Ekonomi

Jokowi Terapkan BBM Satu Harga di Papua, Pertamina Rugi Rp 800 milyar ?

Prajurit Satgas Pembangunan Jalan Trans Papua Denzipur 12/OHH Nabire dan Denzipur 13/PPA Sorong Zeni TNI AD (POP 1) mengoperasikan alat berat untuk mendorong truk pengangkut BBM di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua. (Foto : Antara)

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Harga BBM di Papua dan Papua Barat sering dianggap tidak masuk akal. Misalnya, harga BBM Premium berkisar antara Rp25.000 – Rp55.000 per liter, bahkan pernah mencapai Rp150.000 – Rp200.000 per liter.

Padahal jika mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 7174 tahun 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober, harga Premium setiap liternya dipatok Rp 6.450, sedangkan untuk solar sebesar Rp 5.150, dan minyak tanah R p2.500.

Karena itu, Presiden Jokowi mencanangkan kebijakan program BBM satu harga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden menilai, ketimpangan harga BBM itu sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan. Padahal, di daerah lain di luar Papua, harga BBM sama.

Baca juga :  Jokowi Minta Tak Gunakan Sirine saat Dikawal

“Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu per liter, ada yang Rp60 ribu per liter, sampai Rp100 ribu per liter. Bayangkan,” ujarnya seperti dilansir laman setkab.go.id.

Mahalnya harga BBM di bumi cenderawasih ini disebabkan karena biaya distribusi yang tinggi, mengingat wilayah pegunungan dan pedalaman Papua sulit dijangkau dan konektivitas antar-daerah belum sepenuhnya terhubung akibat terbatasnya infrastruktur transportasi darat.

Satu-satunya transportasi yang dapat diandalkan dalam distribusi BBM ini hanya moda transportasi udara, sehingga mengakibatkan biaya logistik untuk mengangkut BBM menjadi sangat tinggi.

Advertisement

Pertanyaannya adalah apakah mungkin kebijakan BBM satu harga dapat direalisasikan ?

Bagi Presiden Jokowi kebijakan tersebut sangat mungkin diterapkan. Meskipun ia menyadari untuk mewujudkan kebijakan BBM satu harga ini dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM ke seluruh wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

Berdasarkan perkiraan Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto, jika kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan di Papua, maka perusahaan pelat merah itu akan mengalami kerugian sebesar Rp 800 miliar. Sayangnya, Presiden Jokowi tidak terlalu merisaukan potensi kerugian yang akan diderita Pertamina.

Presiden tetap bertekad mewujudkan program tersebut. Ia juga menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satunya, misalnya melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

“Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp6.450 per liter untuk Premium,” kata Jokowi.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com