Ekonomi

Kasus BLBI Harus Dituntaskan agar Tak Jadi Warisan Masalah

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pengamat keuangan dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Ahmad Iskandar, mengatakan utang pemerintah yang makin membesar menjadi bukti pengelola negara belum berhasil menjaga kekayaan alam yang luar biasa besar di Tanah Air.

Sebagai perbandingan, dalam kurun waktu sama, selama dua dekade dari 1998–2018, Indonesia terus menambah utang hingga mencapai 4.000 triliun rupiah. Di sisi lain, Tiongkok bangkit dari kemiskinan, bahkan sekarang menjadi penyimpan devisa terbesar di dunia senilai 3,23 triliun dollar AS.

Menurut Iskandar, sumber utama segala masalah di Indonesia terutama karena para pemimpin melupakan masalah fundamental negara. Buktinya, sumber masalah keuangan nasional, yakni skandal obligasi rekap BLBI yang memberatkan, tak sekalipun disentuh oleh para pemimpin.

Baca juga :  Beban Utang Kian Bengkak, Pemerintah Harus Setop Bunga Obligasi Rekap

Pengelola negara membiarkan uang negara membayar utang para konglomerat pengemplang obligasi rekap. Sebelumnya, ekonom UMY, Ahmad Ma’ruf, mengatakan tawaran tarif pajak yang lebih rendah di AS akan mendorong banyak perusahaan AS membawa pulang dana mereka yang sebelumnya diparkir di luar negeri.

Ini tentunya akan menguras likuiditas global. “Paling tidak, sumber pendanaan global akan terbatas. Akibatnya, akan terjadi perebutan likuditas global yang pada akhirnya membentuk biaya pinjaman baru yang lebih tinggi,” papar dia.

Seperti dikabarkan, PBB melaporkan kebijakan repatriasi pajak Trump berpeluang membawa pulang dana sekitar dua triliun dollar AS milik perusahaan- perusahaan AS yang selama ini ditanam di luar negeri.

Baca juga :  Fundamental Ekonomi Indonesia tak Terpengaruh Aksi Teror Bom

Reformasi pajak itu akan mengakhiri kebiasaan perusahaan menunda pajak dari pendapatannya di luar negeri hingga dana direpatriasi. Sebagai gantinya, pendapatan itu diperlakukan seperti sudah direpatriasi, dengan tarif 8 persen pajak aset dan 15,5 persen pajak tunai. Semula tarif pajaknya 35 persen.

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com