News

Dukung Ahok Karena Kerja Nyata? ini Fakta-fakta Mengejutkan

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengamat sosial keturunan Tionghoa, Kan Hiung membeberkan beberapa fakta besar sejak tahun 2012 hingga saat ini. Diantaranya adalah kemacetan makin parah dan ketika hujan turun beberapa wilayah akan terkena banjir.

“Saya mengamati dagang juga makin susah. Karena sistem ekonomi yang kurang teratur. Kemiskinan terlihat semakin bertambah,” jelasnya kepada edunews.id, Senin (20/2/2017).

Kan melanjutkan, penggusuran yanh dilakukan juga tidak berkemanusiaan karena dilakukan tanpa didahului musyawarah. Pria yang akrab disapa Mr Kan ini juga menerangkan kata-kata kasar yang sering dilontarkan Gubernur DKI Jakarta mencerminkan kurangnya pendidikan seorang pemimpin tersebut.

“Tampak kurang berintegritas, tampak kurang mampu menguasai kecerdasan emosi, kurang profesional dan berpotensi memicu perpecahan. Selain itu sejumlah besar permasalah apartemen dan rusunawa tidak dapat diselesaikan. Saya menduga adanya keberpihakan terhadap developer nakal,” bebernya.

Baca juga :  Khatibul Umam : Ancaman Ahok kepada KH Ma'ruf Amin Harus Dilawan

Kan menambahkan banyak ketua RT dan RW yang pusing karena wajib mengirimkan foto ke aplikasi Qlue sehari 3 kali namun tetap saja menimbulkan permasalahan. Kebijakkan ganjil genap untuk kendaraan bermotor juga tidak berefek secara signifikan. Uji KIR mobil makin rumit dan makin mahal harganya.

Advertisement

“NJOP dibawah Rp 1 miliar gratis PBB. Ini tidak masuk kategori kelas kemiskinan atau seharusnya tidak pantas gratis. Dan apa tujuannya? Lain kalau NJOP dibawah Rp 200 juta gratis PBB mungkin menolong kelas bawah. Saya curiga ada sesuatu yang terselubung. Malah NJOP unit apartemen yang Rp 200 juta – Rp 300 juta pun harus bayar PBB. Inikan aneh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kan menilai bahwa operasi sebagian bus way selama 24 jam merupakan pemborosan. Selain itu juga terjadi pemborosan anggaran negara sebesar Rp 76 miliar hanya untuk mengamankan aksi 212 pada tahun lalu yang menuntut terdakwa penista agama dituntut hukuman.

“Pada kasus ini berpotensi terjadinya perpecahan antar kerukunan umat beragama, suku dan ras. Karena ada kabar burung yangmenyesatkan, seperti mencoba memutar balikkan fakta. Seakan-akan kasus tersebut merupakan kriminalisasi, dipolitisir, intoleransi, dan lain sebagainya. Hal Ini terjadi sangat lah tidak baik dan kurang bijaksana,” tambahnya.

Kasus penodaan agama ini dinilai telah menghabiskan banyak energi kita yang tidak pantas secara yurisprudensi.

[NHN]

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com