Ekonomi

Menanti Upah Minimum Kota Bekasi

 

 

BEKASI, EDUNEWS.ID – Lorong lantai satu kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, siang itu tampak tak begitu ramai. Para pegawai berlalu lalang sembari membawa tumpukan kertas dari pintu ke pintu. Sebuah pintu di sebelah sisi kirk tampak tertutup rapat-rapat.

Haryanto, seorang pekerja di sebuah perusahaan di Kota Bekasi saat itu sedang duduk termenung di kursi tunggu di lantai satu kantor Dinas Sosial Kota Bekasi. Tak seperti lantai dua, di lantai satu suasananya lebih landai tanpa lalu lalang para pegawai.

Ia saat itu katanya, sedang menanti hasil perundingan para pihak, soal standar upah yang nantinya akan ia dapatkan per bulan tahun 2018. “Masih dirundingkan, jadi harus menunggu,” katanya.

Pria asal Solo, Jawa Tengah itu mengaku sangat cemas menanti keputusan nominal angka Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi. “Karena saya bergantung pada aturan regulasinya,” ujarnya.

Baca juga :  Menko Perekonomian Pimpin Delegasi ke UE Bahas Sawit

Pria yang memiliki satu anak itu mengatakan, kesehariannya ia bekerja sebagai tenaga administrasi dalam perusahaan itu selama delapan jam. Setiap harinya ia juga bersentuhan langsung dengan para pemasok terigu, mengingat produk yang perusahaannya produksi adalah mi instan.

“Dengan pekerjaannya yang demikian, ia mengakui upah yang ia dapatkan termasuk kurang. Kalau dibilang defisit, ya defisit,” katanya.

Pria yang tinggal di Ujung Harapan, Bekasi ini mengatakan, walaupun telah diberlakukan tunjangan-tunjangan dari setiap perusahaan, ia merasa itu tidak seberapa.

“Tunjangan itu kan uang lelah, nominalnya kurang dari Rp 500 ribu,” ujarnya.

Sementara, ia sendiri juga ikut memprotes atas kebijakan mengenai UMK karena standar itu merupakan standar bagi pekerja lajang. “Kalau yang sudah berkeluarga seperti saya, ya kurang relevan mengikuti upah minimum,” katanya.

Baca juga :  Pemko Bekasi Akui Belum Miliki Sistem Deteksi Dini Banjir

Kebutuhan Hidup Layak

Ia juga menyoroti tumpang tindihnya regulasi yang ada soal penetapan upah minimum. Menurutnya, saat ini ada dua aturan yang dipakai oleh Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMK.

Peraturan yang pertama, katanya, menggunakan aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan. “Aturan itu baik bagi pekerja,” katanya.

Namun, aturan kedua yang lain, yakni Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015, ia berujar komponen kebutuhan hidup layak bagi pekerja, dikesampingkan. “Dari situlah, kami akan perjuangkan,” ujarnya.

Saat ini, ia perlu berharap-harap cemas menanti putusan hasil rundingan itu. “Karena kalau memang naik hanya Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu, sama saja kami harus menerima kenyataan pahit,” katanya.

Pria berumur 35 tahun itu mengatakan, masih berlangsungnya negosiasi yang lama menandakan negosiasi yang terjadi memang alot. Karena menurutnya, bila memang masih tidak ditemukan angka yang belum tepat, Dewan Pengupahan mungkin masih akan menunda lagi untuk dilanjutkan di lain waktu.

Baca juga :  Masyarakat Masih 'Asing' dengan Uang Baru

“Akan semakin lama lagi cemasnya,” katanya.

Haryanto lalu mengungkapkan harapannya atas negosiasi yang alot ini. Ia meminta Pemerintah dapat mendengarkan suara dari rakyat kecil.

“Kita sebagai pekerja sudah tidak tahu lagi mau kemana mengadu. Karena aspirasi hanya ditampung namun tak pernah diakomodir,” katanya bernada sedih.

Menurutnya, pemerintah saat ini terlalu mengakomodir kepentingan perusahaan. “Kepentingan rakyat kecil selalu dikesampingkan,” tuturnya.

Sementara, menurutnya biaya hidup semakin lama semakin meningkat. “Tidak ada biaya hidup semakin lama semakin tinggi, maka tolonglah kami,” ungkapnya.

Haryanto pun kembali duduk termenung. Raut wajahnya masih menunjukkan kecemasan, menanti putusan besaran upah yang akan ia terima selama 2018 nanti.

REPUBLIKA

To Top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com