Ekonomi

Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Dukung Kebijakan BBM Satu Harga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan

JAKARTA, EDUNEWS.ID – Dalam rangka mendukung kebijakan BBM satu harga di Papua, Kementerian ESDM akan membuat regulasi sebagai payung hukum berupa Peraturan Menteri ESDM. Regulasi ini akan memberikan petunjuk teknis dan aturan pelaksanaannya.

“Mekanismenya sekarang lagi disusun Peraturan Menteri. Tapi prinsipnya begini, ini arahan Presiden yang luar biasa. BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan seperti dilansir laman kementerian, Kamis (20/10/2016).

Saat ini, lanjut Jonan, mekanisme pelaksanaannya masih disusun. Misalnya, apakah akan ada kewajiban untuk membangun SPBU di daerah-daerah yang biasanya harganya lebih tinggi dari di Jawa. Selain itu, apakah kebijakannya semua badan usaha penyalur retail BBM harus mau terima penugasan ini dalam rangka subsidi silang dan sebagainya.

Baca juga :  Agnez Monica Temui Jokowi di Istana Negara

Menurut Jonan, pelaksanaan kebijakan ini kemungkinan baru akan berjalan efektif pada tahun 2017 mendatang, setelah peraturannya selesai dibuat. Pelaksana program ini, bukan hanya dilaksanakan oleh Pertamina, namun juga oleh semua operator seperti, Total dan Shell.

“Wajib, wajib, masa peraturan khusus dibuat untuk BUMN saja. Kan gak mungkin,” kata Jonan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Pudja mengatakan, sesuai Perpres 191 tahun 2014, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mendistribusikan BBM jenis tertentu di seluruh Indonesia dan BBM penugasan dengan harga sama di titik serah atau lembaga penyalur. Pemerintah akan membayar biaya perolehan BBM yang meliputi biaya penyediaan, penyimpanan, dan distribusi BBM.

Baca juga :  Belum Ada Penantang Sebanding untuk Melawan Jokowi di Pilpres 2019
Advertisement

Terkait harga BBM di Papua dan Papua Barat yang selama ini tinggi, Wiratmaja mengatakan, hal tersebut diakibatkan masih belum meratanya penyebaran lembaga penyalur, sehingga BBM dari lembaga penyalur dibawa lagi ke pelosok oleh pedagang dan kemudian dijual ke masyarakat.

Untuk itu, pemerintah meminta Pertamina memperbanyak lembaga penyalur sehingga rakyat dapat menikmati harga yang sama, tentu konsekuensinya biaya distribusi akan meningkat. Dalam hal ini, pemerintah bersama Pertamina akan menghitung biaya alpha per wilayah, sehingga akan lebih transparan dan akuntabel serta diharapkan secara bertahap lembaga penyalur diperluas, untuk mendapatkan BBM satu harga.

Komitmen Presiden Jokowi membangun daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, termasuk bumi cenderawasih patut diapresiasi. Keinginan Jokowi agar negara hadir dan memberi keadilan bagi masyarakat seperti kebijakan BBM satu harga juga perlu didukung. Sudah saatnya negara hadir di tengah-tengah masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com