang memiliki reputasi yang nasional maupun internasional. Tinggal ditunjuk dalam waktu singkat mereka bisa lihat aliran dana dan tentu PPATK juga bisa dilibatkan di sini,” paparnya.

Baca juga :  Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur bukan Kategori Syariah

“Kebetulan saya punya latar belakang keuangan jadi saya mengerti sekali. Ini bisa kita taruh di mikroskop pasti akan terlihat,” tutur Sandiaga.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu khususnya Pilpres 2019. BPN menemukan enam indikasi kecurangan, salah satunya dugaan pelanggaran terhadap penggunaan keuangan negara.

“Kalau evaluasi kami secara menyeluruh, yang pertama memang kami menduga telah terjadi pelanggaran terhadap institusi negara. Kedua, secara umum kami juga menduga telah terjadi pelanggaran terhadap penggunaan keuangan dan sumber daya negara dalam Pemilu khususnya Pilpres,” ucap Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono di kantor Bawaslu.

Namun Ferry enggan menyebut nama institusi yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran.

Baca juga :  Nuansa Asian Games 2018 Warnai Porseni Kemenkop dan UKM

“Institusinya nanti buktinya ada,” ujarnya.

dtk

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!