Ekonomi

Percepat Ekonomi di Daerah Melalui Digitalisasi, BI Sulsel akan Lantik TP2DD

Bank Indonesia Sulsel menggelar konferensi pers di Wrapped Room, Hotel Four Points, Jalan Andi Djemma, Nomor 130, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (30/12/2020).

MAKASSAR, EDUNEWS.IDDemi mempercepat ekonomi di daerah melalui digitalisasi, Bank Indonesia akan menggelar pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan di Lili Ballroom, Hotel Four Points, Jalan Andi Djemma, Nomor 130, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (1/12/2020).

Hal tersebut dikatakan oleh, Kepala Grup Sistem Pembayaran Pengeloaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi Bank Indonesia, Iwan Setiawan saat konferensi pers, di Ruang Wrapped Room, Hotel Four Points, Jalan Andi Djemma, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/11/2020).

“Untuk lebih transparan, kebutuhan kita untuk mempercepat ekonomi di Sulsel ini melalui digitalisasi,” kata Iwan.

Dirinya menilai cara tersebut perlu dilakukan dikarenakan digitalisasi telah merambah ke dunia ekonomi termasuk cara bertransaksi.

Pemerintah daerah yang akan dilantik dan melakukan penandatanganan Surat Keputusan (SK) tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD), yaitu dua pemerintah (Pemkot) kota dan tiga pemerintah kabupaten (Pemkab) di Sulawesi Selatan.

Diantaranya, Pemkot Makassar, Pemkot Pare-pare, Pemkab Maros, Pemkab Barru, dan Pemkab Gowa. 

Dikabarkan akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Moh. Nurdin Subandi dan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika.

Baca juga :  2019, Kemenkop dan UKM Targetkan Bantu 2.500 Wirausaha Pemula

Penandatanganan SK TP2DD oleh empat Pemkab dan dua Pemkot di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut merupakan salah satu bentuk  kegiatan nyata dalam rangka mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan elektronifikasi transksi pemda (ETP), integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan

Advertisement
keuangan digital, berpedoman pada Nota Kesepahaman (NK) antara Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bank Indonesia, Kementerian

Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2020.

Sedikitnya terdapat tiga manfaat dibentuknya TP2DD di empat Kabupaten dan dua Kota di wilayah Makassar. Pertama, pengelolaan keuangan daerah diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi inklusif bertambah kuat, dan kesejahteraan lebih merata. 

Kedua, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya melalui transaksi keuangan yang lebih cepat, mencegah kebocoran anggaran pendapatan/belanja serta menciptakan transparansi. 

Ketiga, integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat”.

ETP adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah di daerah dari sebelumnya menggunakan cara tunai beralih ke non-tunai berbasiskan digital. Instrument non-tunai tersebut tidak terbatas pada pembayaran melalui Teller, namun juga dari kanal lainnya seperti QR Indonesian Standard (QRIS), Financial Technology (Fintech), aplikasi internet dan mobile banking. Adapun tujuan ETP itu sendiri diharapkan dapa mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com