Ekonomi

Bebaskan APBN dari Warisan Utang Tak Produktif

 

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Sejumlah kalangan mengemukakan pemerintah mesti secepatnya memangkas beban warisan utang yang tidak produktif dari APBN, khususnya utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sebab, utang yang semula sekitar Rp600 triliun itu, dengan bunga-berbunganya kini membengkak jadi 3.000 triliun rupiah, atau mengambil porsi terbesar dari utang negara yang hampir Rp4.000 triliun.

Ekonom Indef, Abra Talattov, menegaskan pos pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI di dalam APBN mesti ditinjau ulang. Jika didiamkan, hal itu akan membuat utang negara makin bengkak karena pemerintah telah terjerat utang di atas utang.

Artinya, harus menerbitkan surat berharga negara yang juga berbunga tinggi, hanya untuk menutup kewajiban bunga utang lama. “Ini makin lama membebani anggaran, sebaiknya segera dilakukan moratorium saja,” kata Abra, Rabu (30/8/2017).

Baca juga :  Beban Utang Jadi Bom Waktu

Menurut dia, sudah sepantasnya pemerintah segera melakukan segala upaya untuk membebaskan APBN dari beban BLBI. Apalagi, Wapres Jusuf Kalla juga beberapa kali menyatakan bahwa BLBI merupakan salah satu kebijakan salah masa lalu yang merugikan negara sampai Rp3.000 triliun.

“Dan, Pak Jusuf Kalla sampai bilang begitu kan. Itu di luar konteks hukumnya. Tapi, dalam konteks politik anggaran supaya mulai dibuka lagi karena selama ini kasus ini terkunci rapat,” ungkap Abra.

Menurut dia, beban bunga obligasi rekap tiap tahun tidak diungkap secara rinci dalam APBN. “Yang kita tahu jumlah gelondongan bunga utang di APBN. Selama bunga obligasi rekap didiamkan maka akan terus membebani anggaran negara,” katanya.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com