Ekonomi

Ekonom UI : Soal Relaksasi Kredit, Pemerintah jangan ‘PHP’

Direktur Lingkar Studi Efokus, Rizal E Halim

JAKARTA, EDUNEWS.ID- Pernyataan presiden Jokowi terkait keringanan bagi masyarakat yang sedang melakukan pembayaran cicilan (kredit) perlu dibarengi oleh aturan teknis yang lebih jelas.

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim menyatakan perlu ada kepastian aturan main terkait dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kredit kendaraan bermotor bagi transportasi online (ojol).

“Kebijakan ini harus diterjemahkan secara operasional atau teknis dan bersifat executable,” kata Rizal di Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Direktur Lingkar Studi Efokus ini mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian/lembaga terkait perlu menerbitkan aturan teknis terkait dengan stimulus relaksasi ini, sehingga tidak menimbulkan kegamangan di masyarakat.

“Untuk UMKM misalnya, penilaian kualitas aset yang tertuang dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 perlu diperinci dan disampaikan ketentuan lanjutannya. Begitu pula relaksasi angsuran motor dan mobil bagi transportasi online, bagaimana mekanismenya,” kata Rizal.

Baca juga :  Faizal Assegaf : Mahfud MD sudah Kantongi Nama Donatur Arab yang Danai Radikalisme

Menurut Rizal, hal tersebut menjadi penting disampaikan dan disosialisasikan ke masyarakat yang terdampak wabah Corona Virus atau COVID-19.

Bayangkan jika dibiarkan, akan ada potensi penumpukan orang di kantor-kantor pembiayaan baik bank maupun non-bank) yang mengajukan relaksasi.
Sementara Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan social distancing.

“Jadi jangan biarkan ketidakpastian dan kegamangan menambah beban masyarakat,” katanya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com