Ekonomi

Penghapusan Monopoli Proyek jadi Peluang bagi Pengusaha UMKM

Ilustrasi

BANJARMASIN, EDUNEWS.ID – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mengatakan upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.

“Kami berterima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir atas keputusannya yang membuka peluang bagi swasta dan UMKM untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar Rp14 miliar. Saya yakin anggota HIPMI lebih semangat lagi untuk maju,” tutur Mardani kepada kepada ANTARA, ketika dihubungi di Banjarmasin, Senin.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir  bakal menggandeng swasta skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar hingga Rp14 miliar. Setidaknya ada sebanyak 30 perusahaan pelat merah yang nantinya akan dikerjasamakan dengan UMKM dalam berbagai proyek-proyek dengan nilai tersebut.

Baca juga :  Pemerintah Harus Fokus pada Industri Hulu

Erick juga menjamin lelang proyek untuk korporasi dan UMKM dilakukan  transparan, untuk menghindari proyek BUMN hanya berputar di lingkungan BUMN dan tidak ingin ada anak, cucu, atau cicit usaha BUMN ikut dalam  tender yang telah diprioritaskan untuk UMKM.

Menurut Mardani, saatnya pengusaha muda yang umumnya memiliki bidang usaha kategori  UMKM diberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan bisnis.

Salah satu pintu masuknya yaitu dapat menggarap proyek pembangunan dalam negeri yang banyak tersedia dari pemerintah.

“Kesempatan emas bersinergi dengan pemerintah harus benar-benar bisa dimanfaatkan kawan-kawan pelaku UMKM. Tunjukkan jika kita memiliki potensi asal diberi ruang terlibat,” jelas Mardani yang juga CEO PT Batulicin Enam Sembilan Group dan PT Maming Enam Sembilan itu.

Baca juga :  Jakarta Segera Menjadi Pusat Penyusunan Kebijakan UMKM Asia

Diakui Mardani, selama ini pengusaha yang baru tumbuh yaitu UMKM dan “startup” seperti kebanyakan anggota HIPMI terbentur adanya praktik monopoli dari persaingan tidak sehat.

Sehingga mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini mendorong adanya skema kerja sama yang jelas pelibatan perusahaan swasta pada setiap perencanaan pembangunan infrastruktur publik.

“Yang perlu dikawal betul sekarang, jangan sampai antara kebijakan pimpinan di atas, tidak sejalan dengan praktik di lapangan,” ucapnya.

Ditambahkan dia, sektor swasta memiliki peranan penting meningkatkan neraca perdagangan. Sehingga sinergi antara pemerintah dan swasta membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

“Bagi pengusaha muda yang baru berkembang tentu mendapat pengakuan kinerja, sehingga memudahkan perusahaan menjaring relasi bisnis lebih luas dan pada akhirnya dapat terus tumbuh besar dengan jumlah karyawan semakin banyak,” ujar Mardani.

Baca juga :  Anggaran Dipangkas, Ekonomi Kerakyatan Tak Tumbuh

ant

Edunews.

Kirim Berita via: [email protected]/[email protected]
Iklan Silahkan Hub 085242131678

Copyright © 2016-2019 Edunews.ID

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com