Ekonomi

Freeport Diminta Bertanggung Jawab atas Kerusakan Ekosistem Papua

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID-Dewan Perwakilan dan Rakyat (DPR) menilai PT Freeport Indonesia tetap harus bertanggung jawab atas hilangnya nilai jasa ekosistem dan lingkungan di Papua. Hal itu diungkapkan meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menganggapnya sebagai kerugian negara.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Kontrak Karya Freeport Indonesia 2013-2015 yang diterbitkan BPK tertera, aktivitas tambang Freeport Indonesia telah menyebabkan hilangnya nilai jasa ekosistem senilai Rp185 triliun. Hal itu berdasarkan analisis perubahan tutupan lahan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) 1988-1990 dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2015-2016.

Namun, BPK menyatakan perhitungan tersebut masih perlu didiskusikan lagi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Maka itu, BPK tidak mencantumkan nilai tersebut sebagai kerugian atau potensi kerugian negara.

“Memang, di dalam temuan BPK tidak menyebutkan kerugian negara tetapi mereka (BPK) menyebutkan ekosistem yang dikorbankan senilai Rp185 triliun. Korban kan rugi,”ujar Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (23/10/2018).

Baca juga :  TKN Minta Kubu Prabowo Tak Bawa Massa ke MK, Ini Alasannya

Gus mengingatkan, sesuai Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Dikuasai oleh negara berarti (kekayaan alam) milik negara. Berarti kerugian negara,” ujarnya.

Gus memahami masalah pertanggungjawaban terkait hilangnya nilai jasa ekosistem tidak diatur secara rinci dalam Kontrak Karya dengan Freeport Indonesia. Namun, kedudukan KK berada di bawah Undang-undang Dasar 1945.

“Logika sederhananya, siapa yang bertanggung jawab adalah siapa yang merusak. Kalau bukan negara yang merugi, masyarakat Papua rugi, provinsi Papua rugi, kabupaten Mimika rugi,” ujarnya.

Gus membandingkan kegiatan pengolahan limbah Freeport Indonesia dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu Newmont) di Nusa Tenggara Barat. Pembuangan limbah tambang Amman dialirkan ke palung di laut dalam sehingga tidak merusak ekosistem di sepanjang aliran sungai.

Baca juga :  Tuding Indonesia Langgar HAM di Papua, Wapres JK Tantang Balik Australia

“Kok kalau kita berhadapan dengan Freeport, bangsa kita seperti tidak berdaulat,” ujarnya.

Menurut Gus, setiap kegiatan usaha pertambangan pasti menghilangkan sejumlah nilai jasa ekosistem. Untuk itu, perusahaan harus mencadangkan dana untuk reklamasi dan dana cadangan pascatambang.

Manajer Kampanye Urban dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dwi Sawung menilai hilangnya nilai jasa ekosistem dan lingkungan merupakan kerugian negara yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kalau perusahaan tidak menanggung kerugian negara, maka yang akan menanggung adalah pemerintah dan masyarakat. Sawung mencontohkan dampak tercemarnya aliran sungai bisa dirasakan oleh beberapa generasi.

Sayangnya, lanjut Dwi, penegakkan hukum di Indonesia terkait hilangnya jasa lingkungan dan ekosistem belum kuat. Bahkan, untuk beberapa kasus seperti kebakaran hutan di Aceh dan Riau, perusahaan belum membayar sanksi yang ditetapkan pemerintah.

“Kemudian, untuk beberapa kasus pemulihan sungai, sungainya juga belum dipulihkan,” ujar Dwi.

Sebenarnya, pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak perusahaan yang merusak lingkungan. Hal itu seperti dilakukan oleh pemerintah Jepang saat menangani kasus pencemaran merkuri di Teluk Minamata, Prefektur Kumamoto, Jepang.

Baca juga :  Demi Pertahanan, Indonesia Harus Punya Satelit Sendiri

“Sampai sekarang perusahaan terkait (pencemaran Minamata) masih membayar dan masih ada tagihan dari korban,” ujarnya.

Dalam wawancara terpisahm, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ilyas Assad menyatakan KLHK dan Freeport Indonesia tengah menyusun peta jalan (road map) penanganan masalah lingkungan. Peta jalan tersebut mencakup pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah Freeport Indonesia.

“Persoalan tentang tailing kami atasi dengan usulan road map yang disusun bersama antara pemeritah dengan Freeport,” ujar Inspektur Jenderal KLHK Ilyas Assad dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Rabu (27/9) lalu.

Ilyas menyebutkan progres penyusunan road map penanganan masalah lingkungan Freeport Indonesia telah mencapai 80 persen pada bulan lalu dan diharapkan selesai pada Oktober 2018. (cnnindonesia)

Facebook Comments

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!