Ekonomi

Pemerintah Diminta Lindungi Petani Lokal

 

 

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Pemerintah Indonesia diminta untuk me-review kembali strategi kebijakan perdagangan internasional Indonesia, khususnya terhadap perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) maupun perjanjian perdagangan bebas (FTA) lainnya.

Pasalnya, perjanjian-perjanjian tersebut banyak menyulitkan posisi RI. “Kita berharap DPR bisa mendesak pemerintah Indonesia untuk me-review kembali strategi kebijakan perdagangan internasional Indonesia itu,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, di Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan.

Hal ini karena pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Rachmi memperkirakan putusan Panel WTO yang meminta Indonesia untuk mematuhi perjanjian WTO tentunya akan mendorong perubahan kebijakan nasional yang selama ini sangat dibutuhkan untuk petani lokal dan pelaksanaan agenda kedaulatan pangan di Indonesia.

Kebijakan pembatasan impor itu merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pangan yang mengutamakan penyerapan produksi domestik untuk kebutuhan pangan dalam negeri.

“Seharusnya kebijakan itu tetap dipertahankan dan posisi itu tidak bisa ditawar hanya dengan alasan mematuhi aturan WTO dan menghindar ancaman sanksi dagang AS,” tegas Rachmi.

Rachmi menjelaskan sanksi dagang ini sengaja dilakukan oleh AS untuk memuluskan agenda mereka untuk melakukan kebijakan pembatasan perdagangan dengan mitra dagangnya yang mengalami surplus.

Yang tentunya hal ini akan ikut mempengaruhi proses review GSP Indonesia oleh AS. Sanksi dagang ini hanya ingin menekan posisi tawar kepentingan Indonesia untuk membuka akses perdagangan lebih besar lagi untuk AS, khususnya di sektor pertanian.

Apalagi sebelumnya dalam rangka memastikan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) AS untuk Indonesia, pemerintah Indonesia telah membarter sektor pertanian Indonesia untuk dibuka seluasluasnya bagi produk pertanian AS yang masuk ke Indonesia.

Petani Menderita

Kepentingan petani kecil Indonesia harus sekali lagi dikalahkan demi fasilitas GSP Indonesia. Kondisi ini menjadi tidak adil bagi petani kecil. “Buat apa GSP diberikan kalo hanya membuat petani menderita. Seharusnya pemerintah Indonesia tidak perlu takut dengan sanksi dagang AS dengan tetap mempertahankan kebijakan nasional demi kepentingan rakyat,” kata Rachmi.

Terkait dengan kasus sengketa dagang di WTO, Rachmi menegaskan mekanisme sengketa dagang dalam WTO adalah mekanisme yang memaksa negara untuk tunduk patuh pada rezim aturan internasional dan kepentingan negara lain, meskipun harus bertentangan dengan konstitusi dan regulasi nasional.

“Sudah sepantasnya rakyat Indonesia dan DPR mendesak pemerintah Indonesia untuk me-review kembali strategi kebijakan perdagangan internasional Indonesia, khususnya terhadap perjanjian WTO maupun perjanjian FTA lainnya,” tegasnya.

Facebook Comments

Most Popular

Edunews.

Kirim Berita via: redaksi@edunews.id/redaksiedunews@gmail.com
Iklan Silahkan Hub 08114167811

Copyright © 2016-2018 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!